Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, mengkritisi kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau jalan yang rusak di Provinsi Lampung. Suryadi menilai kunjungan tak seharusnya dijadikan sebuah pertunjukan spektakuler.

"FPKS memandang tidak seharusnya Presiden Jokowi yang datang bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjadikannya sebagai suatu ekstravaganza atau pertunjukan spektakuler bagi rakyat," kata Suryadi kepada wartawan, Selasa (9/5/2023).

Suryadi mulanya mengapresiasi tinjauan pemerintah pusat tersebut. Apalagi, lanjut dia, disebut Presiden Jokowi akan memberikan anggaran bagi Pemprov Lampung untuk perbaikan di 15 ruas jalan yang rusak.

"Presiden Jokowi menyatakan akan menggelontorkan anggaran Rp 800 miliar khusus untuk Provinsi Lampung. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk perbaikan serta pembangunan jalan-jalan rusak di 15 ruas jalan yang ada di Provinsi Lampung," tutur Suryadi.

Ia berharap kunjungan Jokowi ke Lampung dapat memberi efek edukasi, seperti adanya perbedaan antara jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, atau jalan kota sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Ia menyinggung kewenangan pemerintah pusat yang sudah semestinya dilakukan.

"Berkaitan dengan jalan-jalan rusak di Provinsi Lampung, tak perlu pemerintah pusat datang seolah-olah menjadi pahlawan super yang membereskan kekacauan Pemerintah Daerah," tutur Suryadi.

"Padahal itu adalah tugas yang memang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 15 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan, Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi," sambungnya.

Ia meminta pemerintah tak lakukan aksi teatrikal terkait tugas yang sudah menjadi kewenangan. Semestinya, lanjut Suryadi, pemerintah aktif mengalokasikan anggaran yang ada secara tepat.

"FPKS meminta agar Pemerintah Pusat tak perlu lagi melakukan aksi teatrikal atas tugas yang memang harus dilaksanakannya. Sebaiknya Pemerintah Pusat khususnya Kementerian PUPR, dengan anggaran Rp 32 triliun di atas segera menentukan mana saja jalan-jalan daerah yang akan diambil alih dan berapa kilometer yang akan diperbaiki," tutur Suryadi.

"Dengan demikian, masyarakat tak perlu harus membuat konten-konten viral terlebih dulu agar aspirasinya diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dan Pusat," pungkasnya.

https://news.detik.com/berita/d-6711...takuler-rakyat

Pertunjukan spektakuler itu ketika kader anda ingin merubuhkan sekolah di jadikan mesjid...

Ini bru pertunjukan luar biasa dari partai anda