konsisten untuk inkonsisten. cek aja itu yang baru2 ada titipan dagangannya siapa... bakal kapok investor masuk ke sini.
kenapa takut impor petani? wong negara yang dimaksud aja lagi mengalami penurunan jumlah penduduk... lagi usia rata2 petani di kita sudah masuk kategori lansia & nggak banyak yang mau menggantikan. kalau yang lokal nggak mau jadi petani, entah impor bahan makanan atau impor petaninya.
selama investor dibuat susah, jangan harap pengangguran berkurang & pajak bisa naik. ganti sistem jadi libertarian, itu baru joss.
kalau wajib belajar cuma sampai SMK/SMA, konversi semua SMA/MA jadi SMK & semuanya harus meluluskan yang bersertifikasi kompetensi nasional, kalau bisa internasional. jangan kayak sekarang malah banyak SMK dihapus jurusannya, orang dipaksa D3 tapi pelajarannya sama. lalu beasiswa negara macam LP
halusinasi... bisa 5% aja sudah bagus. menteri aja mau ditambah, pajak makin gila, padahal kalau mau maju negeri ini harus jadi libertarian.
mengharapkan ham di daerah konflik itu nggak realistis. orang nggak jelas tenteng senjata api aja sudah melanggar ham.
baru paham kenapa ada agama mewajibkan tokoh agamanya selibat. nggak bisa jualan keturunan, nggak ada keturunannya ambil untung dari posisi bapaknya.
pemerintah yang nggak paham bisnis ya begini. minimarket waralaba itu punya pemilik tempat, bukan punya xxxmart. jadi terhitung UMKM.
problem di kita itu penyebaran penduduk nggak merata. kalau mau dibuat aturan yang nggak melanggar HAM, maka orang di zona2 padat (kota besar) wajib punya pekerjaan atau usaha dengan badan hukum. 3 bulan nggak punya kerja di zona padat & nggak bisa buktikan punya uang cukup untuk tinggal di sana
daerah wisata alam sampai masjid al jabbar itu bukan di tengah perkampungan penduduk padat. mereka pungli bukan karena nggak tersedia lapangan kerja tapi... mau dapat duit gampang aja. nggak diajarkan punya harga diri.
kasihan buat ASN & pensiunan yang sudah bayar iuran askes kelas 1 atau 2, sekarang turun banget jadi kelas standar. harusnya pemerintah melakukan upgrade untuk mereka.
dilarang karena kasus bambang dh & risma. padahal tanpa bambang dh mau jadi wawalkot risma setelah jadi walikota, risma nggak akan pernah jadi walikota.
2 figur berbeda. karena kalau dipaksakan sama maka salah 1 jadi salah. dari pada dituduh penistaan agama, lebih baik dinyatakan 2 figur yang berbeda.