KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin, 29 Januari 2024.

Dalam sambutannya, Presiden menyebut alasan pemerintah mengucurkan bantuan pangan tersebut yaitu akibat naiknya harga beras karena gagal panen di hampir semua negara.

“Kenapa bantuan beras ini kita berikan? Karena memang di seluruh dunia, di semua negara itu harga berasnya terkerek naik semuanya, naik. Karena apa? Panennya banyak yang gagal, panennya banyak yang puso,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa kegagalan panen di 2023 tersebut diakibatkan perubahan iklim seperti kenaikan suhu global, kekeringan dan fenomena el nino. Hal tersebut menyebabkan 22 negara menghentikan kebijakan ekspor berasnya dan lebih memprioritaskan beras untuk kebutuhan di dalam negerinya.

Baca Juga: Pemerintah akan Kucurkan BLT Pangan untuk 18,8 Juta KPM Pada Februari 2024

"Oleh sebab itu, kita kesulitan untuk membeli beras di negara-negara lain karena beras mereka dipakai sendiri untuk rakyatnya," imbuhnya.

Untuk itu, Kepala Negara selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi. Dengan demikian diharapkan suplai beras menjadi melimpah sehingga harga beras bisa ditekan lagi.

"Kalau produktivitas padi kita turun seperti tahun kemarin akibat el nino, harga pasti otomatis naik karena suplainya tidak cukup, otomatis harga pasti naik seperti akhir tahun kemarin. Itu kejadian di semua negara," ungkapnya.

Pemerintah sendiri memberikan bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat. Menurut Presiden, bantuan tersebut akan diterima hingga bulan Juni 2024 dan bisa diperpanjang jika anggaran negara mencukupi.

"Yang paling penting bapak ibu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni diberikan bantuan. Juli malah keterusan. Sementara sampai Juni. Nanti kalau APBN kita hitung-hitung cekap, bisa dilanjutkan lagi," tandasnya.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pemberian bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakat di tengah momentum masa kampanye Pemilu 2024 merupakan kebijakan afirmatif pemerintah menghadapi situasi tertentu.

"Saat ini kita berhadapan dengan fenomena El Nino. Fenomena El Nino ini menimbulkan dampak di mana musim tanam dan juga musim panen akan bergeser," kata Ari Dwipayana saat ditemui di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan situasi itu berdampak pada kesulitan masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok, terutama beras, sebab pengaruh situasi iklim yang tidak memungkinkan.

Saat ditanya mengapa agenda pembagian bansos tersebut tidak melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai otoritas berwenang dalam pelayanan sosial, Ari menyebut bahwa bantuan beras yang diberikan Jokowi merupakan bagian dari program yang dimiliki Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Karena terkait dengan cadangan pangan. Ada Bulog dan badan pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah, jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu, kalau Bu Mensos masih terus kok menjalankan bansos untuk jutaan keluarga melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lainnya," katanya.

https://nasional.kontan.co.id/news/p...jawaban-jokowi