Jakarta - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui pemerintah tidak memprediksi kasus Corona (COVID-19) di Indonesia bakal melonjak. Luhut tidak menyangka kalau setelah Juni ini kasus Corona bakal melonjak naik.

Awalnya, Luhut menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan anak buahnya memperhatikan rakyat Indonesia. Luhut menyampaikan Jokowi tidak ingin rakyat menderita karena COVID.

"Perintah Presiden itu clear, loud and clear dan itu diberi tahu ke saya. Jadi jangan sampai rakyat menderita berkelanjutan, oleh karena itu tadi kita rapat mengenai bansos," ujar Luhut saat konferensi pers, Kamis (1/7/2021).

Kemudian Luhut bicara mengenai kenaikan kasus Corona di Juni 2021. Dia mengatakan pemerintah tidak pernah menduga kasus Corona di RI bakal melonjak seperti ini hingga ada penambahan kasus 20 ribu per hari.

"Karena jujur, kita juga tidak pernah memprediksi setelah Juni tahun ini keadaan ini terjadi lonjakan lagi. Karena inilah yang kita ketahui baru. Jadi banyak ketidaktahuan kita mengenai COVID ini, dan ternyata setelah bulan Juni ini kenaikannya luar biasa," tutur Luhut.

Oleh karena itu, Luhut mengatakan program bansos akan kembali bergulir selama PPKM Darurat ini. Dia pun sudah dikoordinasikan dengan Mensos Tri Rismaharini dan Menkeu Sri Mulyani dan semuanya, kata Luhut, sepakat soal bansos.

Dalam jumpa pers tersebut, Luhut juga memaparkan kembali rincian aturan PPKM darurat. Dia menegaskan kantor-kantor sektor non esensial WFH 100% sementara. Selain itu, mal hingga tempat ibadah ditutup untuk sementara.

Luhut juga mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan aturan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Kepala daerah yang melanggar ketentuan PPKM darurat bakal dikenai sanksi.

"Dalam hal gubernur, bupati dan wali kota tidak melaksanakan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM darurat dan ketentuan poin 2 di atas, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," demikian isi pemaparan Luhut.


(zap/fjp)


https://news.detik.com/berita/d-5627...njak-usai-juni



Negara ini butuh pemimpin yg extraordinary bukan pemimpin dongok dan idiot


Rakyat tidak butuh penipu yg suka lips service kemudian minta dikritik dengan sopan dan santun



Sudah Lama Diingatkan, Kasatgas IDI: Kenapa Terkejut Covid-19 Melonjak?


POJOKSATU.id, JAKARTA – Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia seperti halnya terjadi hari ini seharusnya sudah bisa dibaca sejak jauh-jauh hari lalu.

Tidak sedikit pakar kesehatan yang kerap memperingatkan soal bahaya penyebaran virus corona bila tidak disikapi serius. Terlebih dengan masuknya varian baru Covid-19 ke Indonesia.

“Saya tidak mengerti mengapa kita terkejut dengan jumlah kasus Covid-19 yang melonjak atau rekor kematian yang tercipta pada hari ini: 504 jiwa. Ini tak terelakkan dan sudah dibahas jauh-jauh hari,” kata Ketua Satuan Gugus Tugas Covid-19 IDI, Prof Zubairi Djoerban di akun Twitternya, Kamis (1/7).

Prof Zubairi sendiri menjadi salah satu pakar yang sudah memperingatkan bahaya varian baru Covid-19 sejak jauh-jauh hari.

Bahkan berdasarkan catatan redaksi, Prof Zubairi pernah memperingatkan publik medio Maret 2021 lalu soal mutasi corona B.1.1.7.

Saat itu, Prof Zubairi menanggapi penurunan kasus Covid-19 di Tanah Air.

“Belum (berakhir). Jenis corona lama memang berkurang, tapi strain B.1.1.7 bertambah dan telah ditemukan di Indonesia,” jelas Prof Zubairi, ketika itu, (Rabu, 3/3).

Ia kemudian mengurai mutasi corona B.1.17 yang sebelumnya muncul di Inggris tersebut. Mutasi tersebut menyebabkan shedding virus lebih intens. Artinya produksi jumlah virusnya jauh lebih banyak di saluran napas.

Kemudian pada bulan Juni lalu, Prof Zubairi juga mengingatkan bahwa penularan varian Delta bisa terjadi dengan cepat dan bisa dengan berpapasan.

Dan benar saja, beberapa waktu belakangan, terjadi ledakan kasus Covid-19 di Indonesia yang cukup tinggi.

Prof Zubairi pun pernah menyarankan agar pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan lockdown selama dua minggu.

Kini, ia berharap kepada publik untuk tidak memandang sebelah mata varian Covid-19 baru tersebut.

Melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini, yakni PPKM Darurat, diharapkan kasus Covid-19 bisa segera diredam.

“Saya harap tidak ada rekor-rekor lanjutan dengan berlakunya PPKM Darurat. Amin,” tutupnya. (rmol/pojoksatu)

https://pojoksatu.id/news/berita-nas...d-19-melonjak/





Luhut sibuk ngurusin TKA chinak