Dana tersebut untuk memperbaiki 10 kantor pemerintah yang rusak akibat dibakar maupun dirusak oleh pengunjuk rasa.

Saat ini, kementerian tersebut sedang mendata bagunan yang rusak dan akan dibahas di rapat terbatas. Setelah itu sebagai landasan hukum pelaksanaannya bakal dikeluarkan peraturan presiden (Perpres).

Setelah Perpres diundangkan, kementerian itu baru bisa bekerja, tentu saja setelah puing-puing hasil unjuk rasa anarkis dibersihkan.

Kementerian itu akan mengerahkan seluruh peralatan yang dimilikinya untuk mempercepat pembersihan tersebut. Termasuk rumah atau toko milik masyarakat yang rusak.

Menteri PUPR dan rombongan ke Jayapura benar-benar hanya melihat kantor-kantor yang dibakar dan dirusak saat unjuk rasa anarkis beberapa waktu lalu. Setelah itu langsung kembali lagi ke Jakarta menggungkan pesawat komersial.

Unjuk rasa anarkis yang terjadi Kamis 28 Agustus 2019  menyebabkan aktivitas Jayapura dan sekitarnya lumpuh karena sejumlah bangunan termasuk warung milik warga ludes terbakar. Hingga saat ini warga yang rumahnya ludes terbakar masih mengungsi di Mako Lantamal X Jayapura.