Selasa (17/9/2019) Revisi Undang-undang KPK disahkan menjadi Undang-undang oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI. Sejak awal pemberitaan tentang revisi undang-undang KPK masyarakat sudah banyak yang melayangkan protes dan menyatakan tidak setuju atas rencana ini. Saya rasa, sebagai rakyat biasa, semua orang mempercayai KPK sebagai ujung tombak perlawanan rakyat terhadap penguasa.




KPK didukung sepenuhnya oleh rakyat, semua orang mencintai KPK. Pun sebaliknya, KPK membutuhkan dukungan masyarakat sebagai backupuntuk melawan elit-elit politik yang coba membunuhnya sejak dulu. Hubungan timbal balik antara KPK dan rakyat akan terus ada sampai kapanpun selama koruptor masih bebas berkeliaran di negeri ini.


Maka ketika akhirnya KPK diusik dan perencanaan “pelemahan” mulai dilakukan, rakyat bersatu melawan wakilnya sendiri. Secara logika, ini adalah hal yang lucu. Ketika anggota DPR katanya merupakan wakil rakyat yang seharusnya mewakili rakyat dalam bernegara ternyata justru sering bersebrangan dengan rakyat. Jadi sebenarnya DPR ini mewakili siapa? Atau rakyat yang mana?


Selama yang saya ketahui, DPR RI amat sangat jarang sekali menyelesaikan revisi undang-undang secepat UU KPK. Menurut catatan media berita online, hanya ketika merevisi undang-undang MD3 saja DPR RI pernah kerja cepat. Dengan ini berarti menjadi dua kali DPR pernah bekerja dengan cepat. 


Selain itu, dalam revisi undang-undang KPK ini entah kenapa pemerintah dan DPR bisa sejalan. Tak ada proses tarik ulur antara pemerintah dan DPR, atau sesuatu yang dibuat-buat untuk memperlambat prosesnya. Kedua belah pihak sama-sama menyetujui undang-undang KPK perlu direvisi, dan dikerjakan dengan waktu sesingkat-singkatnya. Bahkan ajaibnya, hanya dua fraksi yang menyatakan menolak revisi uu KPK ini. 


Jika sepakbola, bulu tangkis, dan bokep adalah pemersatu rakyat Indonesia; berarti KPK adalah pemersatu eksssekutif dan legislatif. Ketika berkaitan dengan KPK, pemerintah dan DPR menjadi sahabat dekat yang saling menguatkan satu sama lain.


Begitu kompaknya mereka sampai sama-sama tutup telinga ketika rakyat yang mereka wakili justru pada kenyataannya tidak mendukung hal ini. Ketika rakyat merasa KPK sedang dibunuh, pemerintah dan DPR malah merasa KPK sedang diperkuat. Perbedaan pendapat ini sungguh ironis sekali. 


Di sisi lain, akhirnya terungkap bahwa sebenarnya baik pemerintah maupun DPR tidak ada yang bekerja sepenuh hati untuk rakyat. Bahkan mungkin tidak ada yang memikirkan bagaimana nasib rakyat. Semuanya adalah tentang menguasai negara bersama-sama. Bagaimana mungkin kami bisa yakin pemerintah dan DPR bekerja untuk rakyat sedangkan suara rakyat sendiri tidak didengarkan sama sekali? Sebagai penutup tulisan ini, saya turut berbela sungkawa atas kematian KPK. Semoga perjuangan memberantas korupsi yang telah dilakukan sejak dulu mendapatkan balasan yang sesuai dari Tuhan. Amiin.