Jakarta, CNBC Indonesia - Bukan soal nominal kali ini yang diperdebatkan terkait utang. Justru bunga utang yang makin membengkak terus dibayarkan dari APBN.

Adalah Faisal Basri, Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) yang menyoroti hal tersebut.

"Sekalipun utang pemerintah Indonesia masih relatif rendah, namun beban pembayaran bunga utang terhadap APBN terus meningkat," kata Faisal, yang ditulis di situs resminya, Selasa (29/1/2019).


Pada tahun 2014, pembayaran bunga utang baru mencapai 7,5% dari belanja total dan 11,1% dari belanja pemerintah pusat. Lima tahun kemudian, angka tersebut meningkat masing-masing menjadi 11,7% dan 17,9%.

Data Kementerian Keuangan mencatat, pembayaran bunga utang pada 2014 secara nominal mencapai Rp 133,4 triliun. Angka tersebut semakin meningkat di 2018 hingga Rp 238 triliun-non audited.

Selama kurun waku 2014-2018, belanja untuk pembayaran bunga utang tumbuh paling tinggi hingga 94%, lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9%.

"Sebagai perbandingan, AS yang nisbah utangnya jauh lebih tinggi dari Indonesia hanya mengalokasikan 7% dari belanja total pada tahun anggaran 2018," kata Faisal.

Mari menengok data bunga utang yang dibayar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Pada 2014 melalui APBN-P pembayaran bunga utang mencapai Rp 135,45 triliun. Kemudian, pada 2015 melalui APBN-P, pemerintah mengajukan pembayaran bunga utang hingga Rp 155,7 triliun atau 8% dari total belanja negara.

Sementara, APBN-P 2016 juga mencapai Rp 191,21 triliun atau 14,6% dari total belanja pemerintah pusat Rp 1.306,6 triliun.

Di tahun 2017, dalam APBN-P pembayaran bunga utang mencapai Rp 219,2 triliun atau 16% dari total belanja pemeirntah pusat yang sebesar Rp 1.367.

Pada 2018, pembaaran bunga utang mencapai Rp 238,60 triliun atau sebesar 16,4% dari total belanja pemerintah pusat.

Adapun di 2019, pemerintah mengalokasikan Rp 275,9 triliun atau 16,88% dari total belanja pemerintah pusat Rp 1.634 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, soal beban bunga utang bukan sesuatu yang baru. Hal itu logis, namun dengan catatan perlu dilihat dalam konteks yang lebih besar terkait guna dari utang tersebut.

Dalam penilaian, menurut Sri Mulyani, utang harus dilihat apakah mampu menjaga stabilitas ekonomi waktu mengalami tekanan akibat harga komoditas jatuh. Apakah bisa membantu perekonomian saat ekspor mencatatkan performa negatif tahun 2014-2015. Juga apakah mampu membangun infrastruktur, memerangi kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

"Itu kan semua tujuannya. Jadi kalau cuma melihat dari utangnya saja jadi kehilangan konteksnya," ucapnya.

Dalam berita CNBC Indonesia, Selasa (29/1/2019) disebutkan, dalam kurun waktu 2014-2018 utang pemerintah pusat naik hingga 69% dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun, atau lebih tinggi dari periode 2010 - 2014 sebesar 55%.

"Yang dibandingkan itu tidak hanya nominal. Kalau nominal berat tapi tidak dilihat nominal yang lain itu kan jadi membingungkan atau bahkan cenderung dianggap untuk menakut-nakuti masyarakat," ungkapnya.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, pada tahun 2014 terjadi monetery policy easing di mana seluruh dunia juga turut terdampak. Saat itu, Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan sehingga dengan stock utang yang lebih kecil maka bunga pembayarannya turut rendah. Baru 5 tahun kemudian, lanjut Sri Mulyani, stok nominal tinggi.

"Nominalnya bertambah tapi juga suku bunga dunia meningkat ditambah Bank Indonesia juga menaikan suku bunga sudah 7 kali kan." pungkasnya.



sumur

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ya-bunga-utang