RILIS.ID, Jakarta— Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin prihatin atas kasus penipuan yang dilakukan oleh agen perjalanan umroh PT. First Anugerah Karya atau Fisrt Travel. Pasalnya korban dalam kasus tersebut ribuan calon jama'ah umroh.

Ia meminta agar pelaku yang terlibat dalam kasus itu harus dihukum seberat - beratnya sesuai kadar kejahatannya.

"Sangat memprihatikan terutama melibatkan sekian banyak jamaah dan juga menghimpun dana umat yang mencapai hampir triliunan rupiah," ungkapnya di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Din meyakini pemilik First Travel sudah mempunyai niat untuk mencurangi dana jamaah yang sudah terhimpun.

Menurut Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu, kasus penipuan yang dilakukan oleh First Travel harus disigapi dengan tindakan yang keras.

Pemerintah yang diwakili oleh kementerian terkait harus bertanggung jawab dan mengambil peran dalam proses pengusutan. Pemerintah, tegas Din, tidak boleh lepas tangan dan membiarkan kasus itu hilang ditelan waktu .

"Pemerintah tidak boleh tingggal diam, tidak boleh lepas tangan, apalagi hal ini terjadi sudah lama. Sehingga begitu mengetahui ada jamaah untuk Rahmadan tidak bisa berangkat jangan menunggu bulan Ramadan selesai baru diproses, ini harus dilakukan penindakan,"tegasnya.

Din mengatakan kejadian yang minimpa ribuan jamaah itu merupakan imbas dari lemahnya pengawasan terhadap biro perjalanan umroh.

"Soal tangung jawab tidak harus secara hukum namun bisa bertangungjawab secara moral," sergahnya.

Dalam kesempatan itu dia juga mengatakan bahwa pemerintah tak boleh menganggap remeh ribuan jemaah yang menjadi koran First Travel.

Dana yang mereka keluarkan tidak sedikit nilainya, tak hanya itu dari kasus tersebut bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi pengelola jasa biro perjalanan manapun kepada para calon jemaah umroh.

"Jangan menganggap remeh hampir 60 ribu jamaah yang menjadi korban, mereka mengeluarkan dana," pungkasnya.