1. Doktrin Orang Tua

Di daerah ane, dan ane yakin di beberapa daerah lain juga di Indonesia, banyak sekali orang tua yang menginginkan anaknya menjadi PNS, atau memiliki menantu PNS. Bahkan nenek-nenek ane pun, selalu mendorong ane untuk menjadikan PNS sebagai tujuan hidup ane. Walaupun sampai hari ini ane belum mau.
Alasannya sederhana, menurut mereka, pekerjaan ini tidak menuntut banyak keterampilan dan menjamin hidup sampai tua karena gaji pensiun tetap mengalir setiap bulannya. Yang mana bahkan setelah bertahun-tahun tidak lagi produktif, mereka masih dibayar oleh negara, sampai anak-cucu mereka pun bisa menikmatinya.

2. Kerja Santai

Seperti yang ane bilang di atas tadi, pekerjaan ini dianggap tidak membutuhkan keterampilan tertentu. Karena menurut orang banyak, kita hanya perlu datang ke kantor, apel, absen sidik jari, duduk sebentar, makan-makan sambil bergosip, absen sidik jari siang, pulang, dst. Bekerja serius hanya di saat-saat tertentu, tergantung situasi dan kondisi dari masing-masing instansi.
Padahal, sebenarnya, semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Instansi Kementerian yang tersebar di daerah sudah memiliki TUPOKSI-nya (Tugas Pokok dan Fungsi) masing-masing. Jadi, setiap tahun program kerja yang disiapkan Kepala Daerah atau Menteri diserahkan pada instansi yang memiliki wewenang untuk melaksanakannya. Artinya, ada target yang harus dicapai dari semua instansi tersebut. Hanya saja, tidak semua pegawai mengetahui apa target atau apa tujuan kerjanya dalam setahun tersebut. Bisa jadi karena pemimpin instansi sendiri tidak memahami TUPOKSI-nya, atau memang tidak mau tahu. Sehingga banyak yang menganggap kerja sebagai PNS itu santai, alias “pengangguran yang dibayar negara”.

3. Pangkat dan Jabatan Terus Naik

Secara berkala, pangkat dan jabatan PNS akan terus naik dalam beberapa tahun, tergantung dari tingkat pendidikan dan kesanggupan dalam melengkapi berkas pada waktu-waktu tertentu. Kenaikan pangkat ini tidak tergantung dari kineja atau produktivitas pegawai. Yang dibutuhkan hanya kelengkapan berkas tersebut dan seberapa dekat Anda dengan pejabat-pejabat tertentu atau orang yang memiliki pengaruh.
Pangkat akan turun hanya jika PNS berbuat kesalahan fatal, tetapi jika Anda dekat dengan penguasa di daerah tempat Anda ditugaskan, bisa jadi Anda hanya dimutasi tanpa diturunkan dari jabatan atau diturunkan pangkatnya.

4. Gaji Jalan Terus

Well, sebenarnya ane adalah tenaga kontrak di salah satu instansi daerah. Di kantor ane, ada dua orang pegawai, yang satunya atasan ane, mereka jarangggg sekali masuk kerja. Atasan ane bisa dua minggu sekali, yang satunya lagi bisa seminggu sekali. Dan jangan harap kalau masuk kantor mereka akan mengerjakan tugas. Yang satu datang hanya untuk menanyakan apakah honor kegiatan atau biaya perjalanan dinas sudah cair, dan yang satunya datang hanya untuk mencoba melawak dan menanyakan hal yang sama.
Ironisnya, gaji mereka tiap bulan tetap lancar, sekalipun mereka suka mengeluh karena gaji tersebut habis dipangkas bank karena utang kredit. Ini mah bodo amat, uang kredit itu kan mereka yang nikmati.
Pernah juga ane ngekost di rumah seorang ibu kepala sekolah. Tuh ibu pernah gak masuk kerja selama setahun, dengan alasan doi gak suka sekolahnya sekarang karena jauh dan terpencil. Sekalipun gak penah melaksanakan tanggung jawabnya, doi tetap jadi kepala sekolah dan gaji tetap lancarrrrr tiap bulannya.

5. Tidak Ada Sanksi Tegas Atas Pelanggaran

Masih lanjutan cerita kepsek di atas. Idealnya, ibu kepsek tadi harusnya diberi sanksi kan? Tapi setelah setahun bolos, doi SSI ke penguasa daerah lalu dipindahkanlah doi ke sekolah yang doi inginkan... enak banget kan?
Ada lagi dua kepsek lain dari sekolah lain, melakukan pelanggaran lain. Dua-duanya menyelewengkan dana BOS. Yang satu udah parah sampai siswanya pun udah pada demo, gaji guru honorer tidak pernah dibayarkan. Tapi mereka berdua hanya dimutasi, dipindahkan ke sekolah lain masih dengan jabatan yang sama, yaitu sebagai kepala sekolah.
Sedih ya?

6. Penggunaan Anggaran Mereka yang Atur

Tadi ane udah bilang kan, kalau program kerja yang diinginkan pemimpin daerah atau menteri diserahkan pada OPD yang bersangkutan atau memiliki wewenang untuk menjalankan program tersebut. Nah, ane kasih contoh nih pengelolaannya gimana. Ini Cuma contoh ya, kalau ada kesamaan program atau instansi, ane sama sekali gak bermaksud untuk munjelekkan instansi tersebut.
Misalnya untuk program kerja ”Mengembangkan dan Mempromosikan Produk Lokal Daerah”, progran tersebut diserahkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp 150 juta. Dana sebesar itu tidak semuanya digunakan untuk mengembangkan dan mempromosikan produk lokal daerah, biasanya anggaran tersebut lebih banyak mengalir ke biaya makan minum rapat, biaya perjalanan dinas dan honor tim yang mengurusi kegiatan itu.

7. Tidak Ada Punishment and Reward atas Pencapaian Target

Berkaitan dengan poin sebelumnya, bahwa beberapa waktu sebelum memasuki Tahun Anggaran Baru, sudah ada target yang ditentukan untuk dicapai selama tahun tersebut. Hanya saja, tidak semua pemimpin daerah atau kepala instansi yang mengawasi berjalannya penggunaan anggaran ini. Apakah benar dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan dan ditargetkan, atau tidak.
Tolak ukurnya adalah laporan pertanggungjawaban keuangan, seperti kwitansi biaya makan minum rapat, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), dan kwitansi-kwitansi lain disertai dengan laporan hasil kegiatan yang seadanya.
Idealnya, bagi orang yang mengetahui dengan benar apa tujuan dari suatu kegiatan (rencana kerja), akan menelaah apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak. Tapi tidak semua PNS yang memikirkan hal tersebut, begitu pula dengan pimpinannya.