Laju pertumbuhan penduduk Indonesia 1,49 persen setiap tahun. Artinya jumlah penduduk bertambah setiap tahun sebanyak 4,5 juta. Itu sama dengan 1 negara Singapura. Jadi, kalau 10 tahun, 10 negara Singapura. Terlambat saja pemerintah meng-eskalasi pembangunan maka penambahan jumlah penduduk ini akan menjadi ancaman serius. Dalam banyak pembangunan di negara berkembang mengalami kegagalan karena pemerintah terlambat meng-eskalasi pertumbuhan ekonomi (kalah cepat dengan pertumbuhan penduduk). Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas sarana umum maka pertumbuhan penduduk itu akan menghancurkan pembangunan yang sudah ada.

Mau contoh? Pada awal jalan toll Jakarta -Bandung di bangun tahun 2003, waktu tempuh hanya 1,5 jam. Tapi sekarang waktu tempuh bisa 2,5 jam. Bahkan kalau hari libur bisa mencapai 6 jam. Mengapa? Karena jalan toll tetap itu itu saja, tetapi jumlah penduduk terus bertambah. Kalau kemacetan ruas jalan toll Jakarta-Bandung itu dihitung sumber daya yang hilang, seperti bahan bakar, maka mungkin nilai totalnya sudah bisa dipakai untuk membangun 3 ruas jalan toll Jakarta-Bandung. Itu baru dari segi bahan bakar, belum lagi biaya perawatan jalan toll yang terus meningkat karena arus kendaraan yang padat. Contoh lain adalah di Jakarta sendiri. Ada jutaan kendaraan yang terjebak macet setiap hari. Teman saya sebagai konsultan bisnis pernah berkata kepada saya bahwa biaya pemborosan bahan bakar akibat kemacetan Jakarta dalam setahun bisa dipakai membangun MRT seperti Singapura.

Benarkah itu? Bank Dunia pada tahun 2012 mempublikasikan Logistic Performance Index yang menempatkan kinerja sektor logistik Indonesia pada urutan 59 dari 155 negara. Posisi yang jauh di bawah dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, maupun Filipina yang memiliki kondisi geografis relatif sama dengan wialayah nusantara. Pemborosan akibat tidak tersedianya sarana umum itu mencapai 20-25% dari PDB. Jika dihitung dengan PDB tahun 2010 sebesar Rp 2.310,7 triliun maka nilainya sekitar Rp 500 triliun dalam setahun. Apabila pemborosan itu dipakai untuk membangun jalan, pelabuhan, bandara maka kita sudah lama punya jalan toll trans Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, serta pelabuhan-pelabuhan berkelas dunia.

Ketika Jokowi terpilih sebagai presiden, ancaman pertumbuhan penduduk ini disadarinya betul. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali memacu pembangunan sarana umum. Kalau berkali-kali Jokowi bilang “Kita berpacu dengan waktu“, maka itu bukan hanya sekedar retorika melainkan benar-benar ancaman nyata di hadapan kita! Bila sehari saja terlambat mengambil keputusan untuk mengeksekusi pembangunan sarana umum, maka dampaknya sangat luas dalam skala nasional. Ada jutaan bayi lahir setiap tahun yang harus di sediakan sarana dan prasarana, sementara penduduk yang telah ada masih jauh dari ketersedian layanan pemerintah menyediakan sarana umum. Jadi benar-benar "to be or not to be".

Jadi, apabila pembangunan sarana umum dikebut setiap hari dengan anggaran yang setiap tahun terus menigkat, itu bukanlah untuk program pencitraan, tetapi tak lain adalah untuk menebus kesalahan pemerintahan sebelumnya, yang selalu lambat mengambil keputusan sehingga berdampak pemborosan terhadap sumber daya yang ada. Kini di era Jokowi, yang mangkrak di era pemerintahan sebelumnya diselesaikan, yang masih rencana dieksekusi, yang belum ada di-created dan diperluas. Singkatnya tiada hari tanpa kerja! Dan tentu goncangan politik terjadi dengan hebat, karena membangunkan orang lagi asyik tidur yang ingin terus bermimpi. Tapi "the show must go on".

http://ksp.go.id/presiden-jokowi-pap...unan-nasional/
https://www.merdeka.com/uang/pembang...ih-merata.html
https://finance.detik.com/berita-eko...tur-era-jokowi

(Sumber: Grup Diskusi Dengan Babo)