Akhir-akhir ini banyak sekali ditemukan postingan di media sosial yang menunjukkan sikap arogan dan penuh kebencian kepada Jokowi pribadi.Dan sebagian pelakunya bahkan memiliki rekam pendidikan dari lulusan PTN terbaik.Tapi entah kenapa nalar yang dituangkan dalam postingan di media sosial tidak mencerminkan orang yang terpelajar.

Disinyalir ada orang-orang dari kader partai X yang menduduki posisi di salah satu departemen ideologi partai,yang memang tugasnya merusak citra Jokowi.Mengapa mereka ingin merusak Citra Jokowi?

Musuh mereka sebenarnya adalah sistem demokrasi yang ada sekarang.Kehadiran Jokowi adalah puncak dari kemenangan demokrasi secara real.Karena Jokowi bukan elite politik Partai,bukan pula Pensiunan Tentara yang berkaliber nasional,dan pasti bukan konglomerat yang besar karena rente.

Dengan merusak semua citra agenda kerja Jokowi maka mereka berkeyakinan akan mampu menanamkan kebencian kepada publik bahwa bukan hanya Jokowi yang bersalah tapi sistem negara harus di ubah.

Hanya dengan sistem yang diubah maka negeri ini akan selamat.Negeri akan mampu membayar utang negara.Negeri ini akan mampu memberikan penghasilan tetap kepada semua rakyat.Negeri ini akan menjadikan agama Islam sebagai kekuatan mayoritas mengawal NKRI.Negeri tropis ini akan dijadikan gersang seperti padang pasir.

Untuk melaksanakan program kebencian itu,mereka di bantu oleh pensiunan militer yang jago perang propaganda dengan tujuan menciptakan teror moral di tengah masyarakat.

Berbagai issue negatif dengan informasi HOAX lewat sosmed,kegaduhan yang enggak jelas di Parlemen,acara TV yang membangun persepsi buruk terhadap sikap pemerintah,kerjasama dengan ormas radikal ontaleran yang punya agenda berseberang dengan negara,dan melibatkan kerjasama mutual simbiosis dengan konglemerat aseng asing asong nakal untuk menggalang dana operasional dalam melaksanakan operasional agenda besar ini,dilaksanakan secara sistematis.

Dalam setiap putaran aksi mereka sejak Jokowi terpilih memang nampak berhasil tapi bukan kemenangan sejati.Karena kekuatan mereka bukan tulus,tapi berkat transaksional fustun diantara mereka.Makanya tak sulit bagi Jokowi membuat koalisi mereka di parlemen bubar ditengah jalan.Kegagalan di parlemen bukan berarti akhir dari segalanya.Karena masih ada perlawanan melalui ekstra parlemen.

Kegaduhan dengan model gotong royong sesama mereka yang punya agenda sama digalang terus.Setiap upaya pemerintah untuk menghadang aksi mereka,akan menempatkan Jokowi berhadapan dengan sistem hukum dalam demokrasi.Kalau Jokowi salah bersikap maka akan kena sanksi hukum dan bukan tidak mungkin blunder,sehingga memberikan peluang mereka menjatuhkan Jokowi lewat parlemen.

Sesungguhnya Aparat hukum baik Polri maupun TNI sudah dalam tahap kehilangan kesabaran menghadapi ulah ini.Namun dengan tenang Jokowi minta agar langkah persuasif tetap harus dijalankan agar sistem demokrasi berjalan efektif.

Kepada menteri menteri yang terlibat dalam ekonomi diminta fokus kerja tanpa harus memikirkan kegaduhan Politik,Soal politik itu urusan Jokowi sebagai presiden dengan dibantu POLRI Dan TNI.Keadaan dari hari kehari semakin membuat mereka yang menentang semakin yakin bahwa Jokowi lemah dan tak punya nyali menghadapi mereka.Bahkan sampai ormas radikal berani bilang bahwa pembubaran ormas hanya omongan doang.Mereka menantang Jokowi melakukan itu dengan ancaman hebat: REVOLUSI!.

Tapi apakah Jokowi takut? Tidak!!!

Semua dinamika politik dipantau Jokowi secara detail.Dan ingat bahwa Jokowi itu tipe pekerja keras.Apapun masalah tidak pernah dia ambangkan tanpa solusi.Apapun masalah,Jokowi perhatikan secara detail.Namun Jokowi bukan orang yang pragmatis dan bukan pula orang yang mengambil keputusan tanpa timing yang tepat dan planning yang terukur.

Ketika revisi UU Antiteroris diajukan,terkesan lelet pembahasannya di DPR ,apalagi manuver DPR dalam hak Angket KPK terkesan memang by design lawannya bukan hanya menyerangnya dari satu sudut tapi dari segala penjuru mata angin.Maka hari ini Jokowi mengeluarkan PERPU pembubaran Ormas Radikal.Dengan keluarnya PERPU tersebut maka TNI dan POLRI punya payung hukum untuk melakukan operasi pembersihan ormas radikal,yang semuanya terkoneksi dengan lawan politiknya yang ada di Parlemen.

Apakah salah Jokowi mengeluarkan PERPU? Tidak!!! Karena presiden punya diskresi untuk mengeluarkan PERPU sepanjang keadaan politik genting dan stabilitas politik negara terancam.Fakta stabilitas politik terancam bisa dilihat fakta yang ada dan rakyat bisa merasakannya.
Sejak PERPU ormas ini diteken maka POLRI akan memantau semua SOSMED yang mengkampanyekan radikalisme baik dalam bentuk soft maupun yang vulgar.

Ahmad Dhani setelah usai melewati proses pemeriksaan dengan tuduhan makar pernah berkata

“Jokowi lebih kuat dari Soeharto”

Ya lebih kuat dari Soeharto karena dia tidak punya kepentingan pribadi atas segala kerja kerasnya terhadap negara.Anak dan istrinya jauh dari kemegahan istana dan tidak mendapatkan konsesi bisnis dari akses kekuasaan Jokowi.Para sahabatnya juga tidak ada yang bebas memaksa jokowi untuk memberikan fasilitas kemudahan bisnis.Jokowi lebih kuat dari Soeharto karena Jokowi bersama Tuhan yang selalu menjaga orang yang berniat baik dan amanah

Seorang pejabat petinggi militer (yang identitasnya dirahasiakan disini) pernah mengatakan bahwa untuk menjadikan Jokowi sebagai presiden,negara butuh dana sedikitnya Rp.40 triliun.Itu tidak sedikit.Dan ada lebih 400.000 aparat keamanan mengawalnya sebagai dokrin bela negara.

Kekuatan ormas radikal ontaleran itu dengan dukungan dana dari konglomerat nakal tidak akan ada artinya,apalagi Jokowi baik secara pribadi maupun kelembagaan tidak pernah melanggar hukum moral maupun yuridis formil dalam melaksanakan sumpah jabatannya sebagai presiden.Dan TNI terlalu besar untuk diprovokasi oleh ormas yang dipimpin para petualang yang minus kontribusinya bagi negara…Ditangan orang baik negeri ini akan baik baik saja.Percayalah bumi itu selalu bulat dan tidak mungkin datar.

Source: http://redaksiindonesia.com/read/cara-jokowi.html