JAKARTA, NNC - Politisi Ruhut Sitompul menilai, berbagai kebijakan yang dibuat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno di 100 hari kerja, telah membuat ibukota kian mundur.

Sebagai contoh, ia menyinggung rencana Anies-Sandi untuk melegalkan becak beroperasi di Jakarta. Padahal gubernur-gubernur sebelumnya telah berjuang meniadakan moda transportasi roda tiga itu.

Karenanya ia meminta semua pihak mendoakan Anies-Sandi agar lebih baik dalam memimpin Jakarta. Apalagi sekarang menurut Ruhut, dua penguasa ibukota itu tengah 'diintip' oleh DPRD DKI.

Yang dimaksudkan mantan petinggi partai Demokrat itu adalah terkait rencana sejumlah fraksi di DPRD DKI untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Anies, karena sejumlah kebijakan yang dianggap melanggar aturan.

"Kita berdoa saja buat mereka. Apalagi sekarang DPRD mau ngintip mereka, kan kasian. Masa belum setahun sudah diintip oleh DPRD, kasian jugalah," kata Ruhut kepada NNC, Minggu (28/1/2018).

Sebelumnya, Fraksi PDIP dan NasDem di DPRD DKI Jakarta menggaungkan akan menggalang kekuatan di dewan guna menginterpelasi Anies-Sandi karena sejumlah kebijakan Pemprov DKI dianggap bertabrakan dengan aturan dan undang-undang.

Interpelasi adalah hak legislatif untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

Setidaknya dua kebijakan Anies yang dianggap Fraksi PDIP melanggar undang-undang yang berlaku, yakni soal penataan kawasan Pasar Tanah Abang dengan menutup jalan Jatibaru dan digunakan sebagai lokasi berjualan PKL, dan mengenai pemberian izin penyelenggaraan kegiatan besar di Monas.

"Bolak balik saya sudah sampaikan dengan banyaknya UU yang dilanggar oleh Pak Anies dan Pak Sandi, Fraksi PDIP sedang mengkaji ke arah interpelasi. Arah kita akan ke sana," ujar Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/1/2018) kemarin.

Untuk merealisasikan rencana interpelasi Anies-Sandi, Fraksi PDIP berencana melakukan safari politik ke fraksi-fraksi lain yang ada di DPRD DKI. Bahkan, partai berlambang banteng moncong putih itu akan mengajak Fraksi Gerindra dan PKS.

"Apakah itu bisa kita tindak lanjuti? Hari-hari ke depan akan kita matangkan, kita komunikasikan dengan fraksi-fraksi yang lain agar niat kita untuk membangun Jakarta yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama-sama. Kita komunikasi kan ke semuanya termasuk dengan Gerindra dan PKS," tandas Gembong.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Bestari Barus. Ia menyebut, beberapa kebijakan Anies-Sandi yang dianggap NasDem perlu diklarifikasi.

Selain soal Tanah Abang dan Monas, NasDem DKI juga menyinggung penataan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, begitupun dengan program DP Rp 0, hingga program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (Ok Oce).

"Banyak hal yang harus diklarifikasi (Anies-Sandi). Jadi saya nyatakan yang namanya interpelasi adalah hal yang biasa dan tentu dapat dilanjutkan sampai ketingkat angket menyatakan pendapat nanti, apakah Anies-Sandi masih layak sebagai gubernur (dan wakil gubernur) atau tidak," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI, Rabu (24/1/2018).

"Nah mudah-mudahan jangan dianggap interpelasi adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi mekanisme didalam berpemerintahan di DKI salah satunya adalah DPRD dapat melakukan interpelasi," ujarnya.

Bestari menambahkan, dengan hak interpelasi maka legislatif akan mendapat penjelasan dari Anies-Sandi tentang kebijakan-kebijakan kontroversial yang mereka buat dan melanggar aturan.

"Kami ingin mendapatkan kepastian satu jawaban, apakah ini lahir dari pemikiran Anies-Sandi atau terpengaruh bisikan-bisikan yang mengakibatkan salah dalam mengelola Jakarta, kurang tepat," tegasnya.

http://www.netralnews.com/news/megapolitan/read/125601/ruhut.minta.doakan.anies.sandi.yang.seda

ASU CULAS LICIK + SETAN2 GERANDONG