Anggota dewan merupakan orang-orang pilihan rakyat yang duduk di atas kursi empuk di sebuah gedung parlemen. Tugas mereka selain membuat undang-undang ialah menyalurkan aspirasi rakyat. Para anggota dewan ini dipilih ketika pemilihan legislatif digelar. Maka dari itu, mereka yang berhasil terpilih tersebut memiliki beban yang sangat berat baik secara materil maupun moral.

Oleh sebab itu, semestinya anggota dewan bekerja dengan semaksimal mungkin. Mereka bekerja sesuai dengan prosedurnya. Namun, wajah dari lembaga legislatif tersebut rasanya sudah banyak tercoreng. Rakyat sudah terlampau memberikan raport merah atas kinerja mereka.



Banyaknya undang-undang yang tak sesuai dengan harapan rakyat, praktek korupsi yang semakin merajalela adalah sekian bukti nyata yang membuat anggota dewan sudah dicap tidak baik oleh rakyatnya sendiri.

Polemik yang dilakukan oleh anggota dewan seringkali membuat gaduh di akar rumput. Mereka sepertinya benar-benar menggantikan peran rakyat namun dalam soal kemewahan. Hingga timbullah sentilan miring tentang anggota dewan tersebut. Rakyat ingin mobil, maka sudah diwakili oleh anggota dewan, rakyat mau hidup sejahtera, sudah terwakili oleh anggota dewan, dan masih banyak lainnya.



Belum lama ini, DPR memutuskan untuk memberikan penginapan hotel kepada anggota dewan yang terpapar Corona. Selain itu, muncul juga ide pembuatan baju dinas dari DPRD Tangerang yang anggarannya bernilai fantastis yakni sekitar 675 juta rupiah. Kini, anggota dewan daerah dari Jambi kembali viral setelah mereka menolak melakukan dinasnya jika dana perjalanan dinas selama tiga bulan anggota dewan belum cair.

Soal ancaman mogok kerja yang dilakukan DPRD Bungo, Jambi itu diketahui setelah sejumlah anggota dewan tersebut membuat sebuah video yang menyatakan tidak akan hadir jika Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak hadir. Mereka juga menyatakan bahwa pimpinan DPRD setempat harus memperhatikan nasib mereka. Diketahui bahwa dana perjalanan mereka belum cair dalam beberapa bulan terakhir.



Entah ingin mengomentari apa tentang pernyataan sikap seperti ini. Tentu hal tersebut sungguh membuat malu. Ketika anggota dewan mengeluhkan tentang dana yang belum cair. Sebaiknya sebelum membuat pernyataan tersebut, para anggota dewan itu melihat bagaimana nasib rakyat yang berada di akar rumput.

Bagaimana pandemi Covid-19 telah membuat sejumlah karyawan harus di PHK tanpa uang pesangon sedikitpun, pedagang kaki lima, warung-warung sederhana terpaksa tutup akibat aturan PPKM, dan masih banyak lainnya.



Sedangkan mereka baru beberapa bulan saja belum cair. Itupun belum dicairkan artinya masih ada jaminan untuk mereka dapatkan uang tersebut. Sedangkan rakyat yang sudah hilang pekerjaan, ke mana mereka harus mengadukan nasibya?

Sumber :

Ulasan dan opini pribadi

1

Gambar : Google