“Amicus meus, inimicus inimici mei”—Frase latin kuno

Frase tersebut mungkin lebih sering kita dengar lewat peribahasa “the enemy of my enemy is my friend” yang artinya musuh dari musuhku adalah temanku. Contoh peribahasa tersebut bisa dilihat pada aspek kehidupan manusia dari masa ke masa. Terutama ketika menyangkut soal konflik.

Tengok saja saat Perang Dunia II saat pihak Aliansi memilih bekerja sama dengan Uni Sovyet demi melawan negara-negara Fasis Triple Entente. Aliansi Barat yang berlandaskan kapitalis mau bersama-sama dengan komunis Sovyet melawan Jerman dan sekutunya.

Begitu pula ketika era perang dingin. dimana AS membantu Mujahidin yang bertolak belakang ideologinya dengan negara adidaya tersebut untuk menghalau invasi Sovyet di Afghanistan demi mencegah penyebaran komunisme.

Dengan kata lain, suatu pihak yang berbeda pandangan dapat bersatu demi tujuan menjatuhkan musuh bersama yang dinilai memiliki ancaman lebih besar.

Begitu pula yang terjadi di perpolitikan Indonesia kini. Ada musuh bersama yakni Blok Politik NU – LBP yang menyebabkan Blok Politik Presiden (Aliansi Batu Tulis 2024) bertemu dengan Blok Politik Oposisi agar Aliansi Islam Bersatu tidak terbentuk dan memanfaatkan permainan pikiran atau kesan Islamofobia pemerintah secara massif di Pemilu 2024 setelah sebelumnya menginginkan pemilu 2024 ditunda atau perpanjangan masa jabatan presiden.

Pembentukan konstelasi aliansi yang tidak biasa tersebut telah dipaparkan sebabnya lewat tulisan penulis sebelumnya yang berjudul “Rivalitas 2 Poros 2024 : Sayap Kiri vs Sayap Kanan”.

Dalam tulisan itu disebutkan bahwa wacana penundaan pemilu 2024 menciptakan rivalitas 2 poros politik raksasa. Yakni antara mereka yang menginginkan Pemilu Tetap 2024 dan yang inginkan amandemen UUD 1945 agar bisa menunda pemilu atau Jokowi 3 periode.

Konstelasi rivalitas 2 poros politik raksasa tersebut akan mendorong rangkaian aksi massa relawan dukung Jokowi 3 periode dan penundaan pemilu 2024, bertubrukan dengan rangkaian aksi massa mendukung pemilu tetap di 2024 yang sinyalnya telah dilancarkan oleh Blok Politik Pendukung Pemilu 2024, Sayap Kiri, hingga Blok Mahasiswa.

Konstelasi rivalitas 2 poros politik raksasa tersebut akan menabrakkan antara Sayap Kiri (penolak pemilu ditunda) dengan Sayap Kanan (pendukung pemilu ditunda).

Aksi massa pendukung pemilu yang dilancarkan oleh Blok Mahasiswa pada 11 April 2022 lalu telah menjadi bukti dari tubrukan sayap kiri dan kanan itu.

Sehari sebelumnya, Koordinator BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin menegaskan BEM SI hanya akan fokus pada 6 tuntutan. Di mana, salah satunya BEM SI meminta Jokowi tegas dalam menyampaikan sikap terkait penolakan penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden. 

Sumber : Detik[BEM SI Tegaskan Tak Ada Tuntutan 'Turunkan Jokowi' di Demo 11 April]

Aksi mahasiswa 11 April 2022 yang menuntut agar tidak ada penundaan pemilu 2024 ataupun Jokowi 3 periode terjadi secara massif di seluruh Indonesia. Aksi secara serentak tersebut menyedot perhatian media dan publik sekaligus menunjukkan betapa besarnya potensi menjadikan aksi massa tahap II, yakni May Day (digeser ke 14 Mei) sebagai arena baru memperkuat posisi tawar sayap kiri yang ingin Pemilu tetap di 2024.

Kesuksesan orkestrasi sayap kiri tersebut pun kian mengubur dan mematikan momentum strategis Ramadhan untuk menciptakan pergolakan agama yang dibutuhkan Blok NU Politik, meski berbagai kasus yang akan mengesankan bahwa pemerintah anti Islam terus mereka panaskan.

Sumber : CNN Indonesia [Aksi Buruh May Day 2022 Digeser 14 Mei di GBK Senayan]

Tidak percaya demo mahasiswa menjadi tanda-tanda kekalahan sayap kanan Blok NU Politik? Tengoklah usai terjadi beberapa kerusuhan kecil serta peristiwa pengeroyokan Ade Armando di demonstrasi 11 April. Tiba-tiba saja Katib Syuriah PWNU DKI Jakarta, KH Taufik Damas mengusulkan fatwa haram demo di bulan puasa.

Taufik menilai psikologi massa pada saat demonstrasi rentan emosioanl dan mendorong orang meluap-luapkan kemarahan. Emosi maupun luapan kemarahan pada saat demonstrasi itu menurutnya hanya buang-buang energi dan pikiran. Itu sebabnya, sambung Taufik, pentingnya menfatwakan haram demonstrasi.

Anehnya, Taufik menggarisbawahi bahwa fatwa haram demonstrasi khusus pada bulan Ramadhan.

Sumber : Makassar Terkini [NU Usul Fatwa Haram Demo di Bulan Puasa: Mudah Meluapkan Kemarahan!]

Atas dasar apa NU tiba-tiba ingin fatwa haram dalam berdemonstrasi di bulan puasa? Memangnya demonstrasi di Indonesia selama ini tidak pernah dilakukan saat bulan puasa? Atau jangan-jangan gara-gara sayap kiri menguasai panggung nasional sehingga Blok NU Politik gagal jadikan Ramadhan sebagai pemantik gejolak agama?

Di sisi lain, dalam perpolitikan tingkat tinggi, juga terjadi Konfrontasi Blok Teuku Umar (PDIP) yang didukung Blok Hambalang (Gerindra) dalam menggempur Blok Slipi (Golkar) dan Blok NU Politik.

Seperti pada 10 April 2022 lalu, budayawan Muhammad Ainun Nadjib (Cak Nun) yang memiliki hubungan erat dengan Prabowo Subianto, mengisi acara yang diselenggarakan oleh PDIP dan dihadiri oleh sejumlah elite partai tersebut.

"Aku ingin besok pagi, sebelum dan sesudah 2024, kita akan mengalami revolusi besar-besaran dari dalam diri kita. Bukan revolusi untuk menjatuhkan presiden dan penguasa, ndak. Revolusi yang akan dipimpin oleh presiden dan para sesepuh lainnya. Mereka yang akan memimpin kesadaran baru, mereka yang akan memimpin kelahiran kembali bangsa Indonesia. Dan akan terjadi siklus itu. Saya tidak meramal, tapi akan terjadi siklus itu," ujar Cak Nun.

Ceramah Cak Nun tersebut menunjukkan bahwa ia menginginkan pemimpin selanjutnya adalah pemimpin yang baru. Sesuai dengan semangat sayap kiri yang inginkan Pemilu tetap di 2024, bukan? Dengan kata lain, ada penguatan komitmen antara Gerindra dan PDIP agar pemilu tetap sesuai jadwal.

Sumber : Tempo [Di Acara PDIP, Cak Nun: Presiden Sekarang Sudah Bener, tapi Belum Tepat]
Sumber : Warta Ekonomi [Prabowo Subianto Diteriaki Penculik, Cak Nun Pasang Badan Langsung Gebrak Meja]

Di lain tempat dan waktu, PDIP fokus pada mengkritik keras Menko LBP. Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyetujui pernyataan Presiden Jokowi yang melarang menterinya berbicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan.

"Itu kan Presiden memperingatkan. Ya boleh-boleh saja, namanya Presiden. 'Tugasmu sebagai menteri. Sudahlah, nggak usah bicara itu'. Boleh dong. Menteri kan teknis. Apa iya pantes, misalnya saya bikin ekstrem, misalnya seorang menteri, Bu Sri Mulyani bicara kepemiluan. Kontras. Nggak masuk," kata Bambang pada 7 April 2022 di Kompleks Parlemen Senayan.

Bambang lantas meminta para menteri Jokowi yang menyuarakan penundaan pemilu atau Jokowi 3 periode sadar posisi. Dia menyebut arahan Jokowi menjadi peringatan. Bambang bahkan menyindir Luhut dengan sebutan ‘prime minister’.

"Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Misalnya, contoh Pak Presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu. Dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement. Itu clear-lah. Orang politik juga paham. Bambang Pacul orang politik, paham. Gitu loh. Tentu kalau dia dari sini kita sama-sama paham. Kita memahami, kita mengerti, tapi kita nggak bisa berbuat apa pun," ujar Bambang.

Sumber : Detik [Bambang Pacul Bicara Kuatnya Power Politik Menko Luhut]

Itulah mengapa Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu merasa heran dengan adanya rencana sebagian mahasiswa yang bakal demo besar-besaran ke Istana Negara pada 11 April. Menurutnya isu besar yang menyoal perpanjangan masa jabatan Presiden bukan berasal dari keinginan Jokowi. Melainkan, pernyataan beberapa Menteri dan Ketum Parpol.

"Ada tiga Ketua Partai yang bicara perpanjangan masa jabatan Presiden, tapi sekali lagi kenapa yang didemo Jokowi bukan tiga partai itu?" ujar Adian pada 8 April 2022.

Sumber : RMOL [Sikapi Kabar Demo Besar 11 April, Adian Napitupulu: Yang Bicara Penundaan Pemilu Bukan Jokowi Kenapa Didemo?]

Salah satu Aliansi Batu Tulis 2024, yakni PAN pun sepakat tak ada lagi usul penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, atau 3 periode.

"Artinya semua pihak menghormati pernyataan Pak Presiden itu dan apalagi ditambah aspirasi mahasiswa hari ini. Saya kira sudah seiring sejalan antara pernyataan Pak Jokowi dengan rakyat," ujarnya pada 11 April 2022.

Sumber : Detik [PAN Sepakat Usul Penundaan Pemilu Disetop, Kini Fokus Persiapan 2024]

Sementara sejumlah tokoh yang terafiliasi dengan Blok Cikeas (Demokrat) seperti Faisal Basri dan Rocky Gerung juga menyuarakan agar Jokowi hanya dua periode.

Ekonom senior Faisal Basri menilai wacana perpanjangan jabatan tiga periode merupakan warisan terburuk bagi masa pemerintahan Presiden Jokowi. Apabila wacana tersebut terealisasi, maka warisan ekonomi yang dicapainya akan hilang.

"Nanti yang bagus-bagus bisa jadi jelek dan akhirnya tidak menyisakan apa-apa, kecuali kerusakan lingkungan dan hutang yang menumpuk. Kami sayang sama Pak Jokowi, cukup sampai 2024," jelas Faisal.

Sumber : Suara [Faisal Basri: Kami Sayang Pak Jokowi, Jadi Cukup Sampai 2024 Saja]

Sedangkan Rocky Gerung menilai pernyataan Presiden Jokowi yang meminta para menterinya untuk berhenti bicara soal wacana penundaan pemilu atau presiden tiga periode hanyalah lip service dan untuk konsumsi diplomasi politik. Rocky mengaku skeptis dengan pernyataan Jokowi yang seolah-olah mendengarkan suara rakyat yang mengkritik wacana penundaan pemilu tersebut.

“Kalau dengar (suara rakyat) betulan, kampanye kebulatan tekad (perpanjangan masa jabatan) pasti dia hentikan. Ini justru asisten dan orang-orang di sekitarnya terus mengorganisir,” cetus pria kelahiran Manado itu pada 7 April 2022.

Bahkan Rocky mencurigari Jokowi diam-diam mengamini agenda presiden tiga periode demi mempersiapkan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rocky Gerung bahkan menuding beberapa tokoh intelektual dalam negeri sudah “disewa” untuk menyusun opini bahwa wacana presiden 3 periode adalah sesuatu yang masuk akal.

Sumber : Suara [Rocky Gerung Curiga Jokowi Diam-Diam Ingin 3 Periode Demi Nikmati IKN]

Wacana presiden 3 periode yang masuk akal inilah yang menjadikan LBP bisa dan dengan berani melancarkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sehingga wajar saja jika LBP tidak dicopot maka banyak rakyat tak akan percaya dengan pernyataan cukup 2 periode dari Presiden Jokowi.

Secara umum, kedua tokoh tersebut menyuarakan dukungan terhadap Jokowi hanya 2 periode, meski mereka masih mencurigai Presiden dukung penambahan masa jabatannya selama masih ada penyuara presiden 3 periode di lingkar istana.

Konstelasi di atas semakin memperlihatkan adanya titik temu antara Aliansi Batu Tulis 2024 dan Blok Cikeas dalam hal menolak penundaan Pemilu 2024, mendukung Jokowi 2 Periode, dan mencopot Menko Marves.

Situasi terkini, semakin memperlihatkan bahwa Pertarungan Politik 2024 adalah tentang Rivalitas Aliansi Batu Tulis 2024 melawan Aliansi Permata Hijau (NasDem) – Cikeas (Demokrat), dimana fokus saat ini adalah mengandaskan aliansi Golkar - NU Politik. 

Posisi sayap Kiri adalah alat Utama Aliansi Batu Tulis 2024 untuk memecah Blok Slipi (Golkar) dan Blok NU Politik (PPP, PKB), agar tidak membentuk Aliansi Islam Bersatu (Sayap Kanan). Aliansi yang bisa memanfaatkan permainan pikiran untuk memunculkan isu isu agama yang bila tidak ditindak atau tidak dipenuhi akan mengesankan pemerintahan Jokowi sebagai pemerintahan yang anti Islam.