Korupsi Tidak Akan Pernah Lenyap Karena Korupsi Itu Oli Pembangunan, Setuju?

Beranda
Komunitas
Entertainment
The Lounge
Korupsi Tidak Akan Pernah Lenyap Karena Korupsi Itu Oli Pembangunan, Setuju?

my.dearerst

18-03-2019 09:46

Korupsi Tidak Akan Pernah Lenyap Karena Korupsi Itu Oli Pembangunan, Setuju?

Dalam kesempatan kali ini ane akan mengajak para kaskuser sekalian untuk berdiskusi tentang sebuah pernyataan yang pastinya sudah lumayan tereknal oleh warga Kaskus sekalian, khususnya Forum BP Raya emoticon-Leh Uga

. Pernyataan tersebut datang dari Fadli Zon pada tahun 2015 seperti yang TS kutip dari detik.com seperti berikut :

Quote:

“Mana yang kita pilih? Tidak ada korupsi, tidak ada pembangunan atau sedikit korupsi ada pembangunan. Di beberapa negara berkembang, korupsi itu justru jadi ‘oli’ pembangunan,” Kata Fadli Zon dalam diskusi bertajuk ‘Duh KPK’ di Warung Daun, JL Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015).

Fadli menyebut dalam masa pemerintahan orde baru dana non budgeter yang digunakan oleh pejabat bukan merupakan tindak pidana korupsi. Namun saat ini penggunaan dana semacam itu dianggap korupsi.

"Dulu ada dana non budgeter tapi ada pembangunan. Untuk pembangunan jalan dan sebagainya. Nah sekarang korupsinya banyak tapi tidak ada pembangunan," katanya.

Fadli mengusulkan untuk mengurangi tindak korupsi, pemerintah memang harus mengubah sistem. Sistem yang dibuat harus benar-benar menutup celah korupsi dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi.

"Misalnya kalau orang mau buat paspor. Kalau kita suap, itu korupsi. Harusnya ada sistem, misalnya kalau mau fast track lebih mahal," ujarnya.

Quote:

Demikian juga untuk tilang kendaraan yang melanggar lalu lintas. Membayar polisi di tempat saat terkena tilang adalah pelanggaran hukum, maka seharusnya menurut Fadli ada sistem yang memudahkan warga sehingga menutup celah korupsi.

"Nyogok polisi kan sudah sangat sering terjadi. Jadi sistemnya harus diubah," tutupnya.

Namun pernyataan tersebut langsung dipatahkan oleh Pakar Ekonomi dari UGM, Rimawan. Dikutip dari detik.com, menurutnya, teori yang diucapkan Fadli dikenal sebagai grease wheel hypothesis(GWH) yang pernah diteliti oleh beberapa ekonom asing.

Quote:

Teori ini berpendapat bahwa korupsi akan memperlancar perekonomian. Sebab korupsi meningkatkan efisiensi birokrasi yang pada akhirnya memperlancar perekonomian. Namun teori tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia. Hal itu pernah dibahas di UGM dan dituangkan dalam Naskah Akademik Prakarsa Bulaksumur Anti Korupsi pada 10 Maret 2015 lalu.
"Logikanya (yang dikemukakan Fadli Zon) keliru. Ini partial equilibrium, keseimbangan parsial. Keseimbangan totalnya gimana? Ya mesti lebih buruk dong kalau ada korupsi,"
eori tersebut bermula dari birokrasi di negara berkembang yang lambat. Seorang pekerja administrasi di negara tersebut tidak segera mengerjakan permohonan izin yang diajukan warga karena ia memiliki banyak pekerjaan lain, sementara gajinya tidak terlalu tinggi. Maka ketika dia disogok, permohonan izin tersebut segera dikerjakan.

"Lalu muncul ide, kalau begitu, dengan kondisi seperti itu, korupsi akan memperlancar jalur birokrasi," ujar pria yang membidangi ekonomi kriminal ini.

Namun Rimawan menegaskan, teori tersebut hanya berlaku dalam kasus tertentu dan hanya terjadi di negara berkembang seperti Afrika dan Asia. Akan tetapi teori GWH memiliki banyak kelemahan mendasar. Di antaranya, dampak korupsi diasumsikan hanya terbatas di bidang ekonomi. Kemudian kelancaran birokrasi akibat korupsi hanya menguntungkan individu atau kelompok berpendapatan menengah ke atas. Sementara individu atau kelompok berpendapatan menengah ke bawah akan menjadi korban dari sistem tersebut.

"Kalaupun GWH terbukti berlaku di suatu negara, dapat dipastikan kesenjangan ekonomi di negara tersebut cenderung meningkat," terangnya.

Di sisi lain sebagian ekonom mendukung sands the wheels hypothesis(SWH) yang menyatakan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian. Penelitian GWH, kata Rimawan juga pernah dilakukan di Indonesia, yaitu oleh Dekan Fakultas Ekonomi UI, Prof Ari Kuncoro dan Rivayani. Namun ternyata, teori GWH tidak cocok diterapkan di negeri ini.

"Dilakukan survei, apakah kalau orang nyogok, birokrasi jadi cepat. Ternyata malah lama, nggak jadi-jadi. Dengan demikian korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia (SWG)," katanya.

Nah disini menurut TS , pernyataan dari Fadli Zon tidak sepenuhnya salah, karena yang dia salahkan adalah sistemnya. Misalkan saja pernyataan soal nyogok tilang, yang jadi titik permasalahnnya adalah ketika orang ditilang, si tertilang tersebut dapat menyogok Pak Pol dengan maksud agar dia tidak jadi ditilang. Semua ini terjadi karena Pak Polisinya juga manusia biasa, yang bisa terpengaruh keadaan akhirnya menerima sogokan tersebut. Lama kelamaan kalau dibiarkan, praktek seperti ini akan mendarah daging.

Lantas, bagaimana solusinya?

Ubah sistemnya. Seperti yang saat ini sudah gencar dilakukan, yakni tilang elektronik. Kalau anda melanggar, akan ketahuan CCTV yang dipasang di persimpangan atau lampu merah, tempat yang paling banyak terjadi pelanggaran, dan akan tersimpan data rekaman anda SELAMANYA kalau belum dihhapus oleh admin. Apabila kebetulan diberhentikan oleh polisi, namun malah terjadi praktek menyogok, maka Si pelanggar dan Pak Pol yang disogok tersebut pastilah akan terekam, selanjutnya kedua pihak tersebut akan tercatat dalam rekaman yang mengakibatkan hukuman atau penalti bagi kedua pihak tersebut.

Dan masih banyak contoh lainnya yang melibatkan teknologi dalam praktek birokrasi, seperti misalnya pembuatan surat ijin yang saat ini harus dilakukan secara Online dahulu , seperti yang diterapkan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, maupun yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan NPWP Onlinenya, yang selain mempercepat proses perijinan dan pelegalan, juga mempersempit ruang dan celah para ASN nakal untuk melakukan praktek korupsi.
Bagaimanapun juga, praktek korupsi tidak bisa dibenarkan, seperti apapun alasannya. Karena pada dasarnya korupsi itu mengambil yang bukan hak, bukan? Maka dari itu, pasti hanya akan menguntungkan sebgaian golongan/individu dan pasti akan ada pihak yang dirugikan dan didzolimi.

Meskipun TS paham betul bahwa, sepertinya, korupsi tidak akan bisa lenyap 100% selama masih ada manusia yang memegang kendali, namun setidaknya bisa kita tekan angkanya bersama-sama. Mulailah dari diri anda sendiri, taat peraturan dan laporkan kalau melihat praktek korupsi.
Musim Pemilu semakin dekat. Baik Capres dan Cawapres maupun caleg saling mempromosikan diri dan mengumbar janji sana dan sini.

Untuk itu, janganlah malas kaskuser sekalian untuk mencari tahu latar belakang dari tipa-tiap calon yang akan kaskuser pilih, Karena, seburuk-buruknya calon yang akan anda pilih dengan pertimbangan yang ketat, meskipun pasti tidak akan 100% luput dari yang namanya kesalahan, masih lebih baik dari ketika Kaskuser memilih untuk tidak mencoblos. Bisa jadi karena Kaskuser sekalian tidak mencoblos, calon yang ‘lebih berhan dan lebih bersih namun kurang dikenal dan kurang dapat tanggapan baik dari masyarakat’ akan tidak terpilih dan ‘calon yang banyak bekingannya dan promosi sana sini tetapi tidak lebih baik dari yang lain’ yang memiliki jumlah suara lebih banyak.

Tentunya kita tidak mau menyesal untuk 5 tahun kedepan, bukan?

Sekian trit sederhana dari TS. Sampai jumpa di lain trit!

Referensi :
1
2
Sumber Gambar :
1
2

Diubah oleh my.dearerst 18-03-2019 09:51

1.1K

Kutip

Balasan

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Urutan

Terbaru

Terlama

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Komunitas Pilihan