Respons Pengusaha soal Omnibus Law Ditunda: Bisa Hambat Investasi

Beranda
Komunitas
Entertainment
The Lounge
Respons Pengusaha soal Omnibus Law Ditunda: Bisa Hambat Investasi

arif.aldianto06

28-04-2020 05:23

Respons Pengusaha soal Omnibus Law Ditunda: Bisa Hambat Investasi

Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang ditundanya pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan menghambat investasi.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, klaster ketenagakerjaan seharusnya lebih intensif dibahas. Mengingat pasca-pandemi diperlukan penciptaan lapangan kerja yang masif untuk menyerap korban PHK maupun tenaga kerja baru.

Dalam keterangan resminya, Hariyadi mengatakan, tanpa klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan menghambat investasi. Tingkat pengangguran terbuka juga dinilai akan semakin meningkat.

“Semakin kecil peluang untuk menarik investasi padat karya (produksi masal dengan teknologi rendah: tingkat pengangguran terbuka, sepatu, elektronik, makanan dan minuman) yang masih sangat diperlukan Indonesia, mengingat kualitas SDM yang ada hanya 12,4 persen lulusan diploma dan sarjana,” ujar Hariyadi dalam keterangan resmi, Senin (27/4).

Dia melanjutkan, investasi saat ini sangat diperlukan dalam industri. Namun sebaliknya, investasi selama ini kurang dapat menyerap tenaga kerja.

Pada 2018, setiap investasi Rp 1 triliun hanya mampu menyerap 1.277 tenaga kerja, menurun dibandingkan 2013 yang mampu menyerap 4.594 tenaga kerja.

“Dengan demikian dapat dilihat bahwa investasi yang masuk mayoritas industri padat modal yang memerlukan pekerja dengan skill yang tinggi, sehingga pencari kerja dengan skills rendah yang masih merupakan mayoritas pencari kerja akan sulit mendapatkan pekerjaan,” jelasnya.

Kondisi penyerapan tenaga kerja yang semakin menyusut, menurut dia, mengakibatkan kesejahteraan dan kemampuan keuangan masyarakat semakin melemah.

Hal tersebut dapat dilihat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial 2019, yaitu penerima subsidi pelanggan listrik 98,6 juta orang (37,2 persen dari jumlah penduduk 265 juta orang) serta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan 96,8 juta orang (36,5 persen dari jumlah penduduk).

“Bila hal ini dibiarkan terus, maka Indonesia tidak akan menikmati bonus demografi. Namun malah akan menghadapi beban demografi, karena rakyatnya tidak memiliki kesempatan untuk bekerja di sektor formal,” kata dia.

Hariyadi melanjutkan, pasca pandemi COVID-19, Indonesia akan menghadapi gelombang PHK yang sangat besar. Menurutnya, Indonesia juga akan kehilangan kesempatan untuk menarik investasi padat karya jika kluster ketenagakerjaan tidak dibenahi secara fundamental.

“Silent majority pencari kerja dan UMKM sudah saatnya mendapat prioritas perhatian pemerintah untuk mendapatkan akses pekerjaan. Para pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh diharapkan menunjukkan empatinya kepada mereka yang selama ini hanya menjadi penonton tanpa mampu menyuarakan kepentingannya,” kata dia.

Menurut Hariyadi, sudah saatnya para pimpinan pemerintahan dan lembaga legislatif siap tidak populer di hadapan kekuatan yang menginginkan status quo saat ini, yang akan menjadikan Indonesia terjebak dalam negara berpenghasilan menengah yang tidak bisa naik kelas.

“Sudah saatnya para pimpinan negara mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk memberikan akses ekonomi yang lebih baik kepada masyarakatnya,” tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah dan DPR RI akhirnya sepakat untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengatakan, terdapat beberapa perbedaan pandangan dari hasil dialog dengan serikat pekerja dan serikat buruh. Terutama pada klaster ketenagakerjaan yang dianggap berpihak kepada para investor.

“Melihat polemik yang terjadi ini, pemerintah dan DPR RI sepakat menunda pembahasan untuk klaster ketenagakerjaan,” ujar Susi dalam keterangan resmi, Senin (27/4).

Sumber :
http://www.omnibusrakyat.com/2020/04...nibus-law.html