Sejumlah kendaraan melintas di samping pembangunan bentang tiang proyek Light Rail Transit di jalan tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (8/4). Biaya pembangunan Rp18 triliun ini mengharap dari bank-bank BUMN.
Direktur Utama PT KAI Persero Edi Sukmoro memastikan tiket untuk kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) tidak akan lebih dari Rp12 ribu per penumpang.

Menurut Edi, harga tiket kereta yang akan beroperasi pada Mei 2019, hitungan tersebut berdasarkan asumsi subsidi yang akan diberikan setiap tahun dan kemampuan beli masyarakat maka harga tiket LRT.

"Jadi kami harus membuat masyarakat bisa menikmati dengan harga yang pantas dan terjangkau," kata Edi, Kamis (13/4) seperti dinukil dari CNNIndonesia.com.

Menurut Edi, subsidi harga tiket melalui Public Service Obligation ini rencananya akan disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Namun, kepastiannya masih akan dibicarakan lebih lanjut. KAI sebagai investor hanya berharap pembangunan proyek ini dapat berjalan lancar.

Dua bulan lalu, pembangunan proyek ini sempat tersendat karena masalah dana. Anggaran pemerintah awalnya tak cukup untuk menopang pembangunan LRT.

Pemerintah hanya sanggup mengalokasikan dana Rp1 triliun per tahunnya. Padahal, dana yang dibutuhkan untuk tahap awal pembangunan adalah Rp7 triliun dari total keseluruhan nilai proyek yang mencapai Rp27 triliun.

Perinciannya, Rp23 triliun untuk prasarana dan Rp4 triliun untuk sarana LRT Jabodebek ini.

Namun masalah pendanaan ini akhirnya diputuskan dengan menambah Penyertaan Modal Negara (PMN).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan masalah pendanaan ini sudah selesai. "Kami bikin opsi, kalau ada masalah dari PMN, nanti pakai APBN," ujarnya di kantornya, Jakarta, Rabu (12/4) malam seperti dikutip dari Katadata.co.id.

Edi menyatakan, tahun ini KAI akan mendapat tambahan PMN sebesar Rp5,6 triliun. Jika pembiayaan ini ditolak DPR, pemerintah telah menggantikannya dengan pagu anggaran dari Kementerian Perhubungan di Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (R-APBN) 2018.

Budi Harto, Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, sebagai kontraktor pembangun sarana LRT mengatakan, jika memakai skema PMN, investor akan mendapatkan penjaminan dari pemerintah.

"Jadi kalau in case peminjam tidak bisa bayar (pinjaman perbankan), itu diambil alih pemerintah," ujar Budi.

Pemerintah telah menggelontorkan PMN Rp1,4 triliun kepada Adhi Karya pada 2015. Lalu PMN buat PT KAI sebesar Rp2 triliun pada 2015 dan Rp5,6 triliun pada tahun ini. Total PMN yang akan diberikan untuk kedua perusahaan BUMN tersebut sebesar Rp 9 triliun.

Sisanya, Rp18 triliun akan diperoleh dari pinjaman perbankan. Beberapa Bank BUMN sudah siap menyalurkan pinjaman dana untuk membiayai proyek pembangunan LRT ini.

Rencananya, ada tiga bank BUMN yang akan turut menopang biaya ini. Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, dari Rp18 triliun dana yang berasal lembaga keuangan, saat ini belum ada besaran angka pasti pembagiannya.

"Katakanlah total Rp18 triliun, kami bagi berempat, mungkin per bank sekitar Rp5 triliun sampai Rp6 triliun," kata dia seperti dikutip dari Liputan6.com.

Namun dia memperkirakan, setiap lembaga keuangan akan mengeluarkan Rp5 triliun sampai Rp6 triliun.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...imal-rp12-ribu

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Beli gas melon subsidi lewat kartu mulai 2018

- Teror terhadap Novel Baswedan tak surutkan semangat antikorupsi

- Borok-borok penggarap proyek E-KTP