Rabu, 17 April 2019. Pemilu kembali digelar, yang mana korupsi kian menggelegar. Pemilu bukan sekedar momentum perguliran kekuasaan eksekutif dan pergeseran kursi kursi di parlemen. Lebih dari itu, pemilu menjadi ajang korupsi tanpa malu-malu.
Saling terkaitnya simpul politisi, penguasa, dan pengusaha dalam tujuan yang sama yaitu keuntungan membuat rantai korupsi tak pernah bisa putus.

Apa sebabnya?
Siapa oknumnya?
Bagaimana prosesnya?

Apa sebabnya? Sama-sama mencari keuntungan.
Siapa oknumnya? Para pencari keuntungan.
Bagaimana prosesnya? Menempatkan politisi pada kursinya, melancarkan usahanya, langgenglah kekuasaan.

Sekedar tahu saja, kata "korupsi" tak bisa lepas dari "kolusi" dan "nepotisme". Ketiga kata yang selalu berikatan satu sama lain. Kemudian membentuk sebuah simpul yang terkenal dengan istilah KKN.
Nah, disinilah pertalian korupsi dengan pemilu dimulai. Pemilu atau pemilihan umum yaitu pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat di suatu negara. Dalam hal ini, seluruh rakyat Indonesia memilih wakil rakyat tingkat DPRD Kota/ Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR Pusat, DPD, hingga tingkat tertinggi yaitu Presiden dan Wakil Presiden.



Politisi butuh sokongan dana dan dukungan dari pengusaha dan penguasa. Pengusaha memerlukan politisi untuk memuluskan jalan proyek-proyeknya. Tak dipungkiri, pemilu menjadi salah satu pintu masuk kian menjamurnya korupsi.

Mau bagaimana lagi, masyarakat yang begitu saja menerima "uang panas pembelian suara" saat pemilu digelar. Politisi yang jadi pun akan mencoba mencari cara mengembalikan modal yang keluar atas terpilihnya dia. Maka dilakukanlah penyelewengan uang negara untuk kepentingannya sendiri. Kpertama yaitu korupsi terjadi.

Disitulah pengusaha dan penguasa berperan. Mereka memanfaatkan celah yang ada dengan uang sogok atau “suap”. Uang suap yang diberikan oleh pemburu kepentingan kepada politisi berwenang supaya kepentingannya berjalan dengan lancar. K kedua yaitu kolusi terjadi.




Karena terlena akan kenikmatan uang suap yang didapat, maka si politisi berusaha melanggengkan kekuasaan dengan mengutamakan keluarga sendiri untuk diberi jabatan di pemerintahan. Huruf Nyaitu nepotisme terjadi.



Seperti slogan KPK