Jakarta, CNBC Indonesia - Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi buka suara soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Salah satu yang dipersoalkan dari PP tersebut adalah hasil sedimentasi laut berupa pasir diperbolehkan untuk diekspor.
Wahyu mengungkapkan sesuai PP tersebut, ekspor dilakukan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

Baca: Heboh Ekspor Kontroversi Jokowi, Pasir Laut atau Sedimentasi?
"Kebijakan ini akan mengutamakan kebutuhan domestik terlebih dahulu semisal permintaan reklamasi di sejumlah titik di tanah air," ungkap Wahyu kepada CNBC Indonesia, Selasa (30/5/2023).

Salah satu manfaat dari pasir laut memang digunakan untuk proyek reklamasi. Namun untuk menggunakannya, perlu ada izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).


"Reklamasi tersebut wajib menggunakan urugan hasil sedimentasi yang izin prinsipnya diterbitkan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP dan akan diawasi Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) selain aparat penegak hukum lainnya," sebutnya.

Lantas apabila pasir laut diekspor dan digunakan untuk proyek reklamasi apakah yang membelinya adalah Singapura mengingat Negeri Singa tersebut tengah gencar melakukan reklamasi?

"Kami belum mendapat informasi ihwal kebutuhan Singapura," tegasnya.

Sementara itu dihubungi terpisah, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan belum tahu menahu soal tugas barunya mengeluarkan izin ekspor pasir laut.

"Itu yang ekspor siapa, kok nanyanya ke saya? Sudah-sudah cukup," kata Zulhas saat ditemui di Hotel St. Regis Jakarta," ucapnya.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...pura-yang-beli

Ya aku sih ora opo2 misale dijual, lah yang untung kan Indonesia juga toh, dapet duit cash. Sekarang cash ya lebih diperlukan.