Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati menilai penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama dua tahun belakangan tidak kredibel. Dia melihat, dalam dua tahun ini, beberapa sektor penerimaan banyak yang meleset. Terutama penerimaan perpajakan dalam negeri.

Penerimaan perpajakan sepanjang dua tahun terakhir, kata Sri, targetnya selalu meleset. Tahun 2014 terjadi shortfall sebesar Rp100 triliun. Padahal pada waktu itu, harga minyak dunia masih bagus yakni USD100 per barel.

"Selama dua tahun ini, penyusunan APBN terus menerus banyak yang meleset penerimaannya. Padahal dua tahun lalu kondisinya belum separah sekarang. Selain harga minyak yang masih tinggi, beberapa komoditas harganya masih sangat tinggi," kata dia di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (5/7/2016).

Pada tahun 2015, menunjukkan penerimaan pajak shortfall Rp234 triliun. "Jadi sebetulnya sudah dua tahun berturut-turut penerimaan pajak di bawah UU APBN kita," terang dia. (Baca: Target Pajak Meleset, Sri Mulyani Pangkas Anggaran Rp133,8 Triliun)

Oleh karena itu, Sri Mulyani menyatakan ingin melakukan evaluasi dengan bertemu Presiden. Dimana sebelumnya, basis penghitungan pajak yang digunakan di APBN-P 2016 dan fakta dua tahun terakhir selalu jatuh di bawah. Evaluasi ini untuk mengantisipasi agar kejadian ini tidak berulang.

"Ini perlu dievaluasi, apakah basis ini bisa digunakan. Karena kalau basis penghitungannya tidak kredibel, maka akan terus menerus menimbulkan tanda tanya apakah APBN ini realistis. Dan menimbulkan pertanyaan bagaimana pemerintah mengelola APBN-nya apabila terus berasumsi dengan penerimaan yang tinggi tapi sebetulnya tidak tercapai dalam dua tahun terakhir," tandasnya.

http://ekbis.sindonews.com/read/1129...bel-1470403798

Apa sih APBN yang kredibel itu?

Dalam bahasa yang paling sederhana: rencana yang dapat dipercaya. Dipercaya bisa berjalan. Dengan demikian, bukan hanya unsur pemerintahan itu sendiri yang bisa dipercaya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai fasilitator kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan, kalangan swasta pun bisa berusaha dengan baik, para penanam modal lepas dari kekhawatiran
merugi, dan pada puncaknya: rakyat Negara ini dapat memetik manfaat berupa berjalannya semua pos layanan publik dengan baik.

Namun apa mau dinyana? Ternyata APBN kita TIDAK kredibel. Tidak bisa diyakini dapat berjalan sesuai rencana atau tidak. Elemen yang membuatnya tidak kredibel pun sangat kasat mata, sehingga sebenarnya tak perlu orang seberpengalaman Sri Mulyani untuk menemukannya. Yaitu: arus penerimaan duit dari sektor pajak. Ternyata, target penerimaan itu bukan didasarkan pada REALISASI penerimaan tahun sebelumnya. Melainkan, didasarkan pada TARGET tahun sebelumnya. Yang mana, target pada tahun sebelumnya itu TIDAK terpenuhi.

Lha... jumlahnya berapa? Ratusan T. Huruf "T", ya... bukan "M" apalagi hanya "J".

Jelas saja, APBN 2016, tidak kredibel. Konyolnya, momen perubahan anggaran tiap tengah tahun tidak pula membereskan ketidakkredibelan itu. Sehingga, walaupun sudah direvisi, tetap saja ketidakkredibelannya ngikut. Sampai Sri Mulyani dipanggil masuk kabinet, dan ia mengumumkan hal yang sudah jadi rahasia umum itu.

Untuk menciptakan kredibilitas pada APBN, berbagai hal dilakukan, yang intinya adalah pemangkasan anggaran. Sejumlah kegiatan pemerintahan, terutama pekerjaan umum, yang pendanaannya tidak memungkinkan karena duitnya tidak ada, dicoret. Transfer dana ke Daerah ada yang ditunda, ada yang bahkan sampai dicoret total. Program Tax Amnesty, yang digadang-gadang untuk menarik dana rakyat Indonesia yang parkir di luar negeri, belakangan mulai berubah arah menjadi "mengejar" rakyat Indonesia dalam negerinya sendiri yang oleh UU secara letter lecht ternyata tanpa sadar berutang pajak pada Negara. Namanya juga "usaha". Siapa tahu duit bisa masuk buat nutupin defisit.

Begitulah.... bangunlah... jangan tidur dan mengajak rakyat awam ikut-ikutan tidur dengan mimpi "Hebat" itu. Kredibilitas itu tidak cukup hanya karena pemimpin berwajah "ndeso", lengan panjang tergulung, dan turun ke got.