Belakangan ini wacana pemindahan ibukota Indonesia ke Palangkaraya kembali gencar terdengar. Pak Presiden pun sepertinya sedang mengkaji hal ini.

Jokowi Minta Bappenas Kaji Pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya



TEMPO.CO, Palangkaraya -Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan Presiden Joko Widodo serius ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Buktinya, Jokowi meminta Menteri PPN/Bappenas untuk melakukan kajian-kajian teknis.

"Kita perlu kajian-kajian itu dan Bapak Presiden sangat serius untuk mempertimbangkanya (pemindahan ibu kota)"ujar Bambang saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional Kalimantan Tengah 2017 di Palangkaraya, Kamis, 6 April 2017.

Berita lain: Sidang E-KTP, Jaksa Singgung Soal Anak Setya Novanto

Kajian ini, menurut Bambang, harus dilakukan sebab pemindahan ibukota negara ini bukan seperti orang pindah rumah, tapi memindahkan ekosistem. Oleh sebab itu, kajiannya harus bagus.

"Bapak Presiden meminta yang penting saat pemindahan nanti jangan sampai memberatkan APBN dan jangan sampai harus berhutang untuk merealisasikanya," ujarnya.

Dalam sejarahnya Jakarta menjadi ibukota negara secara kebetulan yakni ketika zaman Hindia Belanda. Presiden Sukarno pun sempat memiliki ide untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Palangkaraya.

"Karena itu Bung Karno bercita-cita suatu saat nanti akan memindahkannya dari Jakarta ke Palangkaraya," kata Bambang.

KARANA WW

sumber

memang wacana ini sudah ada sejak lama, sejak jaman Soekarno pun Palangkaraya sudah dipertimbangkan sebagai ibukota negara.

Menteri PPN: Wacana Pemindahan Ibu Kota Sejak Era Soekarno



Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengkaji perihal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wacana tersebut diklaim sudah mencuat sejak era pemerintahan Soekarno.

"Wacana (pemindahan ibu kota) dari sejak Bung Karno," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Terkait permintaan presiden tersebut, diakui Bambang, Kementerian PPN akan melakukan kajian teknis. Kajian itu menyangkut beberapa hal, termasuk pentingnya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya. .

Kajian lain, ucap Bambang, menyangkut potensi pindahnya ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Palangkaraya. Sementara Jakarta tetap menjadi pusat perekonomian Indonesia.

"Yang dikaji kemungkinan pindahnya ibu kota pemerintahan. Jakarta tetap menjadi kota pusat perekonomian," ujar dia.

Bambang mengungkapkan, Kementerian PPN juga akan mengkaji skema pembiayaan pemindahan ibu kota yang bisa menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kajian termasuk skema pembiayaan yang tidak memberatkan APBN," ujar dia.

Dikonfirmasi terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengaku belum ada pembahasan dengan Presiden Jokowi perihal rencana pemindahan tersebut. Karena sebelumnya muncul wacana realokasi ibu kota bukan hanya di Palangkaraya, tapi juga di Kalimantan Timur.

"Belum ada pembahasan mengenai itu (pemindahan). Saya belum tahu, karena wacananya kan memang banyak di mana-mana," tukas dia.

sumber

Bappenas Kaji Wacana Ibu Kota Pemerintahan Pindah ke Palangkaraya



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas berencana mengkaji pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kajian ini dilakukan atas permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang serius merealisasikan wacana sejak era pemerintahan Soekarno itu.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian teknis terkait relokasi ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya. Kajian itu menyangkut beberapa hal, termasuk pentingnya pemindahan ini untuk pemerataan ekonomi di Tanah Air.

"Yang akan dikaji adalah urgensinya, termasuk kebutuhan menyeimbangkan perekonomian yang sangat terpusat di Jawa dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi)," katanya saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Kajian lainnya, Bambang menambahkan, menyangkut potensi pindahnya ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Palangkaraya. Sementara Jakarta tetap menjadi pusat perekonomian Indonesia.

"Yang dikaji kemungkinan pindahnya ibu kota pemerintahan. Jakarta tetap menjadi kota pusat perekonomian," ujarnya.

Bambang mengungkapkan, Kementerian PPN juga akan mengkaji skema pembiayaan pemindahan ibu kota karena pasti menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kajian termasuk skema pembiayaan yang tidak memberatkan APBN," papar dia.

Menurutnya, pemindahan ini penting karena sudah tercetus sejak era orde lama. "Wacana (pemindahan ibu kota) dari sejak Bung Karno," tegas Mantan Menteri Keuangan itu.

Sebelumnya, Menteri Bambang saat membuka Musrenbang Kalteng 2017 di Palangkaraya, Kamis (6/4/2017) mengatakan, Presiden Jokowi meminta Bappenas melakukan kajian teknis perihal pemindahan ibu kota tersebut.

"Kita perlu kajian-kajian itu dan Bapak Presiden sangat serius untuk mempertimbangkanya (pemindahan ibu kota)" ujar dia.

sumber

Apakah Gan-sis setuju? Atau ada ide lain kota yang cocok sebagai ibukota yang baru?