Hotel Ditolak dan Anggaran Dipangkas, Jakpro Ingin Lepas Revitalisasi TIM

Suara.com - Sejumlah pihak, termasuk pimpinan DPRD Jakarta menolak pembangunan hotel di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM). Bentuk penolakan yang dilakukan pimpinan DPRD Jakarta adalah memangkas anggaran untuk revitalisasi TIM.

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pihak yang bertanggung jawab dengan proyek revitalisasi TIM justru 'ngambek' karena penolakan itu. Terlebih anggaran Rp 400 miliar telah dihilangkan.

Saat rapat pembahasan anggaran di komisi B, Sekretaris Komisi, Pandapotan Sinaga mengatakan banyak seniman yang tidak mengizinkan Jakpro mengerjakan proyek revitalisasi TIM. Pasalnya perusahaan plat merah itu dianggap tidak mengerti soal pembanguan lokasi pusat seni dan budaya.

"Ada penolakan seniman kan jakpro enggak boleh masuk," ujar Pandapotan di ruang komisi B, Jumat (29/11/2019).

Menanggapi itu, Direktur Utama Jakpro Dwi Wahyu Daryoto yang turut hadir saat rapat memberikan tanggapan. Ia menyatakan siap melepas proyek revitalisasi TIM.

"Ya enggak apa-apa Pak kalau ada yang mau gantikan (mengerjakan proyek revitalisasi TIM)," kata Dwi.

Mendengar hal itu, Pandapotan kembali menimpali. Politikus PDI Perjuangan itu menganggap proyek tak bisa dialihkan karena Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 200 miliar sudah dibayar.

"Kalau kata saya enggak mungkin diberhentikan karena PMD sudah masuk," balas Pandapotan.

Dwi menyatakan keseriusannya melepas proyek revitalisasi TIM. Ia bahkan menyatakan akan mengembalikan PMD itu.

"Saya balikin PMD-nya saya kasih ke yang mau menggantikan," ucap Dwi.

Akhirnya Pandapotan menyatakan revitalisasi TIM tak mungkin dihentikan atau dialihkan. Pasalnya APBD DKI tahun 2019 sudah disetor dan revitalisasi sudah berjalan sampai tahun 2021. Ia menegaskan yang ditolak hanya pembangunan hotelnya saja.

"Jadi revitalisasi TIM tidak mungkin dihentikan. Jadi kami hanya menolak pembangunan hotelnya saja. Rencana pembangunan hotelnya sudah kami hentikan."
sumber

□□□□□□□□□□

E dia ngambek.
Ketahuan proyek maksa.

Kita obrolin deh.
Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki sudah berjalan sejak tahun 2019 ini. Proyek Revitalisasi TIM ini diproyeksikan menghabiskan biaya investasi lewat PMD kepada Jakpro sebesar Rp1,8 triliun, dalam tiga tahap, yakni Rp200 miliar pada 2019, Rp1,15 triliun pada 2020, dan Rp450 miliar pada 2021.

Sementara PMD kepada Jakpro tadinya secara keseluruhan direncanakan sebesar 3,1 triliun. Untuk anggaran Revitalisasi TIM tahun 2020 rencananya dikucurkan dana sebesar 600 miliar, jauh dari estimasi yang tadinya 1,15 tiriliun. Hal ini disebabkan devisitnya APBD DKI Jakarta untuk menopang anggaran tahun 2020.

Perihal pembangunan wisma (kata Anies Baswedan), meskipun itu nyatanya hotel bintang 4, Direktur Utama PT Jakpro mengatakan bahwa pembangunan pondasi untuk menopang gedung 14 lantai akan sia-sia, dan itu tetap harus dibayar oleh Jakpro kepada PT Wijaya Karya (Persero) sebesar 111,3 miliar. DPRD mengatakan tak masalah asal pembangunan hotel dari lantai 8 ke lantai 14 tidak dilanjutkan. Untuk itulah DPRD menekan Jakpro dengan "hanya" memberi anggaran 200 miliar untuk melunasi pembayaran pembangunan pondasi gedung TIM. Masih ada sisa kan?

Lalu kenapa Jakpro ngambek hingga berkeinginan untuk mengembalikan PMD membangunan gedung TIM sampai mengadu ke Anies?

Anies ini siapa? Gubernur DKI Jakarta atau tukang aduk semen proyek? Kalau tukang aduk semen proyek wajarlah dia tidak tahu menahu soal peruntukan tata ruang wilayah Taman Ismail Marzuki. Tapi dia kan Gubernur DKI Jakarta. Mustahil dia tidak tahu peruntukan tata ruang Taman Ismail Marzuki.

Baca yang diquote ini :

Quote:

Dalam hal ini, mengutip data RDTR Portal Jakarta Satu, kawasan TIM masuk dalam Sub Zona Prasarana Sosial Budaya, Zona Pelayanan Umum dan Sosial.

Dengan rincian bangunan yang diizinkan, yakni Teater Terbuka, Kegiatan Kepentingan Pertahanan, Kolam Retensi, Taman Kota, Hutan Kota, Pusat Informasi Lingkungan, Balai Pertemuan dan Pameran, Gedung Pertemuan, Gedung Serba Guna, Museum, Sanggar Seni, Klinik dan Rumah Sakit Hewan, Musholla, Panti Jompo, Panti Asuh.

Sementara itu, bangunan bersyarat yang boleh dibangun yakni PendaratanHelikopter, PKL, Vihara, Kelenteng, Pura, Gereja, Masjid, Rumah Susun Umum, Rumah Besar, Rumah Sedang, Rumah Kecil, Rumah Sangat Kecil, Pesantren, dan Pertambangan Strategis.

Adakah peruntukan hotel disana? Atau wisma sekalipun? Wisma bintang 4 ya. Hehehe...

Jelas disini, Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta benar-benar tidak memberi contoh yang baik bagi masyarakat Jakarta. Dia selalu menabrak aturan yang baku.

Dan menurut Sudjiwo Tedjo, ada 2 tipe orang yang menabrak aturan.
1. Orang Urakan.
2. Orang Kurang Ajar.

Orang urakan itu menerjang aturan lama karena ada hal yang sangat dibutuhkan bagi lingkungannya atau bagi sebuah sistem.

Tapi orang kurang ajar, menabrak aturan semata-mata hanya untuk bergaya, biar terkesan hebat, mumpung berkuasa.

Anies ini masuk tipe yang kedua. Jelas sebuah hotel disana tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang Taman Ismail Marzuki, tapi Anies justru seperti menjadi sales hotel yang akan dibangun.

Jakpro dan Anies lupa, DPRD yang sekarang bukanlah DPRD yang dulu. Meskipun banyak anggota-anggota dewan itu orang-orang lama, tapi ada anggota-anggota pendobrak disana, yang tak haus materi dan pujian. Mereka masih muda. Dan mereka kini yang nampaknya menyadarkan para anggota-anggota dewan yang sudah bercokol lama disana. Lagipula, iklim politik kita sudah berbeda. Yang dulu berseberangan kini menjadi kawan. Yang dulu kawan kini menjadi lawan. Dan sayangnya yang dulu berkawan dengan Anies kini bersikap keras terhadap Anies. Dan hal itu berdampak pada semua proyek-proyek Anies yang pernah diamini oleh anggota DPRD periode 2014-2019.

Emang enak Nies?

□□□□□□□□□□

JANGAN NYENDOLIN TS! BATA AJA.
YANG NYENDOLIN, MALAH GW BATA!

□□□□□□□□□□