KOMPAS.com - Proyek pengembangan kawasan Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) meninggalkan utang menggunung.

Hal ini membuat keuangan BUMN yang mengelola kawasan tersebut belepotan. Selain beban utang yang melonjak, kas perusahaan juga kembang kempis karena pemasukan dari Mandalika terbilang seret, sementara beban yang harus ditanggung perseroan sangatlah besar.

Sebagai informasi saja, pengembangan kawasan Mandalika, termasuk di dalamnya arena balapan Sirkuit Mandalika, dibangun dan dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

ITDC merupakan salah satu anak usaha BUMN, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney. Perusahaan ini juga mengembangkan kawasan Nusa Dua Bali.

Direktur Utama InJouney, Dony Oskaria, mengatakan secara umum utang yang membengkak tersebut terbagi menjadi dua, yakni utang jangka pandek sebesar Rp 1,2 triliun dan utang jangka panjang Rp 3,4 triliun.

Sehingga total utang menjadi Rp 4,6 triliun. "Itu waktu kita mengambil alih Mandalika itu posisinya adalah mereka mempunyai short term liabilities Rp 1,2 triliun.

Mereka mempunyai long term liabilities Rp 3,4 triliun," kata Dony saat rapat bersama Komisi VI DPR RI, yang disiarkan dari kanal Youtube Komisi VI DPR RI, Kamis (15/6/2023).

Belum lagi, perusahaan juga harus menanggung beban berat dari pengelolaan Mandalika, mulai dari beban bunga pinjaman, pemeliharaan, hingga penyusutan aset yang harus dicatat. ITDC bisa dikatakan saat ini masih merugi dalam pengembangan kawasan Mandalika. Perusahaan masih bisa sedikit bernapas karena masih bisa ditopang dari pemasukan pengelolaan Nusa Dua Bali.

Namun, bukan berarti pemasukan dari lini bisnis lain bisa menyelesaikan masalah. Utang beserta bunga dari perbankan yang harus dibayar terlalu tinggi bagi kondisi keuangan perusahaan saat sekarang.

"Dengan sumber implement capacity hanya dari Nusa Dua. Terus terang saya tidak bisa menyelesaikan yang short term liabilities ini, di mana isi di dalamnya adalah pembangunan Grand Stand, VIP village, sama kebutuhan modal kerja waktu penyelenggaraan event, yaitu Rp 1,2 triliun," beber Dony.

Ia berterus terang, meski sukses digelar dan ajang balapannya menjadi perhatian dunia, gelaran MotoGP justru bikin tekor perusahaan.

"Ini yang menjadi persoalan di ITDC. Di samping itu ITDC juga mendapatkan beban untuk penyelenggaraan MotoGP tahun 2022.


Ini menjadi beban yang sampai saat ini menjadi tanggungan daripada ITDC," ungkap Dony.

Mantan petinggi Trans Corp ini bilang, InJourney masih terus mencari jalan agar ITDC bisa keluar dari masalah beban utang dan kerugian dari pengembangan Mandalika. Ia melanjutkan, agar perusahaan tetap bisa sehat, InJourney lantas meminta modal dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

PMN akan digunakan untuk pembayaran utang jangka pendek yang memang bersifat sangat mendesak. Perusahaan juga terus berupaya menggenjot pendapatan dari lini bisnis lainnya untuk menyelesaikan persoalan utang jangka panjang yang jatuh temponya lebih lama.

sumber kompas