ada kunci rem di motor matic. dipasang kalau berhenti. tapi saya lebih suka motor bebek, sekarang jadi motor anti maling... buat boncengan juga lebih mantap dibanding matic.
masuk penjara cuma merugikan negara aja, habis2kan duit pajak. jadi lebih bagus dibebaskan aja... buat keluarga korban buat memberi hukuman.
kelemahan pembangunan di negeri ini setelah era orba: sesuai selera penguasa. karena nggak ada blueprint, nggak ada prioritas. apalagi badut pembohong, itu penjahat dalam arti sebenarnya.
biasanya bus sewaan rombongan itu malah santuy, karena nggak dikejar target harus sampai cepat2. cuma yang sering buat celaka itu kalau busnya banyak, pakai patwal yang ngebut, ini baru seram...
polusi suara sih sulit ya, di waktu2 tertentu sangat berisik tapi memang begitu tutup pintu suara2 itu nggak terdengar sih. entah juga semua pada arahkan corongnya ke klaster ini padahal dulunya ini tanah kosong & mayoritas penghuni itu beda aliran dengan yang buat suara2 itu. padahal di luar be
konsep wisata aja nggak dikenal oleh orang2 begitu. jadi kalau berkunjung mau lihat pantai, mencurigakan.
ini hal yang nggak aneh buat BUMN, he..he.. sebagai mantan orang di manajemen BUMN, pengadaan barang & jasa itu sumber korupsi gila2an di BUMN & dikuasai oleh orang2 tertentu. saya aja karena bongkar praktik korupsi tersebut dari jabatan manajerial di-staf-kan & akhirnya resign aja...
semua penghuni klaster rumah saya sih nggak ada yang punya KTP di sini, rata2 masih mau pertahankan KTP di tempat lama masing2. pas pemilu kemarin, nggak ada 1 pun pemilih di klaster, TPS terdekat itu 1km dari klaster. kalau pun nanti dibuat RT di sini, kesulitannya nggak akan banyak penghuninya....
kementerian yang kena kutuk. negeri agraris, tapi kementeriannya jadi bancakan & buat pertanian negeri ini jadi pecundang. swastanisasi aja lah...
nggak setor ke yang punya tanah? ini kalau dihitung secara investasi, langsung error rumusnya karena modal 0, risiko 0, semua jadi net income. cash pula, nggak pernah bayar pajak & kontribusi ke yang punya tanah... kriminal ini sih, harusnya masuk pasal makar.
negeri para penyamun, yang membuat orang yang nggak kerja aja jadi terlihat lebih baik dari pada kerja tapi korup.
puskesmas masih dapat sinyal 4G sih pakai mifi + repeater aja, kerjasama dengan operator seluler. dapat 2mbps unlimited aja sudah cukup. baru kalau nggak ada sinyal sama sekali, pasang internet satelit punya operator lokal.
rumah dinas itu nggak beli, nggak sewa, nggak bayar PBB sendiri, ujug2 mau dinikmati seterusnya. untung aja nggak ada presiden memaksa kuasai terus istana presiden...
kondisi fisik begitu jadi jukir sih sama aja dengan pengemis terselubung. sama dengan yang pakai kostum badut tapi cuma duduk2 doang, pengemis juga. langsung ciduk sama dinsos, masukkan program transmigrasi aja.
program transmigrasi paksa harus dihidupkan kembali. kalau ada yang protes HAM, suruh orang2 ini jaga parkir & minta makan di rumah yang protes HAM.