Hadir Di Dies Natalis UI Ke-68, Jokowi Diacungkan ‘Kartu Kuning’ Oleh Ketua BEM UI 2018

Telah berlangsung Dies Natalis UI ke-68 yang dikunjungi secara langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo yang lebih dikenal dengan panggilan Jokowi pada hari ini (02/02). Dalam pidatonya, Jokowi mengapresiasi UI karena terdapat enam alumni UI yang menjadi menteri dalam Kabinet Kerja. Ia meresmikan Forum Kebangsaan Universitas Indonesia bersama Rektor UI, Muhammad Anis, dengan mengibarkan Bendera Merah Putih berukuran kecil.

Forum ini direalisasikan sebagai bentuk dukungan terhadap akademisi dalam mencari solusi bagi setiap permasalahan yang dikaji.

Setelah Jokowi menyelesaikan pidatonya, Zaadit Taqwa selaku Ketua BEM UI 2018 melakukan aksinya dengan mengangkat buku berwarna kuning sambil meniupkan peluit yang juga berwarna kuning sebagai bentuk peringatan layaknya pertandingan sepak bola dimana wasit meniupkan peluitnya dan mengeluarkan kartu kuning sebagai bentuk peringatan terhadap pemain yang melakukan pelanggaran.



Aksi ini dijelaskan oleh Averous Noor Esa selaku Koordinator Bidang Sosial dan Politik BEM UI 2018, “Kita menyambut Jokowi, Bapak Presiden kita, tapi kita juga memberikan peringatan. Bapak (-red Jokowi) sudah datang di kampus perjuangan, kita ingin Bapak pulang tidak dengan tangan kosong. Kami ingin bapak pulang dengan peringatan ini. Dan juga sebenarnya undangan audiensi bahwa untuk melakukan perbaikan jangka panjang, kita butuh ilmu dari segala macam bidang dan itu semua ada di UI, ” tuturnya.

Tanggapan lain datang dari pihak Kepresidenan, dilansir dari detik.com, “Terhadap aksi ini, Presiden Jokowi biasa aja, tidak tersinggung. Soalnya dari awal memang sudah ada agenda Presiden ketemu BEM UI itu selepas acara. Tapi acara itu batal karena aksi tersebut,” ujar Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden, Johan Budi SP kepada wartawan, Jumat (2/2/2018).

Sumber: suaramahasiswa.com #1



Makna ‘Kartu Kuning’ Dari Ketua BEM UI 2018 Kepada Presiden Joko Widodo



Dies Natalis UI ke-68 pada Jumat (02/02) ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang diwarnai aksi ‘Kartu Kuning untuk Jokowi’ di dalam Balairung UI.

Adapun titik aksi terbagi menjadi dua tempat, yaitu Stasiun UI dan di dalam Balairung. Rangkaian aksi tersebut didahului oleh freeze mob di depan Stasiun UI. Namun, sebelum banner aksi terbentang, pihak PLK UI mendatangi mereka dan mengambil banner tersebut serta Tegar selaku koordinator lapangan diamankan dan dibawa menuju pos PLK UI. Meski begitu, orasi dan mimbar bebas tetap berjalan.

Sedangkan aksi kedua dilakukan di dalam Balairung setelah Jokowi menyelesaikan pidatonya. Zaadit Taqwa selaku Ketua BEM UI meniupkan peluit berwarna kuning dan mengacungkan ‘kartu kuning’.

Tujuan aksi ini untuk memberi peringatan kepada Jokowi bahwa ada permasalahan-permasalahan serius yang terjadi di Indonesia. “Kartu kuning itu kalau di sepak bola itu artinya peringatan bukan kartu merah yang artinya mengeluarkan pemain dari pertandingan,” ujar Averous Noor Esa selaku Kepala Bidang Sosial dan Politik BEM UI 2018.

Masalah pertama adalah Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak di Asmat, Papua. Averous menganggap bahwa tanggapan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kasus gizi buruk di Asmar hanya tanggapan untuk jangka pendek dan perlu ditinjau lebih lanjut lagi alasan terjadinya kasus tersebut, “Bagaimana kita ketahui sampai hari ini ada 72 orang yang meninggal dalam Kasus Luar Biasa campak di Asmat,” jelas Zaadit. Adapun dari pihak BEM UI mendorong pemerintah agar adanya penanggulangan cepat dan tanggap terhadap kondisi kesehatan di Asmat.

“Bagaimana kita sudah ketahui ada Impres No.9 tahun 2018 serta Nawacita Jokowi nomor 3 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan di mana Asmat dan Papua merupakan daerah tertinggal yang mana perlu perhatian khusus bukan hanya tentang infrastrukturnya namun juga pemberdayaan masyarakat dan kesehatannya (-red kesehatan masyarakat di Asmat),” tegasnya.

Selanjutnya masalah kedua mengenai penunjukkan PLT Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara yang direkomendasikan oleh Kemendagri berasal dari Polri, ” Kami dari mahasiswa menolak secara tegas adanya pengangkatan anggota POLRI sebagai pemimpin daerah karena itu tidak sesuai dengan UU Pilkada ataupun UU Kepolisian dan akan mengembalikan kita (-red Indonesia) ke orde baru,” jelasnya.

Masalah ketiga berkaitan dengan draftPermenristekdikti tentang Organisasi Kemahasiswaan, “Adanya Permenristekdikti ini kemudian akan mengurangi totalitas mahasiswa terhadap organisasi mahasiswa itu sendiri, kemudian akan membatasi ruang gerak dan akan juga mengancam keberadaan organisasi gabungan antar kampus non program studi. Jadi kami menolak Permenristekdikti tentang Organisasi Kemahasiswaan karena tidak ada landasan hukum yang jelas untuk apa Permenristekdikti itu dibuat, kemudian tidak ada urgensi atau hal-hal mendesak,” terangnya.

“Ke depannya kami akan melaksanakan aksi-aksi berikutnya. Bentuknya seperti apa dan ke mana nanti akan kita bahas, yang jelas mahasiswa tidak akan tinggal diam. Mahasiswa akan terus gerak untuk memastikan Indonesia akan tetap mendapatkan yang lebih baik ke depan,” ujar Zaadit.

Sumber: suaramahasiswa.com #2