Presiden Joko Widodo menyapa Agus Harimurti Yudhoyono saat silahturahmi Idul Fitri 1 Syawal 1439 H di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/6/2018).
Presiden Joko 'Jokowi' Widodo sudah memutuskan siapa calon Wakil Presiden yang bakal mendampinginya dalam Pemilihan Presiden 2019.

Namun Jokowi belum bersedia mengumumkan nama tersebut kepada publik. "(Cawapres) sudah ada, tinggal diumumin," kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (7/7/2018) seperti dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, nama Cawapres itu harus diumumkan pada waktu yang tepat. "Pada saat yang tepat nanti akan kami umumkan. Tunggu. Ini kan tinggal nunggu berapa hari, masa enggak sabar," kata Jokowi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 4-10 Agustus 2018.

Saat ini, sejumlah nama beredar akan menggantikan Jusuf Kalla, yang kini menjadi Wakil Presiden.

Jusuf Kalla sebenarnya digadang untuk melanjutkan kepemimpinan bersama dengan Jokowi. Kinerja dan hubungan politik keduanya dinilai bagus. Namun, Kalla sudah tak bisa maju lagi menjadi calon Wakil Presiden, karena sudah 2 kali menduduki jabatan itu.

Tak ada kandidat utama, maka muncul banyak nama yang berebut menjadi pendamping Jokowi. Ada Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi, mantan Ketua MK Mahfud MD, mantan Ketua KPK Abraham Samad, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Muhaimin yang paling pede. "Saya khawatir kalau Jokowi tidak memilih saya akan kalah," kata dia.

Jokowi bisa dengan mudah dan kuasanya memilih mereka. PDI P, partai politik yang jadi tempatnya bernaung sudah memastikan akan mengusungnya. Ditambah, koalisi partai politik suaranya cukup untuk memenuhi ambang batas (presidential threshold). Tinggal pilih.

Kini sudah ada 8 partai politik yang mendukung Jokowi. Mereka adalah PDI P, Partai Golkar, Partai NasDem, PSI, PPP, Partai Hanura, Perindo, dan PKPI.

Tapi justru ini yang dinilai berbahaya dan riskan. Menurut Ali Munhanif, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jokowi memang memiliki hak memilih sendiri bakal Cawapresnya.

Menurut Ali, posisi ini jelas menguntungkan. "Jokowi mempunyai otonomi lebih kuat, lebih punya pengaruh dalam menentukan arah yang akan dibentuk nantinya, tentu saja dengan partai pendukung sebagai pilar utama dalam koalisi," kata Ali kepada Republika.co.id, Minggu (8/7/2018).

Tapi, ada juga kerugian yang menanti karena posisi ini. Banyak partai politik yang mendekatkan diri untuk menjadikan kader atau malah ketua umumnya sebagai Cawapres Jokowi.

Menurutnya, jika tidak pandai memilah dan memilih, Jokowi bisa terjebak dan malah tergerus elektabilitasnya pada Pilpres 2019 nanti.

Yakni jika Jokowi merangkul partai yang elektoralnya tidak begitu besar atau partai politik pendukungnya minta syarat.

"Ada partai mendukung Jokowi kalau dia diberi jatah khusus Cawapres, dalam konteks ini PKB misalnya, itu tentu saja merugikan posisi Jokowi kalau ada partai-partai yang bersyarat seperti itu," ujar Ali.

Dua pekan lalu, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyarankan Jokowi jangan memilih Cawapres bukan kalangan ketua umum partai. Sebab, malah akan merusak koalisi yang sudah ada.

"Kalau dari Ketum partai akan merusak konsolidasi dan soliditas koalisi. Terutama belum tentu PDIP terima,” ujar Hanta di Jakarta, Sabtu (23/6/2018) seperti dinukil dari Liputan6.com.

Menurut Ketua Umum PPP Romahurmuziy, salah satu anggota partai koalisi pendukung Jokowi, daftar Cawapres Jokowi sudah mengerucut di bawah 10 nama. Daftar nama ini akan dibahas dengan para Ketum partai koalisi sebelum 15 Juli.

Isinya berasal dari bermacam kalangan. "Ada latar belakang politikus, tokoh masyarakat, cendekiawan, purnawirawan militer," ujar Rommy di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa pekan lalu, seperti dikutip dari detikcom.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...s-dari-koalisi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Ketika agensi ogah mengiklankan susu kental manis

- Tafsir semau Anies soal gratifikasi

- Ramai-ramai mengaku miskin demi sekolah