JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana membantah jika pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS) merupakan hasil pembahasan hanya dari internal DPRD DKI.

Padahal, menurutnya, pembahasan UPS merupakan usulan dari Satuan Kerja Pendapatan Daerah (SKPD) pemerintahan ibu kota.

"Itu baca di mana ya? Enggak ada itu, pasti bohong. Enggak bisa dong kita main bahas-bahas sendiri aja. Logikanya, kalau kita bahas sendiri, uangnya dari mana?," ketus Lunggana saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Pria yang akrab disapa Haji Lulung ini melanjutkan, apabila DPRD DKI membahas pengadaan alat tersebut sendiri, maka pengadaan UPS tidak mungkin dapat terwujud.

Pasalnya, DPRD bukan pihak yang memegang uang untuk mengeksekusi pengadaan alat tersebut. Semua kekuasaan, lanjutnya, merupakan wewenang dari eksekutif.

Politisi PPP ini menambahkan, hal tersebut diperkuat dengan ditetapkannya dua tersangka oleh Bareskim Mabes Polri yang merupakan anggota eksekutif. Hal tersebut, kata Lulung, mempertegas bahwa eksekutif memiliki andil besar dalam pengadaan UPS ini.

"Bagaimana bisa tersangkanya Alex Usman?," ujar Lulung.

Jika data BPK ini benar, sambungnya, pasti DPRD sudah mengetahui mengenai hal tersebut. Apalagi, saat ini DPRD DKI telah menjalin kerja sama yang baik dengan BPK. "BPK pasti kasih tahu ke kita," ujar Lulung.

Perlu diketahui, berdasarkan LHP BPK 2014, UPS tidak tercantum dalam Badan Perencanaan Anggaran Daerah (BPAD) di suku dinas. UPS baru masuk dalam BPAD setelah dibahas di Komisi E dan hanya ditandatangani oleh pimpinan Komisi E.

Hal serupa juga terjadi paska RAPBD Perubahan 2014. Pengadaan UPS muncul setelah pembahasan internal Komisi E dan ditandatangani oleh pimpinan komisi.

Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada 12 Agustus 2014 untuk diinput oleh masing-masing bidang terkait ke dalam perubahan anggaran masing-masing SKPD.

Pada evaluasi itu, BPK juga menyebutkan pengadaan UPS bukan merupakan kegiatan yang diusulkan sendiri oleh SKPD. Pengadaan UPS tersebut merupakan kegiatan yang ditambah oleh Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam anggaran BPAD.

sumber