Jakarta, CNBC Indonesia - Kartu pra kerja mulai bisa digunakan pada Januari 2020. Lewat program kartu pekerja ini, para pengangguran akan mendapat pelatihan dan gaji dari pemerintah Rp300-500 ribu per bulan selama 3 bulan saja.

Pemerintah menargetkan ada 2 juta orang pengangguran yang menerima gaji dari pemerintah sembari menunggu mendapatkan pekerjaan.
 Pemerintah akan menggandeng platform dompet digital atau e-wallet untuk penyaluran gaji para peserta.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerangkan pemerintah akan membantu mereka dengan kursus seperti kursus nyetir, barista, dan keterampilan lainnya.

"Anggarannya ini sementara yang akan diselenggarakan kurang lebih 2 juta," kata Moeldoko di Kemenko Perekonomian setelah Rakor Persiapan Kartu Pra Kerja (24/9/2019).

Program ini sifatnya terbuka, siapa saja berhak mendaftar untuk mendapatkan kartu pra kerja tanpa ada pembatasan usia.

"Ya harapan kita Januari sudah On," katanya.



Mekanismenya saat seorang mendaftar kursus di PT X atau di perusahaan X, maka PT X ini akan lapor ke Project Management Officer (PMO) program kartu pra kerja. 

"Ini Moeldoko daftar di sini, ini kursus ini, kan itu PMO akan mengikuti ini anak ini aktif atau tidak. Main-main atau tidak," katanya mengumpamakan. (hoi/hoi)

Jakarta - Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan program Kartu Pra Kerja akan diberikan ke 2 juta orang dan dimulai pada awal tahun 2020. Dalam RAPBN 2020, anggaran yang disediakan untuk program ini sekitar Rp 10 triliun.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, para peserta program Kartu Pra Kerja nantinya akan mendapat insentif sebesar Rp 300-Rp 500 ribu per bulannya.

"Sambil mencari pekerjaan itu lah nanti akan menyiapkan insentif kepada mereka, kurang lebih antara sekitar Rp 300-Rp 500 ribu paling lama 3 bulan," kata Moeldoko usai rakor di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Moeldoko menjelaskan, program Kartu Pra Kerja merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan skill atau keterampilan bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah pun tidak membatasi atau mengklasifikasi umur masyarakat yang ingin mengakses program tersebut.

"Jadi terhadap masyarakat Indonesia yang belum punya pekerjaan atau yang kena PHK dan seterusnya nanti ini akan disiapkan untuk bisa mendapatkan pekerjaan," ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan menyebut ada tiga kelompok yang bisa mengakses program Kartu Pra Kerja. Pertama, para pencari kerja dalam hal ini masyarakat yang baru lulus sekolah baik SMA maupun perguruan tinggi. Kedua, mereka yang membutuhkan peningkatan keterampilan (upskilling). Ketiga, para korban PHK.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan di dalam Kartu Pra-Kerja ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mulai dari pelatihan selama tiga bulan lalu mendapat sertifikasi dan mendapat insentif usai pelatihan.

Lalu, untuk peningkatan keterampilan dilakukan selama dua bulan dan bagi pekerja yang menjalani itu akan mendapat insentif pengganti karena selama pelatihan tidak diberi upah oleh perusahaan.

Fasilitas selanjutnya adalah re-skilling bagi para korban PHK. Durasi pelatihannya selama dua bulan lalu diberikan sertifikat dan mendapatkan insentif selama masa pelatihan.

Wah kira-kira yang ngajarin pelatihan dapat gaji berapa nih ? 
Apakah yang ngajarin pelatihan statusnya pekerja kontrak biasa atau pekerja lepas atau honorer ? 

wah asik tuh ga dibatasi umur yang nganggur bisa ikut pelatihan dan disalurkan. 
Tapi jangan cuma ambil duitnya yah pas nganggur, berusaha juga cari kerja atau membuat usaha sendiri dari modal duit nganggurnya.