https://www.gatra.com/nusantara/jawa...kurangi-klitih
DI Yogyakarta: Sekolah Lima Hari Kurangi Klitih

Yogyakarta,GATRAnews - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) DI Yogyakarta, Aji Baskoro, berharap kebijakan sekolah lima hari yang akan diterapkan pemerintah mampu mengurangi aksi klitih atau kekerasan pelajar di jalanan. Untuk mewujudkan ini, orang tua diminta aktif melakukan pengawasan.


“Kami berharap kebijakan lima hari sekolah bisa mengurangi kenakalan remaja, khususnya klitih. Sebab dalam kebijakan ini pengawasan guru sekolah dan orang tua ke siswa lebih panjang dibandingkan sebelumnya,” kata Aji, Rabu (14/6).

Dengan lebih panjangnya waktu pengawasan, maka sekolah bisa mengarahkan semangat siswa pada hal-hal positif dan membangun.

Tapi kebijakan ini memerlukan dukungan penuh orang tua. Jika sebelumnya sekolah bertanggung jawab selama enam hari, meski dengan jam lebih pendek, kebijakan baru ini membuat siswa dalam pengawasan orang tua pada Sabtu dan Minggu.

“Dari pagi sampai malam sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua. Maka pengawasan lebih bisa ditingkatkan dan diarahkan ke hal-hal positif selama dua hari libur. Namun tidak semua orang tua bisa melakukannya karena bekerja. Ini yang nanti menjadi perhatian kita,” lanjutnya.

Secara khusus, Aji menyatakan DI Yogyakarta sudah siap melaksanakan lima hari sekolah pada tahun ajaran baru. Disdikpora sudah mengeluarkan intruksi untuk tidak memberikan mata pelajaran yang sama dalam satu hari dan diselingi tatap muka pada dua-tiga jam terakhir pelajaran. Sekolah juga diharapkan mampu memfasilitasi kegiatan luar sekolah seperti bimbingan belajar dan mengaji.

“Kami juga mengevaluasi pemakaian laboratorium di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang pada hari biasa digunakan sampai sore,” lanjut Aji.

Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X meminta pemerintah untuk betul-betul mempertimbangkan kebijakan lima hari sekolah ini. Sebab selama ini kurikulum yang diterapkan pemerintah selalu berubah-ubah dan itu membuat bingung para pemangku kepentingan pendidikan di daerah.

“Selain itu, bagaimana nantinya beban kurikulum yang harus dipenuhi siswa. Saya meminta ini dipertimbangkan dengan seksama sebelum diterapkan,” katanya.



Reporter: Arif Koes Hernawan
Editor: Rosyid








mantablah