Merdeka.com- Permintaan anggota DPRD Kota Palu tolak pembayaran rumah kontrakan Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu sebesar Rp 1 miliar memakai APBD, dianggap aneh. Itu juga menunjukkan para anggota dewan tidak memantau semua anggaran ketika dilakukan pembahasan.

"Kalau ada anggota DPRD yang menolak itu perlu dipertanyakan, ke mana mereka saat pembahasan anggaran," kata mantan legislator DPRD Sulawesi Tengah, Nawawi Sang Kilat, di Palu, Rabu (12/1). Seperti diberitakan Antara.

Menurut Nawawi, keputusan DPRD terhadap APBD merupakan keputusan kolektif seluruh anggota DPRD karena sudah melalui proses pembahasan bersama eksekutif dan anggota DPRD.

"Mestinya itu ditolak sejak pembahasan APBD. Kalau sudah ditetapkan lalu diminta ke wali kota tidak membayarkan sementara sudah tertuang dalam Perda APBD itu hanya bikin sulit wali kota saja," ujarnya.

Sekretaris Ikatan Alumni Universitas Indonesia Sulawesi Tengah itu mengatakan, permintaan anggota DPRD Kota Palu tersebut sama dengan meminta mengubah ketetapan peraturan daerah tentang APBD 2017. Sebab, idealnya jika ada anggota DPRD tidak menyetujui usulan eksekutif, mestinya disampaikan melalui fraksi saat pembahasan anggaran.

"Apalagi saat pembahasan anggaran itu melibatkan anggota komisi. Sehingga kalau ada yang tidak disetujui dapat juga disampaikan melalui komisi," ungkapnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Palu, Ridwan H Basatu meminta tidak membayarkan rumah kontrakan wakil kota Palu sebab Pemerintah Kota Palu telah memfasilitasi rumah dinas wakil wali kota di Jalan Balai Kota Selatan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Pemerintah Kota Palu jangan membayar kontrakan pribadi Sigit Purnomo Said yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palu, di kompleks hunian elit Citra Land di kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore," kata Ridwan.

Karena itu, kontrakan pribadi Sigit Purnomo Said atau Pasha di kompleks hunian elit Citra Land, tidak boleh dibebankan atau dibayar lewat APBD Kota Palu, karena dapat menjadi masalah dalam penggunaan anggaran daerah.

Source