Beritateratas.com - Kasus RS Sumber Waras masih saja panjang ceritanya dan berliku - liku. Buntutnya KPK dan BPK mengeluarkan 6 kesepakatan bersama yang intinya menghormati keputusan masing - masing lembaga tanpa hendak melakukan intervensi.

Hal ini diangkat pada ILC selasa, 21/6/2016 dengan tema,"Ahok, BPK Beda, Lain KPK". Dan tetap saja, isi dari ILC tadi malam masih sama dengan sebelum - sebelumnya, menguliti dan mempertontotonkan dosa - dosa Ahok bagi mereka yang Anti. Mulai dari Fadli Zon, Lulung Prijanto, dan Lieus Sungkharisma 'bersemangat' membeberkan dosa - dosa Ahok sampai tuntas dan clear tanpa dipotong Karni Ilyas.

Ditambah lagi, acara ILC semalam membahas tidak hanya membahas topik KPK dan BPK tapi juga membahas tentang aliran dana 30 Milyar yang mengalir pada Teman Ahok.
Budi Setyarso, redaktur eksekutif majalah Tempo membeberkan dengan rinci mengenai aliran dana 30 M. Komplit, ditambah dengan penjelasan Junimart Girsang dari Fraksi PDIP, jelas semakin terbuka dosa - dosa Teman Ahok.

Namun dari rangkaian ILC semalam, ada hal yang menarik dimana seorang Karni Ilyas dan narsum yang senior - senior menjadi tak berkuti dan diam dibungkam anak muda dari Ahokers.

Karni Ilyas selalu memberikan ruang dan tempat yang lebih kepada mereka yang anti Ahok untuk dapat membeberkan semua dosa - dosa Ahok.
Lain halnya ketika giliran dari kubu yang pro Ahok hendak memberi penjelasan secara rinci, terkesan Karni Ilyas ingin segera menyudahi dengan mengalihkan kepada narsum lain atau memotong. Itu sudah biasa.

Guntur Romli, dari Ahokers mampu membuat senior - senior sekelas Fadli Zon dan Lulung bungkam tak merespon. Bahkan Karni Ilyas pun diam terbengong - bengong! Junimart Girsang yang disindir hanya bisa ketawa tanpa menyanggah. Guntur Romli seakan menguasai arena dan semua uneg - unegnya bisa dikeluarkan sampai tuntas, berikut redaksi kutipkan untuk pembaca, yang videonya bisa dilihat di menit 13.25

"Saat Gerakan teman Ahok sudah mengumpulkan 1 juta KTP, dilemparlah tudingan - tudingan soal 3M!"

"Ini tidak fair karena sudah ada kecenderungan,melakukan semacam stigmastisasi. Dalam hal ini media juga harus fair dalam pemberitaan. Kalau saya melihat TEMPO dalam publish berita Sumber Waras lengkap diperlihatkan semua dokumen terkait dari akta tanah, NJOP, dsb. Tapi kaitannya dengan kasus reklamasi yang menyangkut Sanusi di Tempo tidak memberi dokumen - dokumen yang jelas. Terutama tentang Pergub yang menyebutkan aturan kontribusi tambahan. Sehingga pembaca akan menyimpulkan yang dilakukan Ahok tidak berdasar padahal dokumen itu ada!"

"Soal 30 M yang disampaikan yang terhormat Bapak Junimart Girsang. Saya rasa ada persoalan konflik kepentingan. Bapak memang tugasnya melakukan evaluasi yang sudah diatur dalam UU, namun saya melihat ketika RSSW disebut KPK tidak ada pelanggaran yang melawan hukum, itu ibarat bom Bapak Junimart melempar 'bom' lagi tentang kasus 30M. Bapak memberi Info boleh pak, tapi ketika memilih momen, memilih ruang dan memilih media, saya lihat Bapak ada niat lain.

Pak Junimart apa pernah tanya bagaimana kelanjutan proses Damayanti kader PDIP yang ditangani KPK? Kan tidak. Ini kalau diusut bisa menjerat anggota DPR lainnya, bahkan lebih dari 30 M. Jadi saya melihat ada konflik kepentingan didalam melemparkan isu 30 M bertepatan saat KTP terkumpul 1 Juta."

"Ini adalah bentuk stigmatisasi ketika teman Ahok merayakan 1 juta KTP, tiba - tiba ada kasus yang melanggar hukum. Tapi untuk isu - isu korupsi yang besar seakan tertutup.
Jangan pakai isu - isu untuk pembunuhan karakter.
ketika sebuah persoalan yang masih perlu diverifikasi, masih perlu dilihat lagi bukti-bukti nya tapi sudah dijadikan alat politik untuk menghantam sebuah gerakan yang dibangun dari masyarakat yang sudah mengumpulkan 1 juta KTP dengan stigma yang macam - macam."

Walau diberi kesempatan berbicara dipenghujung tetapi Guntur Romli mampu membuat ruangan ILC diam mendengarkannya.

Kasus RSSW ini memang seakan tiada pernah berakhir. Namun Leonardus Nugroho, mantan auditor BPKP mengatakan BPK keliru dalam menggunakan acuan sebagai prosedur pengadaan lahan. BPK, kata dia, masih menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 yang mengatur perencanaan, pembentukan tim, penetapan lokasi, studi kelayakan dan konsultasi publik padahal proses yang dilakukan pada tahun 2014.

“Padahal, sudah ada Perpres baru, yang merupakan perubahan keempat dari Perpres 71/2012, yakni Perpres 40 tahun 2014. Dalam Pasal 121 Perpres 40 tersebut dikatakan bahwa demi efisiensi dan efektivitas, maka pengadaan tanah di bawah 5 hektare dapat dilakukan pembelian langsung antara instansi yang memerlukan dan pemilik tanah,” jelas dia.

BPK menggunakan Perpres 71/2012, bukan Perpres 40/2014.

“Makanya, kita pertanyakan mengapa BPK menggunakan Perpres 71/2012 dan bukan Perpres terbaru Nomor 40/2014. Jika menggunakan Perpres 40/2014, maka tidak ada kesalahan prosedur yang dilakukan Pemda DKI Jakarta,” ungkap dia. Read more: http://www.beritateratas.com/2016/06...#ixzz4CHMecW9f

Berikut video Lengkap Guntur Romli seorang Ahokers di menit ke 13.25: (Beritateratas.com)