Jakarta - Politikus PKS Nasir Djamil memastikan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Muhammad Nadir Umar dari F-PKS tidak terlibat jaringan terorisme. Deportasi Nadir dari Turki terkait kesalahan administrasi paspor.

"Kami minta klarifikasi terkait Umar. Informasi terkait tidak terkait terorisme apalagi ISIS tapi terkait administrasi paspor. Waktu luang beliau untuk bimbing jemaah haji dan umrah," ujar Djamil di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2017).

Saat ini, Nadir masih diperiksa di Mapolda Jawa Timur. Anggota Komisi III DPR ini mengatakan Nadir hanya tidak mengetahui soal pengurusan visa.

"Kunjungan ke Lebanon beliau tidak tahu urus visa. Alhamdulillah Umar tidak ada kaitannya dengan terorisme terkait Umar di Densus. Tentu saja semua harus sesuai dengan prosedur dan tetap kedepankan HAM dan praduga tak bersalah," jelas anggota Komisi III itu.

Djamil mengatakan Nadir akan pulang dari Mapolda Jatim dalam waktu dekat. Ia memastikan kondisi Nadir dalam keadaan sehat. Djamil pun menampik pemeriksaan Nadir terkait Pilkada DKI.

"Kondisi sehat walafiat. Kami katakan menghargai, mudah-mudahan dikit lagi bisa aktivitas. Saya tidak bisa duga arah pilkada DKI karena beliau bukan DPRD DKI. Hanya kebetulan saja," tutur Djamil.

Sebelumnya, Nadir diamankan Densus 88 di Terminal 2 Bandara Juanda sepulang dari Kuala Lumpur dengan menumpang maskapai AirAsia XT 327 pada Sabtu (8/4) sore. PKS telah membentuk tim untuk melakukan tindak lanjut penangkapan kadernya itu.

"Kita sudah dengar kabar itu dan kita membuat tim," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid saat dihubungi, Minggu (9/4).
(dkp/elz)