ERA.id - Partai Solidaritas Indonesia berpandangan pembelian pesawat tempur Dassault Rafale dan F-15 oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak tepat di tengah perekonomian Indonesia yang masih terhimpit akibat pandemi Covid-19.

“Bukan soal apakah perlu beli pesawat tempur. Poinnya adalah harga mahal banget dengan momen yang tidak tepat seperti sekarang,” kata Juru Bicara DPP PSI, Rian Ernest, dalam konferensi pers online, Selasa 15 Februari 2022.

Selain itu, PSI juga menyoroti masalah transparansi anggaran. Rakyat sebagai pembayar pajak tidak pernah diinformasikan tentang urgensi pembelian Alutsista tersebut.

“Besaran nilai pembelian yang begitu besar juga diduga menabrak beberapa hal. Kemarin kami menggelar diskusi soal ini. Salah seorang pembicara, Mbak Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, dalam Ratas Desember 2021, Presiden Jokowi menginstruksikan Pak Prabowo Subianto untuk menyelesaikan target Minimum Essensial Force (MEF) sampai 2024 dengan anggaran Rp60 triliun,” lanjut Rian.

Harud dicatat Presiden Jokowi hanya minta Prabowo menyelesaikan MEF dengan dana Rp 60 triliun. Dana itu sampai 2024 dan harus dibagi ketiga angkatan dan Mabes TNI.

“Nah, untuk bayar Dassault Rafale saja kita sudah kekurangan sekitar Rp 8,4 triliun. Pembelian Alutsista secara besar-besaran ini, jelas melampaui kemampuan APBN dan bakal menambah beban utang negara,” lanjut lulusan Lew Kuan Yew School of Public Policy tersebut.

Rian menegaskan, jangan sampai ada spekulasi di publik bahwa pengadaan pesawat tempur ratusan triliun ini berkaitan dengan hajatan Pilpres 2024. Peremajaan alutsista jelas penting. Tapi anggarannya harus terukur, transparan, dan sesuai prioritas penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

“Jadi, PSI tidak pernah anti modernisasi alutsista, kami juga ingin Indonesia tetap berdaulat, tidak bisa diganggu negara-negara lain. Namun PSI mempertanyakan momentumnya. Musuh kita sekarang virus, senjata yang dibutuhkan adalah obat dan vaksin,” pungkas Rian. 


Sumber

Ane dulu sempat berfikiran seperti PSI ini... belanja militer yang dilakukan oleh Presiden SBY pada saat itu adalah belanja yang sia-sia dan lebih cocok dialokasikan ke yang lain.

Sampai akhirnya punya klien dari perusahaan Defence and Security dari Perancis yang dulu baru mau ekspansi ke ASEAN.Dari pengalaman tersebut baru lah paham kompleksitas sistem kemiliteran termasuk Alutsista nya yang jauh lebih kompleks dibanding pemahaman politisi secara umum.

Ane sarankan PSI sering membuat kajian Internal dulu untuk permasalahan yang kompleks yang bahkan mereka sendiri tidak paham. Jangan baru sedikit ilmunya langsung koar koar, PSI ini bakal mengulangi kesalahan PKS yang terlalu sering memberikan rekomendasi general moralistik dibanding actual problem solver.