Kemenkeu aja (ditjen anggaran) yg ngurusin anggaran buat pembangunan se-indonesia ga punya sistem smart seperti ini. Meriksa anggaran hanya bisa mengandalkan manusia. Setelah jadi gubernur anis bisa nih jadi menteri keuangan :D
Anggaran yang berlebihan dalam penyusunan KUA-PPAS juga dinilai wajar. Sebab anggaran tersebut bersifat sementara. kalau angka itu dinilai hanya proses sementara yg wajar kenapa Anis sampai gusar membahas angka itu saat pertemuan tgl 23 oktober kemarin?? ngelesnya plintat plintut, dari salah keti
setelah ini orang2 akan berpikir kalo trotoar boleh utk PKL kenapa motor ga boleh, minimal buat parkir lah :D
kalo duplikasi anggaran dalam rincian anggaran yg banyak memang lebih sulit dideteksi bila jumlah totalnya masih sama dg pagu yg digunakan, tapi ketika duplikasi ditemukan maka pengalihan anggaran ke kegiatan lain tidak akan mengubah total alokasi (sama dengan pagu), masalahnya dalam kasus pemda se
kita mesti menghormati habib rijik misalnya dengan memberikan kesempatan sebesar2nya kepada beliau untuk membela diri di pengadilan