Tak banyak yang tahu jika uang yang disimpan ke dalam bank bisa mendapatkan jaminan. Semacam asuransi, masyarakat tak perlu lagi untuk khawatir terhadap inflasi yang kerap kali menghantui bank dan berdampak pada uang lenyap dan dilarikan keluar negeri, atau ketakutan lain seperti uang yang telah ditabung sekian lama tidak akan dapat kembali karena bank coleb.


Adanya jaminan ini berawal dari krisis moneter (krismon) yang terjadi di perekonomian dan dunia perbankan di Indonesia pada tahun 1998. Hal ini berdampak buruk dengan turunnya kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan pihak perbankan seperti menyimpan dalam bentuk uang ataupun melakukan penukaran uang.


Demi mengatasi permasalahan itu pihak pemerintah tidak langsung berdiam diri saja menyaksikan besarnya efek yang diakibatkan. Maka dibuatlah Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 sebagai jalan alternatif terkait pemberian jaminan terhadap kewajiban bank umum. Disusul pula dengan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 terkait jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat.


Namun dalam praktiknya, solusi ini belum mengembalikan kepercayaan masyarakat secara penuh sehingga pemerintah kembali membuat alternatif lain. Yaitu dengan membangun sebuah Lembaga Penjamin Simpanan yang dikeluarkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mesti mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat, sehingga mengembalikan kembali rasa aman dan kepercayaan masyarakat untuk kembali menjadi nasabah.


Tak berhenti hanya sebagai wacana saja, maka 22 September 2004 LPS dibentuk melalui prosedur yang berlaku dalam UU no.24 Tahun 2004 sebagai lembaga penjamin simpanan. Pemerintah begitu memerhatikan tingkat kepercayaan masyarakat dengan melibatkan pemerintah langsung ke dalam prosedur pelaporan keuangan tiap-tiap bank yang berada di Indonesia.


Nur Budiantoro, selaku pembicara dari LPS dalam kegiatan Journalism Camp yang diselenggarakan oleh Sindo di Pusat pendidikan latihan Indofood, Cibodas, Jawa Barat (25/8) menuturkan jika LPS bertanggungjawab langsung kepada presiden, pimpinan LPS (Dewan Komisioner) langsung diangkat dan diberhentikan sesuai kebijakan presiden. Selain itu, pelaporan keuangan juga akan langsung diawasi oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) Indonesia.


Dikutip dari website resmi milik LPS, lembaga ini juga bertugas menjaga stabilitas sesuai dengan kewenangan bank, asal telah memenuhi kriteria simpanan layak bayar yaitu 3T, pertama tercatat dalam pembukuan bank, memiliki tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga pinjaman dan terakhir adalah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Untuk para nasabah di tahun ini, saldo tabungan di tiap bank dibatasi sampai 2 miliyar saja.


Dalam dunia perbankan LPS juga mempunyai tugas sebagai penjamin simpanan dan turun tangan dalam penanganan bank yang gagal bangkit kembali dari permasalahan baik internal maupun eksternal. Tentu sebelumnya LPS juga melakukan semacam ‘pengobatan’ untuk memulihkan kembali bank yang mengalami inflasi.


Menetapkan persyaratan sesuai dengan kewenangan, lalu berkewajiban mengelola kembali aset bank gagal dan yang telah diselamatkan. Dari sana pula LPS berwenang untuk menarik dan memungut premi penjaminan.Dari mana LPS mendapatkan pendanaan untuk menyediakan fasilitas tersebut? Pemerintah telah menyediakan asupan dana sebesar 4 triliun (2005). Selain itu, LPS juga menerima sekitar 0,2% premi dari bulanan bank yang dihitung pertahunnya.


Jadi tak perlu ragu untuk menabung. Toh sudah ada lembaga yang dibentuk pemerintah dengan memberikan rasa aman kepada nasabah dan penggiat-penggiat bank lainnya. Warga Indonesia cerdas, adalah warga yang telah mempersiapkan segala kebutuhan untuk masa depan.

Silahkan mampir ke Thread saya yg lain: