POJOKSATU.id, JAKARTA – Pengamat politik Adi Prayitno mangatakan, manuver Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara tidak langsung menunjukkan adanya keretakan dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Adi menilai, dinamika politik yang terjadi belakangan menegaskan basis kohesivitas koalisi pendukung Presiden ketujuh itu mulai retak.

“Chemstry politik antarpartai di koalisi mulai memudar,” ujarnya kepada JPNN.com, Minggu (10/11/2019).

Kendati demikian, masih ada Jokowi sebagai satu-satunya perekat koalisi pemerintahan.

“Tanpa Jokowi koalisi bisa bubar jalan,” lanjutnya.

Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini menilai, fenomena politik akhir-akhir ini dipicu bergabungnya Gerindra dan Prabowo ke koalisi Jokowi-Ma’ruf.

Hal itu kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Nasdem dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Karena itu, ia mempertanyakan pihak-pihak yang mempersoalkan pertemuan Surya Paloh dengan Sohibul Iman.

“Mengapa Nasdem dipersoalkan bersilaturahmi mesra dengan PKS? Toh, Nasdem tak pernah mengajak PKS masuk koalisi,” tuturnya..

Faktanya, lanjut Adi, Surya Paloh tetap mendorong PKS berada di luar kekuasaan dengan tanpa memutus silaturahmi keduanya.

Selanjutnya, Adi menilai bahwa bagi Nasdem pemilu sudah usai dan komposisi kabinet juga telah selesai.

Sehingga, sambungnya, tidak ada salahnya kalau setiap partai menentukan nasib politik masing-masing seperti mencari teman baru.

Karena itu, sejatinya tidak ada salahnya juga kalau Nasdem berpikir tentang politik jangka menengah seperti Pilkada 2020, bahkan Pilpres 2024 sekalipun.

Sebab, kata direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia ini, yang terpenting adalah posisi Nasdem yang tetap loyal mendukung Jokowi.

Di sisi lain, dia juga membaca kemungkinan Partai Nasdem bisa bersikap seperti PKS, menjadi oposan kritis bila peran politiknya dinihilkan di koalisi Jokowi.

“Nasdem bisa melakukan itu jika sudah tak lagi dianggap bagian penting koalisi, meski selama ini Nasdem cukup total mendukung pemerintah,” pungkasnya.

Sementara, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, manuver yang dilakukan Surya Paloh itu menunjukkan sinyal kuat sakit hati.

Utamanya atas berbagai keputusan Presiden. Termasuk penunjukkan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung dan masukknya Gerindra ke dalam koalisi.

Kondisi itu, disebutnya tidak sehat dan menunjukkan korsleting di internal koalisi Jokowi-Ma’ruf.

“Ini sudah tidak sehat ke depannya. Di internal parpol koalisi sendiri saling sindir, sehingga kabinet Jokowi tak ada ‘honeymoon’,” katanya, Minggu (10/11/2019).


“Sudah banyak korsleting, arus pendek yang menyemburkan asap di mesin koalisi. Sebenarnya tak baik,” jelasnya.

Kendati demikian, manuver yang dilakukan Surya Paloh itu tak bisa jadi dasar penilaian soal loyalitas Nasdem kepada pemerintahan Jokowi.

“Karena waktunya masih panjang,” ucap Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini.

Akan tetapi, sambungnya, tidak bisa dibantah bahwa ada sinyal kuat Nasdem akan mengikuti langkah PKS dan PAN di era pemerintahan SBY dahulu.

“Jadi dia di dalam pemerintahan, tapi merecoki juga dari dalam. Tak tegak lurus terhadap presiden,” ulasnya.

Salah satu hal yang bisa dilakukan Nasdem adalah berbeda sikap dengan pemerintahan, utamanya melalui perwakilan di parlemen.

“Memang ada gelagat ke sana, tapi butuh waktu untuk benar-benar memastikannya,” pungkasnya.
POJOKSATU.id, JAKARTA – Pengamat politik Adi Prayitno mangatakan, manuver Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara tidak langsung menunjukkan adanya keretakan dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Adi menilai, dinamika politik yang terjadi belakangan menegaskan basis kohesivitas koalisi pendukung Presiden ketujuh itu mulai retak.

“Chemstry politik antarpartai di koalisi mulai memudar,” ujarnya kepada JPNN.com, Minggu (10/11/2019).

Kendati demikian, masih ada Jokowi sebagai satu-satunya perekat koalisi pemerintahan.

“Tanpa Jokowi koalisi bisa bubar jalan,” lanjutnya.

Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini menilai, fenomena politik akhir-akhir ini dipicu bergabungnya Gerindra dan Prabowo ke koalisi Jokowi-Ma’ruf.

Hal itu kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Nasdem dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Karena itu, ia mempertanyakan pihak-pihak yang mempersoalkan pertemuan Surya Paloh dengan Sohibul Iman.

“Mengapa Nasdem dipersoalkan bersilaturahmi mesra dengan PKS? Toh, Nasdem tak pernah mengajak PKS masuk koalisi,” tuturnya..

Faktanya, lanjut Adi, Surya Paloh tetap mendorong PKS berada di luar kekuasaan dengan tanpa memutus silaturahmi keduanya.

Selanjutnya, Adi menilai bahwa bagi Nasdem pemilu sudah usai dan komposisi kabinet juga telah selesai.

Sehingga, sambungnya, tidak ada salahnya kalau setiap partai menentukan nasib politik masing-masing seperti mencari teman baru.

Karena itu, sejatinya tidak ada salahnya juga kalau Nasdem berpikir tentang politik jangka menengah seperti Pilkada 2020, bahkan Pilpres 2024 sekalipun.

Sebab, kata direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia ini, yang terpenting adalah posisi Nasdem yang tetap loyal mendukung Jokowi.

Di sisi lain, dia juga membaca kemungkinan Partai Nasdem bisa bersikap seperti PKS, menjadi oposan kritis bila peran politiknya dinihilkan di koalisi Jokowi.

“Nasdem bisa melakukan itu jika sudah tak lagi dianggap bagian penting koalisi, meski selama ini Nasdem cukup total mendukung pemerintah,” pungkasnya.

Sementara, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, manuver yang dilakukan Surya Paloh itu menunjukkan sinyal kuat sakit hati.

Utamanya atas berbagai keputusan Presiden. Termasuk penunjukkan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung dan masukknya Gerindra ke dalam koalisi.

Kondisi itu, disebutnya tidak sehat dan menunjukkan korsleting di internal koalisi Jokowi-Ma’ruf.

“Ini sudah tidak sehat ke depannya. Di internal parpol koalisi sendiri saling sindir, sehingga kabinet Jokowi tak ada ‘honeymoon’,” katanya, Minggu (10/11/2019).


“Sudah banyak korsleting, arus pendek yang menyemburkan asap di mesin koalisi. Sebenarnya tak baik,” jelasnya.

Kendati demikian, manuver yang dilakukan Surya Paloh itu tak bisa jadi dasar penilaian soal loyalitas Nasdem kepada pemerintahan Jokowi.

“Karena waktunya masih panjang,” ucap Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini.

Akan tetapi, sambungnya, tidak bisa dibantah bahwa ada sinyal kuat Nasdem akan mengikuti langkah PKS dan PAN di era pemerintahan SBY dahulu.

“Jadi dia di dalam pemerintahan, tapi merecoki juga dari dalam. Tak tegak lurus terhadap presiden,” ulasnya.

Salah satu hal yang bisa dilakukan Nasdem adalah berbeda sikap dengan pemerintahan, utamanya melalui perwakilan di parlemen.

“Memang ada gelagat ke sana, tapi butuh waktu untuk benar-benar memastikannya,” pungkasnya.
POJOKSATU.id, JAKARTA – Pengamat politik Adi Prayitno mangatakan, manuver Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara tidak langsung menunjukkan adanya keretakan dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Adi menilai, dinamika politik yang terjadi belakangan menegaskan basis kohesivitas koalisi pendukung Presiden ketujuh itu mulai retak.

“Chemstry politik antarpartai di koalisi mulai memudar,” ujarnya kepada JPNN.com, Minggu (10/11/2019).

Kendati demikian, masih ada Jokowi sebagai satu-satunya perekat koalisi pemerintahan.

“Tanpa Jokowi koalisi bisa bubar jalan,” lanjutnya.

Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini menilai, fenomena politik akhir-akhir ini dipicu bergabungnya Gerindra dan Prabowo ke koalisi Jokowi-Ma’ruf.

Hal itu kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Nasdem dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Karena itu, ia mempertanyakan pihak-pihak yang mempersoalkan pertemuan Surya Paloh dengan Sohibul Iman.

“Mengapa Nasdem dipersoalkan bersilaturahmi mesra dengan PKS? Toh, Nasdem tak pernah mengajak PKS masuk koalisi,” tuturnya..

Faktanya, lanjut Adi, Surya Paloh tetap mendorong PKS berada di luar kekuasaan dengan tanpa memutus silaturahmi keduanya.

Selanjutnya, Adi menilai bahwa bagi Nasdem pemilu sudah usai dan komposisi kabinet juga telah selesai.

Sehingga, sambungnya, tidak ada salahnya kalau setiap partai menentukan nasib politik masing-masing seperti mencari teman baru.

Karena itu, sejatinya tidak ada salahnya juga kalau Nasdem berpikir tentang politik jangka menengah seperti Pilkada 2020, bahkan Pilpres 2024 sekalipun.

Sebab, kata direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia ini, yang terpenting adalah posisi Nasdem yang tetap loyal mendukung Jokowi.

Di sisi lain, dia juga membaca kemungkinan Partai Nasdem bisa bersikap seperti PKS, menjadi oposan kritis bila peran politiknya dinihilkan di koalisi Jokowi.

“Nasdem bisa melakukan itu jika sudah tak lagi dianggap bagian penting koalisi, meski selama ini Nasdem cukup total mendukung pemerintah,” pungkasnya.

Sementara, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, manuver yang dilakukan Surya Paloh itu menunjukkan sinyal kuat sakit hati.

Utamanya atas berbagai keputusan Presiden. Termasuk penunjukkan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung dan masukknya Gerindra ke dalam koalisi.

Kondisi itu, disebutnya tidak sehat dan menunjukkan korsleting di internal koalisi Jokowi-Ma’ruf.

“Ini sudah tidak sehat ke depannya. Di internal parpol koalisi sendiri saling sindir, sehingga kabinet Jokowi tak ada ‘honeymoon’,” katanya, Minggu (10/11/2019).


“Sudah banyak korsleting, arus pendek yang menyemburkan asap di mesin koalisi. Sebenarnya tak baik,” jelasnya.

Kendati demikian, manuver yang dilakukan Surya Paloh itu tak bisa jadi dasar penilaian soal loyalitas Nasdem kepada pemerintahan Jokowi.

“Karena waktunya masih panjang,” ucap Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini.

Akan tetapi, sambungnya, tidak bisa dibantah bahwa ada sinyal kuat Nasdem akan mengikuti langkah PKS dan PAN di era pemerintahan SBY dahulu.

“Jadi dia di dalam pemerintahan, tapi merecoki juga dari dalam. Tak tegak lurus terhadap presiden,” ulasnya.

Salah satu hal yang bisa dilakukan Nasdem adalah berbeda sikap dengan pemerintahan, utamanya melalui perwakilan di parlemen.

“Memang ada gelagat ke sana, tapi butuh waktu untuk benar-benar memastikannya,” pungkasnya.