belum ada komentar dari manajemen kampusnya ya? harusnya kalau kampus yang kuat bagian marketingnya, langsung buat pernyataan pers bahwa kegiatan keagamaan mahasiswa akan difasilitasi oleh pihak kampus di dalam kampus.
keliru sistem pendidikan asrama + semi militer, karena militer aja sekarang rata2 cuma dikdas 6-8 minggu. bubarkan semua sekolah kedinasan, ganti dengan rekrutmen di kampus2 yang ada macam rekrutmen perwira jalur sarjana. kampus kedinasan yang ada diserahkan ke PTN terdekat.
parkir itu di mana2 ada perda besarannya. kalau nggak ada, artinya gratis di seluruh daerah itu. parkir sesuai perda itu harus ada izin dishub, kalau nggak ada namanya pemerasan, tindak kriminal. parkir dengan tarif aneh2 pasti nggak ada izin dishub.
gampang aja, buat aturan: jukir harus memenuhi 2 kriteria: 1. beroperasi di lahan miliknya atau berkontrak tertulis dengan pemilik lahan 2. dapat izin dari dinas perhubungan/perparkiran tanpa 2 hal ini, digolongkan pemerasan & masuk tindak pidana dengan hukuman denda 1000 kali lipat perkiraan pe
lupakan siapa dia, tapi omongannya benar. kalau pakai istilah mayo-mino agama, di separuh wilayah negeri ini, yang katanya mayo malah mino. kalau kita ga kompromi & sepakat, lebih baik bubar aja.
sarjana kesehatan masyarakat terus bisa omong minuman dingin bisa buat amandel bengkak? cabut aja gelarnya... malu2in.
hapus aja sistem plat nomor kedinasan, malah buat kacau. pejabat diberi tunjangan uang untuk sewa kendaraan. bahkan bagusnya, pejabat ditentukan aja THP-nya secara jelas, bukan cuma gaji pokok & tunjangan yang antah berantah.
operasi pekat (penyakit masyarakat) aja. orang2 macam ini diciduk, pindahkan ke daerah transmigran. kabur, kenakan hukuman subversi. kemalasan itu sudah masuk deadly sins, nggak ada obatnya. nggak usah peduli HAM karena mereka juga nggak peduli HAM orang lain. yang tua2, rekrut jadi cleaning serv...
10 tahun ngapain aja? investor menjauhi negeri ini yang dikutuk birokratnya doyan mempersulit apapun, sampai rakyat sendiri dipersulit. studi banding dulu ke argentina, jadi negara libertarian, biar kita bisa maju.
ini problem yang sebetulnya mudah diselesaikan, asal... waras. jangan mulai sesuatu yang nggak bisa diselesaikan. jangan mulai perang kalau nggak siap kalah. itu sudah.
apa diberi antibiotik profilaksis & obat anti radang setelah tindakan? bagusnya memang berobat ke fasilitas kesehatan yang selalu buka 24/7 jadi ketika ada masalah bisa datang kapan aja & penanganannya berkelanjutan.
nggak bisa anya geraldine atau komeng aja? nggak apa2 nggak bisa kerja, tapi minimal kita semua nggak suntuk. dari pada dapat yang blangsak & buat suntuk, lebih baik ada lebihnya dengan nggak buat suntuk.
kuncinya bukan mau digabung atau dipisah dari kemenkeu, tapi bagaimana membuat masyarakat dengan sukarela membayar pajak karena merasakan manfaatnya bayar pajak, bukan karena ditakut2i.
cimahi? he2, siap2 aja kena OTT lagi... cimahi cocoknya jadi daerah khusus militer aja, dipimpin oleh komandan garnisun aja.