bukan naikkan pajak, tapi perbanyak yang bayar pajak... terus hapus semua hambatan non tarif, kalau mau beri disentif impor, pakai bea masuk aja. paling penting: perizinan disederhanakan. itu nggak dikerjakan, pasti suram.
teori lah... dokter2 WNI lulusan LN barat mau masuk sini aja disuruh adaptasi 2 tahun, alasan katanya nggak tau penyakit infeksi. tinggal baca terus ujian online aja gampang kok. padahal mereka mau praktik di malaysia atau singapore aja bisa langsung praktik.
ubah perdais atau UU nggak sulit, tapi harus ingat ada 4 kerajaan penerus kesultanan mataram yang punya aturan suksesi sama. kalau sudah mengganti aturan suksesi, artinya sudah bukan bagian dari penerus kesultanan mataram lagi. terkecuali 3 kerajaan lain sepakat untuk mengubah aturannya.
badan hukumnya apa? harusnya ada badan hukum perorangan yang gratis & instan, tapi itu bisa timbulkan konsekuensi pelaporan pajak.
perizinan usaha susah. jadi mayoritas usaha di kita itu tanpa badan hukum, jadi usaha informal, artinya nggak bayar pajak badan usaha. padahal permudah aja, kalau perlu gratiskan, tapi dibuat wajib urus badan usaha pribadi kalau mau buka usaha apapun. sekarang ada warung bisa punya omzet puluhan ...
lembaga ini memang punya otoritas melarang? cuma ormas... boleh/nggak masuk itu tergantung pengelola tempat kalau itu tempat pribadi. kalau sudah dinyatakan tempat publik, maka nggak bisa melarang orang masuk.
ada kunci rem di motor matic. dipasang kalau berhenti. tapi saya lebih suka motor bebek, sekarang jadi motor anti maling... buat boncengan juga lebih mantap dibanding matic.
masuk penjara cuma merugikan negara aja, habis2kan duit pajak. jadi lebih bagus dibebaskan aja... buat keluarga korban buat memberi hukuman.
kelemahan pembangunan di negeri ini setelah era orba: sesuai selera penguasa. karena nggak ada blueprint, nggak ada prioritas. apalagi badut pembohong, itu penjahat dalam arti sebenarnya.
biasanya bus sewaan rombongan itu malah santuy, karena nggak dikejar target harus sampai cepat2. cuma yang sering buat celaka itu kalau busnya banyak, pakai patwal yang ngebut, ini baru seram...
polusi suara sih sulit ya, di waktu2 tertentu sangat berisik tapi memang begitu tutup pintu suara2 itu nggak terdengar sih. entah juga semua pada arahkan corongnya ke klaster ini padahal dulunya ini tanah kosong & mayoritas penghuni itu beda aliran dengan yang buat suara2 itu. padahal di luar be
konsep wisata aja nggak dikenal oleh orang2 begitu. jadi kalau berkunjung mau lihat pantai, mencurigakan.
ini hal yang nggak aneh buat BUMN, he..he.. sebagai mantan orang di manajemen BUMN, pengadaan barang & jasa itu sumber korupsi gila2an di BUMN & dikuasai oleh orang2 tertentu. saya aja karena bongkar praktik korupsi tersebut dari jabatan manajerial di-staf-kan & akhirnya resign aja...
semua penghuni klaster rumah saya sih nggak ada yang punya KTP di sini, rata2 masih mau pertahankan KTP di tempat lama masing2. pas pemilu kemarin, nggak ada 1 pun pemilih di klaster, TPS terdekat itu 1km dari klaster. kalau pun nanti dibuat RT di sini, kesulitannya nggak akan banyak penghuninya....
kementerian yang kena kutuk. negeri agraris, tapi kementeriannya jadi bancakan & buat pertanian negeri ini jadi pecundang. swastanisasi aja lah...
nggak setor ke yang punya tanah? ini kalau dihitung secara investasi, langsung error rumusnya karena modal 0, risiko 0, semua jadi net income. cash pula, nggak pernah bayar pajak & kontribusi ke yang punya tanah... kriminal ini sih, harusnya masuk pasal makar.