- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Penjelasan PLN soal pulsa listrik Rp 100.000 dapatnya Rp 73.000
TS
ayah.rojak
Penjelasan PLN soal pulsa listrik Rp 100.000 dapatnya Rp 73.000
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal ramli kembali mengeluarkan pernyataan kontroversi. Dia menyebut provider listrik pulsa setengah mafia. Alasannya, masyarakat membeli pulsa listrik Rp 100.000 tapi cuma mendapat Rp 73.000.
Pejabat internal PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tidak ingin disebut namanya, memberikan penjelasan terkait hal ini. Menurutnya, mungkin yang dimaksud Rizal Ramli bukan Rp 73.000 melainkan 73 Kwh (kilo watt per hour). Jika dikonversi ke rupiah sekitar Rp 94.000 dengan hitungan beban listrik rumah tangga 1.300 watt. Dia menjelaskan hitungannya.
Jika masyarakat membeli pulsa listrik Rp 100.000, akan dipotong sekitar 3-10 persen untuk pajak penerangan jalan (PPJ). "Besaran pajak itu yang menentukan pemda, PLN hanya diberi tugas memungut saja. Misalnya kena pajak 3 persen (Rp 3.000), maka sudah tinggal Rp 97.000," ujarnya kepada merdeka.com, Senin (7/9).
Setelah itu, pelanggan juga dikenakan biaya administrasi bank. Dia menjelaskan, pembayaran pembelian pulsa token listrik melibatkan peran perbankan. Jadi otomatis dikenakan biaya administrasi. Masing-masing bank memiliki ketentuan besaran biaya administrasi sendiri.
"Misalnya kita ambil saja biaya administrasi bank sekitar Rp 3.000. Jadi tadi Rp 97.000 dikurangi Rp 3.000 jadi tinggal Rp 94.000. Inilah nominal pulsa listrik yang didapat konsumen," jelasnya.
Dari situ dia menjelaskan, Rp 94.000 dibagi dengan biaya listrik per kwh. Untuk pelanggan 1.300 watt, tarif per kwh sebesar Rp 1.352. Maka Rp 94.000 dibagi Rp 1.352 menjadi sekitar 70 kwh. "Inilah yang diperoleh masyarakat. Artinya bukan beli pulsa Rp 100.000 dapatnya Rp 73.000," katanya.
Dia menegaskan, penggunaan pulsa listrik tidak serta merta membuat pembayaran listrik lebih irit. "Kalau mau irit ya harus dihemat pemakaiannya bukan soal menggunakan pulsa listrik," ucapnya.
http://m.merdeka.com/uang/penjelasan...-rp-73000.html
________________
Quote:
Original Posted By thelimitless►
nambahin Yah... page one ya...
ini klarifikasi dari Bos PLN
sumber : detik finance
Jakarta -Menko bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyebut ada permainan mafia di pulsa listrik (token) atau listrik pintar PT PLN (Persero). Namun hal tersebut dibantah Direktur Utama PLN Sofyan Basir.
Menurut Sofyan, potongan listrik yang dimaksud Menko Rizal Ramli berasal dari dana administrasi dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
"Misal dia beli listrik prabayar Rp 100.000, tapi dia beli 2 sampai 3 kali (Rp 50.000 atau Rp 20.000). Kadang-kadang harga pulsa listriknya terpotong biaya administrasi," sanggah Sofyan, usai rapat sektor kelistrikan, di Kantor Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2015).
Sebelumnya di tempat yang sama, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan ada permainan mafia di pulsa listrik atau listrik prabayar. Salah satu indikasinya masyarakat beli pulsa listrik Rp 100.000 tapi pulsa listrik yang didapatkan hanya senilai Rp 73.000.
"Ini kecil tapi penting. Rakyat sekarang pakai pulsa listrik. Ini dimonopoli. Dia beli Rp 100.000, tapi isinya hanya Rp 73.000. Ini Kejam sekali. Di sini ada mafia besar karena kalau beli pulsa telepon Rp 100.000, paling dipotong tinggal Rp 95.000," kata Rizal. Rapat ini juga dihadiri Direktur Utama PLN Sofyan Basir.
Seperti dikutip dalam situs PLN, besaran pulsa listrik (listrik pintar) antara golongan berbeda-beda. Nilai Rp 100.000 untuk beli pulsa listrik, untuk golongan rumah tangga 450-900 volt ampere (VA) dengan golongan 1.300 sampai 3.500 VA nilai kilo Watt hour (kWh) atau pulsa listriknya pasti berbeda-beda. Karena tarifnya berbeda-beda, tarif 2.200 VA bahkan yang 3.500 VA jauh lebih mahal dibandingkan golongan 1.300 VA.
Dalam transaksi pembelian pulsa listrik, ada potongan biaya administrasi, ada juga biaya PPJ yang masing-masing daerah berbeda-beda. Besaran biaya PPJ pun berbeda-beda ketika membeli pulsa listrik Rp 100.000-Rp 1.000.000.
(rrd/dnl)
Klarifikasi
masih banyak netizen yg ikut panas, tapi sudah di reply netizen cerdas:
contoh struk token jelas berapa biaya admin, berapa untuk penerangan jalan umum yg ke pemda dan berapaKwH yg didapat (bukan Rupiah)
koran Tempo Hari Ini
Penjelasan dari Manajemen PLN:
Mohon ijin share klarifikasi mengenai token prabayar.
Bila mau dishare ke chatting tetangga, silahkan.
Ijin klarifikasi:
berulang kali di media masa disampaikan ke publik informasi yang perlu diluruskan hal listrik prabayar. Boleh jadi ada dapat info yang perlu diklarifikasi menyamakan beli pulsa telpon Rp.100 ribu dapat Rp.95 ribu, sedangkan kalau beli pulsa listrik, beli Rp.100 ribu dapat Rp.75 ribu.
Padahal, kalau beli pulsa listrik, beli Rp.100 ribu, dapat 75 kWh. So, berbeda satuan.
Contoh pembelian pulsa listrik saya sampaikan berikut ini. Contoh untuk Rumah Tangga dengan daya 1300 VA.
Ada konsumen rumah tangga daya 1300 VA membeli token Rp.100 ribu.
Apa saja yang diperhitungkan dalam pembelian token tsb?
1. Administrasi bank Rp.1.600. (Tergantung bank nya, ada yang mengenakan Rp.2000)
2. Biaya Meterai= Rp.0 (karena transaksinya hanya Rp.100 ribu saja).
3. Pajak Penerangan Jalan Rp.2.306. (PPJ di DKI 2,4% dari tagihan listrik). (Ini yg membedakan beli pulsa telpon dan beli pulsa listrik. Beli pulsa listrik ada PPJ)
4. Sisa Rupiah utk listrik= 100.000 - (1.600 + 2.306)= Rp.96.094.
5. Listrik yg diperoleh= Rp.96.094/1352= 71,08 kWh. Di mana tarif listrik adalah Rp.1.352/kWh.
So, ketika membeli listrik Rp.100 ribu, dapatnya 71,08 kWh.
Besaran kWh inilah yg dimasukkan ke meter, bukan Rp.71 ribu.
Mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan.
Salam.
Biaya meterai, untuk transaksi lebih kecil dari Rp.250 ribu sd Rp.1 juta, dikenakan biaya meterai Rp.3000. Di atas satu juta rupiah dikenakan biaya meterai Rp.6000.
Hal PPJ, dipungut atas dasar Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
Seluruh hasil pungutan PPJ disetorkan ke Pemda.
Fokusmedan: Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reforms, Fabby Tumiwa meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, untuk hati-hati mengeluarkan pernyataan. Ucapan seorang menteri bisa berbahaya apalagi tidak didukung dengan data yang kuat.
Fabby mengkritik pernyataan Rizal Ramli yang menyebut ada mafia dalam penerapan listrik pra bayar atau listrik dengan pulsa token. Menurut Fabby, listrik pra bayar maupun pasca bayar sama saja dan hanya berbeda dalam sistem pembayaran.
"Rizal Ramli itu menteri, jangan asal ngomong. Dia dapat data dari mana (beli pulsa listrik Rp 100.000 dapat Rp 73.000). PLN bisa dipenjara kalau ini benar," ucap Fabby di Jakarta, Senin, dilansir merdeka.com.
Sepengetahuan Fabby, tarif listrik pra bayar maupun pasca bayar sama dan sudah di atur oleh PLN bersama DPR. Tidak benar jika ada yang mengatakan listrik menggunakan pulsa lebih boros dari meteran biasa.
"Kalau pak Rizal benar, PLN ini pelanggaran harus diselidiki. Saya sendiri tidak tahu Pak Rizal bagaimana hitungannya. Belum ada aturan yang membuat tarif pra bayar lebih mahal," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Rizal Ramli menyentil kebijakan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menjual listrik dengan voucher atau pulsa token. Menurut Rizal, kebijakan ini tidak adil karena masyarakat dibebani harga administrasi dalam penggunaannya. Selain itu, PLN juga terkesan memaksa masyarakat untuk beralih menggunakan listrik pulsa.
Rizal menjelaskan, untuk pembelian pulsa token Rp 100.000, masyarakat ternyata hanya mendapatkan aliran listrik sebesar Rp 73.000.
Untuk itu, pihaknya meminta Direktur Utama PLN Sofyan Basyir segera merevisi aturan tersebut. Rizal juga meminta PLN segera mengubah kebijakan dengan membebaskan masyarakat untuk memilih listrik secara meteran ataupun pulsa.
"Provider pulsa listrik itu setengah mafia," ujarnya.(yaya)
Quote:
Original Posted By thelimitless►
Gan tambahin gambar tarif terbaru juli 2015 ya gan, gambar yg di post 1 itu tarif 2014 nanti pembaca tersesat lagi
di spoiler bisa di copy post g gan?
Gan tambahin gambar tarif terbaru juli 2015 ya gan, gambar yg di post 1 itu tarif 2014 nanti pembaca tersesat lagi
di spoiler bisa di copy post g gan?
Spoiler for tarif:
Spoiler for PPJ:
Spoiler for penjelasan mengapaa ada biaya admin:
nambahin Yah... page one ya...
ini klarifikasi dari Bos PLN
sumber : detik finance
Jakarta -Menko bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyebut ada permainan mafia di pulsa listrik (token) atau listrik pintar PT PLN (Persero). Namun hal tersebut dibantah Direktur Utama PLN Sofyan Basir.
Menurut Sofyan, potongan listrik yang dimaksud Menko Rizal Ramli berasal dari dana administrasi dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
"Misal dia beli listrik prabayar Rp 100.000, tapi dia beli 2 sampai 3 kali (Rp 50.000 atau Rp 20.000). Kadang-kadang harga pulsa listriknya terpotong biaya administrasi," sanggah Sofyan, usai rapat sektor kelistrikan, di Kantor Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2015).
Sebelumnya di tempat yang sama, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan ada permainan mafia di pulsa listrik atau listrik prabayar. Salah satu indikasinya masyarakat beli pulsa listrik Rp 100.000 tapi pulsa listrik yang didapatkan hanya senilai Rp 73.000.
"Ini kecil tapi penting. Rakyat sekarang pakai pulsa listrik. Ini dimonopoli. Dia beli Rp 100.000, tapi isinya hanya Rp 73.000. Ini Kejam sekali. Di sini ada mafia besar karena kalau beli pulsa telepon Rp 100.000, paling dipotong tinggal Rp 95.000," kata Rizal. Rapat ini juga dihadiri Direktur Utama PLN Sofyan Basir.
Seperti dikutip dalam situs PLN, besaran pulsa listrik (listrik pintar) antara golongan berbeda-beda. Nilai Rp 100.000 untuk beli pulsa listrik, untuk golongan rumah tangga 450-900 volt ampere (VA) dengan golongan 1.300 sampai 3.500 VA nilai kilo Watt hour (kWh) atau pulsa listriknya pasti berbeda-beda. Karena tarifnya berbeda-beda, tarif 2.200 VA bahkan yang 3.500 VA jauh lebih mahal dibandingkan golongan 1.300 VA.
Dalam transaksi pembelian pulsa listrik, ada potongan biaya administrasi, ada juga biaya PPJ yang masing-masing daerah berbeda-beda. Besaran biaya PPJ pun berbeda-beda ketika membeli pulsa listrik Rp 100.000-Rp 1.000.000.
(rrd/dnl)
Klarifikasi
masih banyak netizen yg ikut panas, tapi sudah di reply netizen cerdas:
contoh struk token jelas berapa biaya admin, berapa untuk penerangan jalan umum yg ke pemda dan berapaKwH yg didapat (bukan Rupiah)
koran Tempo Hari Ini
Penjelasan dari Manajemen PLN:
Mohon ijin share klarifikasi mengenai token prabayar.
Bila mau dishare ke chatting tetangga, silahkan.
Ijin klarifikasi:
berulang kali di media masa disampaikan ke publik informasi yang perlu diluruskan hal listrik prabayar. Boleh jadi ada dapat info yang perlu diklarifikasi menyamakan beli pulsa telpon Rp.100 ribu dapat Rp.95 ribu, sedangkan kalau beli pulsa listrik, beli Rp.100 ribu dapat Rp.75 ribu.
Padahal, kalau beli pulsa listrik, beli Rp.100 ribu, dapat 75 kWh. So, berbeda satuan.
Contoh pembelian pulsa listrik saya sampaikan berikut ini. Contoh untuk Rumah Tangga dengan daya 1300 VA.
Ada konsumen rumah tangga daya 1300 VA membeli token Rp.100 ribu.
Apa saja yang diperhitungkan dalam pembelian token tsb?
1. Administrasi bank Rp.1.600. (Tergantung bank nya, ada yang mengenakan Rp.2000)
2. Biaya Meterai= Rp.0 (karena transaksinya hanya Rp.100 ribu saja).
3. Pajak Penerangan Jalan Rp.2.306. (PPJ di DKI 2,4% dari tagihan listrik). (Ini yg membedakan beli pulsa telpon dan beli pulsa listrik. Beli pulsa listrik ada PPJ)
4. Sisa Rupiah utk listrik= 100.000 - (1.600 + 2.306)= Rp.96.094.
5. Listrik yg diperoleh= Rp.96.094/1352= 71,08 kWh. Di mana tarif listrik adalah Rp.1.352/kWh.
So, ketika membeli listrik Rp.100 ribu, dapatnya 71,08 kWh.
Besaran kWh inilah yg dimasukkan ke meter, bukan Rp.71 ribu.
Mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan.
Salam.
Biaya meterai, untuk transaksi lebih kecil dari Rp.250 ribu sd Rp.1 juta, dikenakan biaya meterai Rp.3000. Di atas satu juta rupiah dikenakan biaya meterai Rp.6000.
Hal PPJ, dipungut atas dasar Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
Seluruh hasil pungutan PPJ disetorkan ke Pemda.
Fokusmedan: Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reforms, Fabby Tumiwa meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, untuk hati-hati mengeluarkan pernyataan. Ucapan seorang menteri bisa berbahaya apalagi tidak didukung dengan data yang kuat.
Fabby mengkritik pernyataan Rizal Ramli yang menyebut ada mafia dalam penerapan listrik pra bayar atau listrik dengan pulsa token. Menurut Fabby, listrik pra bayar maupun pasca bayar sama saja dan hanya berbeda dalam sistem pembayaran.
"Rizal Ramli itu menteri, jangan asal ngomong. Dia dapat data dari mana (beli pulsa listrik Rp 100.000 dapat Rp 73.000). PLN bisa dipenjara kalau ini benar," ucap Fabby di Jakarta, Senin, dilansir merdeka.com.
Sepengetahuan Fabby, tarif listrik pra bayar maupun pasca bayar sama dan sudah di atur oleh PLN bersama DPR. Tidak benar jika ada yang mengatakan listrik menggunakan pulsa lebih boros dari meteran biasa.
"Kalau pak Rizal benar, PLN ini pelanggaran harus diselidiki. Saya sendiri tidak tahu Pak Rizal bagaimana hitungannya. Belum ada aturan yang membuat tarif pra bayar lebih mahal," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Rizal Ramli menyentil kebijakan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menjual listrik dengan voucher atau pulsa token. Menurut Rizal, kebijakan ini tidak adil karena masyarakat dibebani harga administrasi dalam penggunaannya. Selain itu, PLN juga terkesan memaksa masyarakat untuk beralih menggunakan listrik pulsa.
Rizal menjelaskan, untuk pembelian pulsa token Rp 100.000, masyarakat ternyata hanya mendapatkan aliran listrik sebesar Rp 73.000.
Untuk itu, pihaknya meminta Direktur Utama PLN Sofyan Basyir segera merevisi aturan tersebut. Rizal juga meminta PLN segera mengubah kebijakan dengan membebaskan masyarakat untuk memilih listrik secara meteran ataupun pulsa."Provider pulsa listrik itu setengah mafia," ujarnya.(yaya)
Quote:
Beli Pulsa Listrik Rp 100 Ribu Dapatnya Rp 70 Ribu? Ini Penjelasan PLN
Jakarta - Kemarin Menko bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, menyatakan ada permainan mafia dalam pulsa listrik. Salah satu indikasinya, beli pulsa listrik Rp 100.000 tapi listrik yang didapatkan hanya Rp 70.000. Kok bisa? Begini penjelasan PT PLN (Persero).
Menurut Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun, kemungkinan ada salah persepsi atas pernyataan Rizal Ramli. Karena beli pulsa Rp 100.000 tapi dapatnya hanya Rp 70.000, sebenarnya Rp 70.000 itu dalam bentuk jumlah listrik yang didapatkan, yakni 70 kilo Watt hour (kWh).
Begini penjelasan Benny Marbun kepada detikFinance, Selasa (8/9/2015).
Ada konsumen rumah tangga yang daya listriknya 1.300 volt ampere (VA). Ia membeli token (pulsa) listrik Rp 100.000. Berapa kWh listrik yang ia dapatkan? Apa saja yang diperhitungkan dalam pembelian token listrik tersebut?
Administrasi bank Rp 1.600 (Ini tergantung bank/koperasinya).
Biaya materai Rp 0 (karena jumlah pembelian token listrik hanya Rp 100.000)
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Rp 2.306. Di sini masing-masing daerah berbeda-beda, Untuk DKI Jakarta PPJ-nya 2,4% dari tagihan listrik
Beli token listrik Rp 100.000 artinya akan kena potongan biaya administrasi dan PPJ (Rp 1.600 + Rp 2.306) = Rp 96.094
Sisa rupiah Rp 96.094 tersebut dibagi Rp 1.352/kWh (tarif listrik untuk golongan 1.300 VA) hasilnya 71,08 kWh.
"Besaran kWh inilah yang dimasukkan ke meteran listrik, yakni untuk Rp 100.000 dapat listriknya 71,08 kWh. Jadi bukan Rp 71.000," jelas Benny.
Jadi, kemungkinan besar yang dimaksud Menko Rizal Ramli beli Rp 100.000 kok dapatnya Rp 70.000, kemungkinan besar adalah 71,08 kWh.
"Ini kecil tapi penting. Rakyat sekarang pakai pulsa listrik. Ini dimonopoli. Dia beli Rp 100.000, tapi isinya hanya Rp 73.000. Ini Kejam sekali. Di sini ada mafia besar karena kalau beli pulsa telepon Rp 100.000, paling dipotong tinggal Rp 95.000," kata Rizal kemarin.
http://m.detik.com/finance/read/2015...penjelasan-pln
Quote:
Original Posted By ts4l4sa►Rizal Ramli: Ada mafia, pulsa listrik Rp 100.000 dapatnya Rp 73.000
Senin, 7 September 2015 14:23
Rizal Ramli
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menyentil kebijakan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menjual listrik dengan voucher atau pulsa token.
Menurut Rizal, kebijakan ini tidak adil karena masyarakat dibebani harga administrasi dalam penggunaannya. Selain itu, PLN juga terkesan memaksa masyarakat untuk beralih menggunakan listrik pulsa.
"Kami minta lakukan kajian. Agar beban masyarakat terbebaskan," kata Rizal di Jakarta, Senin (7/9).
Rizal menjelaskan, untuk pembelian pulsa token Rp 100.000, masyarakat ternyata hanya mendapatkan aliran listrik sebesar Rp 73.000. Untuk itu, pihaknya meminta Direktur Utama PLN Sofyan Basyir segera merevisi aturan tersebut.
Rizal juga meminta PLN segera mengubah kebijakan dengan membebaskan masyarakat untuk memilih listrik secara meteran ataupun pulsa.
"Provider pulsa listrik itu setengah mafia," ujarnya.
Sentilan Menko Rizal itu langsung ditanggapi bos PLN, Sofyan Basyir. Pihaknya berjanji akan memaksimalkan daya untuk masyarakat dengan memotong biaya administrasi jadi Rp 5.000. "Kami usahakan, jadi beli Rp 100.000, listriknya bisa 95.000," terang Sofyan.
http://www.merdeka.com/uang/rizal-ra...-rp-73000.html
Rizal Ramli 'Mencium' Banyak Makelar di Proyek Listrik
Senin, 07/09/2015 14:41 WIB
Jakarta -Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyinggung praktik nakal dalam pemberian izin konsesi proyek pembangkit listrik. Rizal mencium ada praktik makelar konsesi, di mana banyak para pemenang tender listrik namun perusahaanya tak punya modal bahkan pengalaman membangun pembangkit listrik.
Akibatnya, banyak proyek pembangkit listrik mangkrak bertahun-tahun tidak dikerjakan.
"Di masa lalu. Orang-orang diberi konsesi listrik tapi dia nggak punya uang, nggak ada jaringan listrik dan pengalaman. Mereka hanya dagang konsesi," kata Rizal usai rapat koordinasi kelistrikan, di Kementerian Maritim dan Sumber Daya, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2015).
Rizal menyebut 'makelar' konsesi pembangkit listrik mirip dengan 'makelar' konsesi jalan tol. Ada pemenang tender yang tidak memiliki modal dan pengalaman. Akibatnya, proyek tersebut menjadi mangkrak.
"Presiden Jokowi waktu masih Wali kota Solo menyebut ada proyek jalan tol Semarang-Solo selama 20 tahun nggak diapa-apain, kemudian setelah dia jadi presiden. Ia menegaskan BUMN untuk mengambil alih konsesi, jalan tol-nya akhirnya bisa jadi. Sama kayak listrik, banyak yang dapat konsesi tapi dia nggak punya pengalaman, modal, dan jaringan," ujarnya.
Belajar dari itu, pemerintah akan tegas terhadap pemenang konsesi, khususnya pada proyek 35.000 megawatt (MW). Bila pemenang konsesi sudah menandatangani Power Purchase Agreement (PPA), namun tidak ada pembangunan proyek listrik dalam periode 6 bulan, maka PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan mencabut konsesi pembangkit listrik. Konsesi akan diserahkan kepada investor baru yang kompeten.
"Semua dikasih waktu 6 bulan. Nggak ada kemajuan maka konsesi dicabut. Ini cukup banyak," ujarnya.
Rizal mengaku, banyak investor dan perusahaan berpengalaman dari dalam dan luar negeri yang sekarang melirik proyek listrik di Indonesia. Sayangnya, investor perpengalaman dan padat modal kalah oleh makelar konsesi.
"Sekarang banyak tertarik karena harga listrik sudah bagus. Dulu, US$ 5,5 sen per kWh. Sekarang lebih menarik karena US$ 8-8,5 sen per kWh. Itu menarik," tuturnya.
http://finance.detik.com/read/2015/0...proyek-listrik
Rizal Ramli Sebut Ada Mafia di Bisnis Pulsa Listrik PLN, Benarkah?
Senin, 07/09/2015 15:29 WIB
Jakarta -Menko Matirim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyebut ada permainan mafia di pulsa listrik (token) atau listrik pintar PT PLN (Persero). Permainan mafia ini dirasakan Rizal karena ketika membeli pulsa listrik Rp 100.000 namun nilai listrik yang didapat hanya setara Rp 70.000. Benarkah?
"Ini kecil tapi penting. Rakyat sekarang pakai pulsa listrik. Ini dimonopoli. Dia beli Rp 100.000, tapi isinya hanya Rp 73.000. Ini Kejam sekali. Di sini ada mafia besar karena kalau beli pulsa telepon Rp 100.000, paling dipotong tinggal Rp 95.000," kata Rizal usai rapat koordinasi kelistrikan di Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Jakarta, Senin (7/9/2015). Rapat ini juga dihadiri Direktur Utama PLN Sofyan Basir.
Selain ada selisih, warga juga tidak mudah membeli pulsa elektronik. Apalagi, ketika pulsa habis di tengah malam.
"Misal kalau anak lagi belajar jam 8 malam. Listriknya padam karena pulsa habis. Isi pulsa listrik nggak semudah cari pulsa telepon," ujarnya.
Belajar dari kelemahan listrik pasca bayar (token), Rizal meminta PLN membuat 2 opsi. PLN disarankan tidak memaksa pemasangan listrik baru menggunakan listrik pulsa.
"Kami ingin, nggak boleh monopoli. Konsumen bisa pilih mau pakai meteran atau pulsa. Kalau ada potongan, maksimum misal Rp 100.000. Potongan administrasi hanya Rp 5.000," tuturnya.
Mendapat tudingan adanya mafia di bisnis pulsa listrik ini, Direktur Utama PLN Sofyan Basir membantah. Ia menjelaskan, adanya potongan listrik tersebut karena ada biaya administrasi dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
"Misal dia beli listrik pasca bayar. Rp 100.000, dia belinya 2 sampai 3 kali bayar. Kadang-kadang harga pulsa listrik terpotong biaya administrasi," sanggahnya.
Seperti dikutip dalam situs PLN, besaran pulsa listrik (listrik pintar) antara golongan berbeda-beda. nilai Rp 100.000 untuk beli pulsa listrik untuk golongan rumah tangga 450-900 volt ampere (VA) dengan golongan 1.300 sampai 3.500 VA nilai kilo Watt hour (kWh) atau pulsa listriknya pasti berbeda-beda. Karena tarifnya berbeda-beda, tarif 2.200 VA bahkan yang 3.500 VA jauh lebih mahal dibandingkan golongan 1.300 VA.
Dalam transaksi pembelian pulsa listrik, ada potongan biaya administrasi, ada juga biaya PPJ yang masing-masing daerah berbeda-beda. Besaran biaya PPJ pun berbeda-beda ketika membeli pulsa listrik Rp 100.000-Rp 1.000.000.
Bagaimana bila malam hari kehabisan pulsa listrik?
Sistem pulsa listrik PLN, bila pulsa tersisa hanya 5-20 kWh, maka pada meteran listrik akan bunyi alaram (bip-bip), alaram ini akan terus berbunyi terus selama pulsa listrik tidak di isi dan sisa pulsanya cukup untuk satu-dua hari penuh. Sehingga masyarakat punya waktu untuk mengisi pulsa.
Susahkah membeli pulsa listrik?
Saat ini PLN memudahkan masyarakat untuk mengisi pulsa listrik, bisa di koperasi, bisa di ATM di banyak bank, bisa melalui provider telekomunikasi, sampai di minimarket.
http://finance.detik.com/read/2015/0...k-pln-benarkah
---------------------------
Negeri mafioso pada berkuasa ...
Senin, 7 September 2015 14:23
Rizal Ramli
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menyentil kebijakan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menjual listrik dengan voucher atau pulsa token.
Menurut Rizal, kebijakan ini tidak adil karena masyarakat dibebani harga administrasi dalam penggunaannya. Selain itu, PLN juga terkesan memaksa masyarakat untuk beralih menggunakan listrik pulsa.
"Kami minta lakukan kajian. Agar beban masyarakat terbebaskan," kata Rizal di Jakarta, Senin (7/9).
Rizal menjelaskan, untuk pembelian pulsa token Rp 100.000, masyarakat ternyata hanya mendapatkan aliran listrik sebesar Rp 73.000. Untuk itu, pihaknya meminta Direktur Utama PLN Sofyan Basyir segera merevisi aturan tersebut.
Rizal juga meminta PLN segera mengubah kebijakan dengan membebaskan masyarakat untuk memilih listrik secara meteran ataupun pulsa.
"Provider pulsa listrik itu setengah mafia," ujarnya.
Sentilan Menko Rizal itu langsung ditanggapi bos PLN, Sofyan Basyir. Pihaknya berjanji akan memaksimalkan daya untuk masyarakat dengan memotong biaya administrasi jadi Rp 5.000. "Kami usahakan, jadi beli Rp 100.000, listriknya bisa 95.000," terang Sofyan.
http://www.merdeka.com/uang/rizal-ra...-rp-73000.html
Rizal Ramli 'Mencium' Banyak Makelar di Proyek Listrik
Senin, 07/09/2015 14:41 WIB
Jakarta -Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyinggung praktik nakal dalam pemberian izin konsesi proyek pembangkit listrik. Rizal mencium ada praktik makelar konsesi, di mana banyak para pemenang tender listrik namun perusahaanya tak punya modal bahkan pengalaman membangun pembangkit listrik.
Akibatnya, banyak proyek pembangkit listrik mangkrak bertahun-tahun tidak dikerjakan.
"Di masa lalu. Orang-orang diberi konsesi listrik tapi dia nggak punya uang, nggak ada jaringan listrik dan pengalaman. Mereka hanya dagang konsesi," kata Rizal usai rapat koordinasi kelistrikan, di Kementerian Maritim dan Sumber Daya, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2015).
Rizal menyebut 'makelar' konsesi pembangkit listrik mirip dengan 'makelar' konsesi jalan tol. Ada pemenang tender yang tidak memiliki modal dan pengalaman. Akibatnya, proyek tersebut menjadi mangkrak.
"Presiden Jokowi waktu masih Wali kota Solo menyebut ada proyek jalan tol Semarang-Solo selama 20 tahun nggak diapa-apain, kemudian setelah dia jadi presiden. Ia menegaskan BUMN untuk mengambil alih konsesi, jalan tol-nya akhirnya bisa jadi. Sama kayak listrik, banyak yang dapat konsesi tapi dia nggak punya pengalaman, modal, dan jaringan," ujarnya.
Belajar dari itu, pemerintah akan tegas terhadap pemenang konsesi, khususnya pada proyek 35.000 megawatt (MW). Bila pemenang konsesi sudah menandatangani Power Purchase Agreement (PPA), namun tidak ada pembangunan proyek listrik dalam periode 6 bulan, maka PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan mencabut konsesi pembangkit listrik. Konsesi akan diserahkan kepada investor baru yang kompeten.
"Semua dikasih waktu 6 bulan. Nggak ada kemajuan maka konsesi dicabut. Ini cukup banyak," ujarnya.
Rizal mengaku, banyak investor dan perusahaan berpengalaman dari dalam dan luar negeri yang sekarang melirik proyek listrik di Indonesia. Sayangnya, investor perpengalaman dan padat modal kalah oleh makelar konsesi.
"Sekarang banyak tertarik karena harga listrik sudah bagus. Dulu, US$ 5,5 sen per kWh. Sekarang lebih menarik karena US$ 8-8,5 sen per kWh. Itu menarik," tuturnya.
http://finance.detik.com/read/2015/0...proyek-listrik
Rizal Ramli Sebut Ada Mafia di Bisnis Pulsa Listrik PLN, Benarkah?
Senin, 07/09/2015 15:29 WIB
Jakarta -Menko Matirim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyebut ada permainan mafia di pulsa listrik (token) atau listrik pintar PT PLN (Persero). Permainan mafia ini dirasakan Rizal karena ketika membeli pulsa listrik Rp 100.000 namun nilai listrik yang didapat hanya setara Rp 70.000. Benarkah?
"Ini kecil tapi penting. Rakyat sekarang pakai pulsa listrik. Ini dimonopoli. Dia beli Rp 100.000, tapi isinya hanya Rp 73.000. Ini Kejam sekali. Di sini ada mafia besar karena kalau beli pulsa telepon Rp 100.000, paling dipotong tinggal Rp 95.000," kata Rizal usai rapat koordinasi kelistrikan di Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Jakarta, Senin (7/9/2015). Rapat ini juga dihadiri Direktur Utama PLN Sofyan Basir.
Selain ada selisih, warga juga tidak mudah membeli pulsa elektronik. Apalagi, ketika pulsa habis di tengah malam.
"Misal kalau anak lagi belajar jam 8 malam. Listriknya padam karena pulsa habis. Isi pulsa listrik nggak semudah cari pulsa telepon," ujarnya.
Belajar dari kelemahan listrik pasca bayar (token), Rizal meminta PLN membuat 2 opsi. PLN disarankan tidak memaksa pemasangan listrik baru menggunakan listrik pulsa.
"Kami ingin, nggak boleh monopoli. Konsumen bisa pilih mau pakai meteran atau pulsa. Kalau ada potongan, maksimum misal Rp 100.000. Potongan administrasi hanya Rp 5.000," tuturnya.
Mendapat tudingan adanya mafia di bisnis pulsa listrik ini, Direktur Utama PLN Sofyan Basir membantah. Ia menjelaskan, adanya potongan listrik tersebut karena ada biaya administrasi dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
"Misal dia beli listrik pasca bayar. Rp 100.000, dia belinya 2 sampai 3 kali bayar. Kadang-kadang harga pulsa listrik terpotong biaya administrasi," sanggahnya.
Seperti dikutip dalam situs PLN, besaran pulsa listrik (listrik pintar) antara golongan berbeda-beda. nilai Rp 100.000 untuk beli pulsa listrik untuk golongan rumah tangga 450-900 volt ampere (VA) dengan golongan 1.300 sampai 3.500 VA nilai kilo Watt hour (kWh) atau pulsa listriknya pasti berbeda-beda. Karena tarifnya berbeda-beda, tarif 2.200 VA bahkan yang 3.500 VA jauh lebih mahal dibandingkan golongan 1.300 VA.
Dalam transaksi pembelian pulsa listrik, ada potongan biaya administrasi, ada juga biaya PPJ yang masing-masing daerah berbeda-beda. Besaran biaya PPJ pun berbeda-beda ketika membeli pulsa listrik Rp 100.000-Rp 1.000.000.
Bagaimana bila malam hari kehabisan pulsa listrik?
Sistem pulsa listrik PLN, bila pulsa tersisa hanya 5-20 kWh, maka pada meteran listrik akan bunyi alaram (bip-bip), alaram ini akan terus berbunyi terus selama pulsa listrik tidak di isi dan sisa pulsanya cukup untuk satu-dua hari penuh. Sehingga masyarakat punya waktu untuk mengisi pulsa.
Susahkah membeli pulsa listrik?
Saat ini PLN memudahkan masyarakat untuk mengisi pulsa listrik, bisa di koperasi, bisa di ATM di banyak bank, bisa melalui provider telekomunikasi, sampai di minimarket.
http://finance.detik.com/read/2015/0...k-pln-benarkah
---------------------------
Negeri mafioso pada berkuasa ...
Quote:
Original Posted By InRealLife►Itu biaya administrasi apa emang tarifnya?
Info: Tarif listrik rumah tangga
Kalau buat 1300W ke atas memang tarifnya Rp1.352 per KWh jadi kalau beli pulsa dengan nominal Rp100.000 memang dapatnya 73 koma kWh.
Tapi kami sih senang2 aja kalau tarif listrik diturunin...
Info: Tarif listrik rumah tangga
Spoiler for tarif listrik:
Kalau buat 1300W ke atas memang tarifnya Rp1.352 per KWh jadi kalau beli pulsa dengan nominal Rp100.000 memang dapatnya 73 koma kWh.
Tapi kami sih senang2 aja kalau tarif listrik diturunin...
Sudah jelas sekarang
Diubah oleh ayah.rojak 09-09-2015 05:07
nona212 memberi reputasi
1
284.8K
1.7K
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan