JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan menerima keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan warga Bukit Duri.

Itu artinya, Pemprov DKI harus membayar ganti rugi Rp 1,7 triliun, sesuai putusan pengadilan. Anies memastikan pihaknya tak bakal mengajukan banding.

"Soal Bukit Duri, kita menghormati keputusan pengadilan, kita tidak berencana melakukan banding," kata Gubernur DKI Anies Baswedan di Balaikota, Kamis (26/10), dilansir RMOl Jakarta (Jawa Pos Grup).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berdilaog dengan warganya (Salman Toyibi/Jawa Pos)

Anies mengatakan akan mengajak warga Bukit Duri untuk duduk bersama mengatur daerahnya, termasuk terkait ganti rugi yang harus dibayarkan Pemprov DKI kepada mereka.

"Saya akan lebih mengedepankan pendekatan persuasif untuk untuk mencari jalan tengah," tegas dia.

Sebelumnya, Warga Bukit Duri yang tinggal di pinggir Kali Ciliwung menggugat Pemprov DKI karena digusur tanpa ada ganti rugi. Mereka yang tidak terima tempat tinggalnya diratakan dengan tanah, menggugat ke PN Jakarta Pusat.

Gugatan dilayangkan karena warga merasa tidak pernah diajak berdialog perihal proyek normalisasi Kali Ciliwung, semasa pemerintahan Ahok-Djarot.

Selain itu, warga juga mengklaim tanah yang didiaminya bukan tanah negara.

Diketahui gugatan class action yang diajukan korban penggusuran warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, terhadap Pemprov DKI Jakarta, dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (25/10). Pemprov DKI diputus dengan sanksi membayar ganti rugi seniliai Rp 1,7 triliun.(mam/jpg/JPC)

 https://www.jawapos.com/read/2017/10/27/164975/anies-siap-bayar-warga-bukit-duri-rp-17-triliun

Hoak yg pesta, AB yg cuci piring