Purbalingga, GATRAnews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga optimis mampu menurunkan angka kemiskinan antara 1-3 persen pada tahun 2018. Berbagai program diluncurkan untuk menurunkan angka kemiskinan dari angka 19,70 persen yang merupakan tertinggi ke-4 di Jawa Tengah. 

“Kemiskinan masih menjadi tantangan kami setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin tercatat 19,70 persen dengan garis kemiskinan Rp 283.366, dan menempati peringkat ke-4 di Jateng. Kami akan berupaya keras untuk menurunkan angka kemiskinan ini, dan pada tahun 2018, kami mentargetkan angka kemiskinan itu turun menjadi 16 – 18 persen,” kata Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 di Pendopo Dipokusumo, Rabu (12/4). Tasdi mengklaim pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan. Diantaranya melalui program rehabiulisasi rumah tidak layak huni (RTLH).  Pada Tahun 2016, Pemkab Purbalingga  telah merehabilitasi sedikitnya 2.500  RLTH dengan stimulan anggaran dari APBD sebesar Rp20 miliar. Di Purbalingga sendiri ada 27.498 RLTH. “Kami juga melakukan upaya menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan cakupan jamban dengan membangun 4.710 jamban rumah tangga miskin menuju ODF (Open Defecation Free),” tandasnya. Di sisi lain, Pemkab Purbalingga, kata Tasdi, juga mentargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5–6 persen pada tahun 2018 dari angka sebelumnya pada tahun 2015 sebesar 5,36 persen. Sedang target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diatas 68. Berdasar data terakhir, angka IPM Purbalingga sebesar 67,02 dan menempati posisi ke-27 se Jateng. Tasdi menambahkan, pada tahun 2018 Pemkab Purbalingga bakal menerapkan prinsip Money Follow Program untuk mencapai program dan prioritas. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan akses di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kemudian mengembangkan kawasan perdesaan dan perkotaan melalui penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai. “Kami juga akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan serta meningkatkan kinerja pemerintahan guna  mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat,” bebernya. Koordinator Peneliti Bappeda Jawa Tengah Mursyid Zuhri mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat sejumlah usulan prioritas dari Pemkab Purbalingga untuk mencapai sejumlah target pembangunan yang ditetapkan. Kata dia, Ada 12 usulan pembangunan yang akan dibiayai melalaui Bantuan Keuangan Pemprov yang meliputi infrastruktur jalan, pasar, TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), dan pembangunan jembatan. Sedang untuk prioritas kegiatan sektoral yang bersumber dari APBD Provinsi antara lain pengalihan sejumlah jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, pembangunan ring road Purbalingga–Bobotsari untuk pengalihan kendaraan berat antar kota antar provinsi akibat pengalihan lalu lintas dengan beropreasinya exit tol Pemalang, revitalisasi terminal tipe B Purbalingga, dan dukungan Purbalingga sebagai tuan rumah penyelenggaraan PIRN (Pekan Ilmiah Remaja Nasional). “Untuk usulan prioritas kegiatan sektoral yang bersumber dari APBN meliputi pembangunan bandara Jenderal Besar Soedirman, pembangunan terminal tipe A Bobotsari, dan aktivasi rel kereta api (dryport) Karangkemiri,” ujar Mursyid Zuhri.
 

 
Reporter: Ridlo Susanto
Editor: Rosyid

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jawa/...rsen-pada-2018

---


- Wakapolda Jateng Cek Kesiapan Tol Pemalang Antisipasi Arus Mudik 2017