Wamena, Jubi – Dewan Adat Papua (DAP), Selasa (17/11/2020),
menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah elemen masyarakat adat dari perwakilan tiga suku besar, Yali, Hubula, Lani, ketua dewan adat Lapago, perwakilan pemuda, mahasiswa, perempuan dan perwakilan gereja, yang hendak menyampaikan pandangan terhadap implementasi Otonomi Khusus (Otsus).

Dari RDP yang digelar di halaman kantor Dewan Adat wilayah Balim itu, disepakati jika masyarakat adat menolak perpanjangan Otsus karena telah dianggap gagal.

“Pandangan semua pihak sudah disampaikan, bahwa Otsus gagal dan mereka minta hak untuk menentukan nasib sendiri,” kata Ketua Dewan Adat Papua (DAP) versi Musyawarah Luar Biasa, Dominikus Sorabut, setelah RDP.

Menurutnya, pandangan itu akan dirumuskan Dewan Adat lalu diserahkan ke Mejelis Rakyat Papua (MRP).

“Saya sendiri tidak bicara karena Dewan Adat hanya mengawal proses ini, rakyat mau bicara apa. Kalau saya bicara pasti dibilang ketua DAP sudah setting meminta dukungan, tetapi di alam terbuka ini semua sudah bicara dengan gaya bahasanya masing-masing, tanpa settingan,” kata Sorabut.


Lanjutnya, kalau nanti ada pandangan dari kelompok lain, hal itu dinilai normatif karena pandangan dari kelompok yang menolak MRP pun telah disampaikan langsung.

“Kelompok yang menolak RDP Otsus oleh MRP pun telah diundang namun tidak hadir, bahkan dari pihak keamanan jumlah peserta RDP yang hadir dibatasi,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Jayawijaya, AKBP Dominggus Rumaropen, yang turut mengawal pengamanan pelaksanaan RDP oleh DAP bersama Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Candra Dianto mengatakan, selain mengamankan pihaknya juga membatasi warga yang datang sesuai dengan maklumat Kapolda Papua.

“Rapat dengar pendapat diperbolehkan, namun tidak lebih dari 50 orang, dimaksudkan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Keamanan menurunkan personel kepolisian di-backup TNI khususnya Kodim 1702/Jayawijaya, khusus untuk pengamanan pintu masuk kegiatan,” kata Rumaropen.

Kapolres mengapresiasi pelaksanaan RDP oleh DAP yang melaksanakan kegiatan berdasarkan maklumat Kapolda Papua, untuk tidak berkumpul dalam jumlah massa yang besar, serta bisa menjaga situasi kamtibmas yang aman hingga RDP berjalan dengan baik. (*)



https://jubi.co.id/rdp-dap-sepakat-t...nasib-sendiri/

Dari sini kelihatan rakyat Papua tidak puas dengan Otsus dan memilih nasib sendiri (referendum) seperti Timtim . Tapi apakah cuma orang gunung saja Bukan orang pantai seperti Merauke, Jayapura, Raja Ampat, dan Sorong?