sederhanakan kementerian nya sekalian, hapus kementerian agama urusan variabel agama cukup jd sub bagian dr kementerian lain, kemendagri misalnya
kl stay dikanan sudah sesuai dg kec maks, dan lu mau melebihi lagi, itu namanya melanggar batas kecepatan maksimal bloon
tidak pakai, tapi nekat menilai? kita bisa pastikan bahwa penilaian yg dihasilkan adalah: tidak bermutu
sarjanaalien ente paham bahwa itu berita negatif, adalah bukti bahwa ente simak konten tsb. secara sistem tiktok akan menilai, bahwa preferensi ente memang ada disitu, maka keluarlah rekomendasi konten, sesuai preferensi ente tadi makanya, konten tiktok adalah cerminan dari penggunanya. jika tidak
tiktok hanya menampilkan konten berdasarkan preferensi tiap² penggunanya. jika yg ditampilkan adalah konten yg tidak bermutu, ya itu cerminan dari preferensi dan orientasi ente sendiri
kepala daerah, itu bukan bawahan presiden. gak bisa maen suruh², pada cengengesan pun presiden gak bisa mecat