JAKARTA, KOMPAS.com - Politik itu dinamis. Kata sederhana yang banyak diucapkan orang itu
tampaknya tepat untuk menggambarkan kondisi
perpolitikan tanah air saat ini. Begitu kuatnya polemik
pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri,
hingga membuat kondisi politik Indonesia berputar
180 derajat. Koalisi Indonesia Hebat yang merupakan partai
pendukung pemerintah, justru terus mendesak
Presiden Joko Widodo untuk melantik Budi yang sudah
ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai
tersangka kasus gratifikasi. Adapun Koalisi Merah
Putih yang merupakan partai oposisi, kini mendukung apapun keputusan Jokowi. Rekomendasi Tim Independen dan Ngototnya
KIH Catatan Kompas.com, pada Kamis (29/1/2015), tiga
dari empat partai pendukung pemerintah di DPR
masih "ngotot" agar Jokowi segera melantik mantan
ajudan Megawati Soekarnoputri itu. Desakan ini
bahkan masih menguat setelah Tim Independen yang
dibentuk untuk menangani konflik KPK-Polri itu merekomendasikan kepada Joko Widodo untuk tidak
melantik Budi Gunawan. Tim Independen menilai, pemilihan Budi sejak awal
bukan inisiatif Jokowi, melainkan bentuk tekanan
yang datang dari parpol. Terlebih, Budi sudah
berstatus tersangka penerimaan gratifikasi dan
rekening gendut di Komisi Pemberantasan Korupsi.
(Baca: Ketua Tim Independen: Pencalonan Budi Gunawan Bukan Inisiatif Jokowi ) Politisi Senior PDI-Perjuangan Pramono Anung,
meminta Jokowi untuk mengabaikan rekomendasi
yang diberikan tim independen itu. Pramono
menyarankan agar Jokowi lebih mendengarkan
lembaga tinggi negara seperti DPR, DPD, Mahkamah
Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi karena memiliki status hukum yang jelas.
(Baca: Pramono Anung Minta Jokowi Abaikan Rekomendasi Tim Independen) "Bukan saya tak respek dengan Tim Sembilan (Tim
Independen), tapi bagaimana pun dengarkan lembaga
tinggi negara," ujar Pramono. Ketua DPP Partai Nasdem Akbar Faizal juga
mengungkapkan hal serupa. Akbar menilai,
pelantikan Budi harus dilakukan karena jendral
bintang tiga itu sudah melakukan uji kelayakan dan
kepatutan di DPR dan dinyatakan lolos. Daripada
mendengarkan tim independen, Akbar menyarankan agar Jokowi mendengar masukan dari Dewan
Pertimbangan Presiden. "Bahwa tim independen berikan masukan, ya
monggo. Tapi jangan sampai memaksakan kehendak
harus didengerin," ucapnya. Ketua DPP Hanura Sarifuddin Suding, mengingatkan
Jokowi berpotensi melanggar undang-undang jika
Budi Gunawan yang sudah diloloskan DPR tak dilantik.
Sudding juga tidak mau memikirkan mengenai
masalah etika mengenai dilantiknya seorang
tersangka koruptor. "Pelantikan sudah sesuai undang-undang. Yang pasti
bahwa ketika Jokowi menaati perundang-undangan,
kita dukung. Kita berdasarkan hukum saja, hukum itu
sudah di atasnya etika," ucap Sudding. Hanya Partai Kebangkitan Bangsa yang berbeda
sikap. PKB mengaku tak mau ikut campur terkait
pemilihan Budi Gunawan sebagai Kapolri. PKB sebagai
partai pendukung Jokowi-JK, sengaja bersikap netral
karena merasa sudah banyak penumpang gelap,
termasuk dari parpol, yang terlibat dalam masalah ini. "PKB memang tidak ikut campur. Karena nuansa
politisnya sudah kental. Banyak penumpang
gelapnya," kata Wasekjen PKB Lukman Edy. Melunaknya KMP KMP yang awalnya sempat menjadi "lawan politik"
Jokowi, kini mulai melunak pasca pertemuan Ketua
Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan
Jokowi. Kedua rival yang bertarung sengit di Pilpres
2014 lalu itu, melakukan reuni di Istana Bogor, Jawa
Barat, Kamis siang. Meski reuni empat mata itu berlangsung tertutup, usai
pertemuan publik dapat melihat reuni kedua tokoh
berlangsung lancar. Senyum hingga tawa
mengembang keluar dari wajah Jokowi dan Prabowo,
seakan tidak ada sisa-sia perseteruan yang terjadi
antara keduanya. Walau datang sebagai Ketua Ikatan Pencak Silat
Indonesia, Prabowo mengaku turut membahas soal
polemik Budi Gunawan dengan Jokowi. Menurut
Prabowo, ia yakin Presiden Joko Widodo akan
mengambil keputusan sesuai kehendak publik. (Baca: Prabowo Dukung Apa Pun Keputusan Jokowi soal Budi
Gunawan) "Saya yakin beliau mengutamakan kepentingan
rakyat di atas kepentingan lainnya dan beliau akan
memilih yang terbaik," kata Prabowo. Usai pertemuan "mesra" itu, Prabowo dan elite KMP
lain langsung mengadakan rapat di Bakrie Tower.
Selain Prabowo, hadir seluruh petinggi parol KMP
yakni: Ketua Presidium KMP yang juga Ketua Umum
Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai
Amanat Nasional Hatta Rajasa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, dan mantan Ketua
Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma
Ali. Aburizal mengaku rapat yang diadakan setiap bulan
itu turut membahas pelantikan Budi Gunawan.
Menurut Aburizal, menyerahkan segala keputusan
kepada Jokowi. KMP, kata dia, tidak akan melakukan
penekanan karena penunjukan Kapolri sepenuhnya
adalah hak presiden. "Masalah Kapolri, bolanya sudah ada di tangan
presiden. Presiden yang kemudian menentukan dapat
melantik atau tidak," kata pria yang akrab disapa Ical
ini. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon
mengungkapkan bahwa Prabowo bersama KMP akan
mendukung sepenuhnya apapun keputusan Jokowi
terkait kapolri. Bahkan, kata Fadli, KMP siap pasang
badan jika keputusan Jokowi nantinya ditentang oleh
sejumlah pihak, termasuk dari parpol KIH. (Baca: KMP Siap "Pasang Badan" jika Keputusan Jokowi soal
Kapolri Diprotes KIH) "Pokoknya kalau untuk kepentingan bangsa dan
negara, apapun yang perlu kita lakukan akan kita
lakuan," kata Fadli saat ditanya soal kesiapan
membela Jokowi itu. Jokowi Mencari Dukungan Pengamat politik dari Universitas Indonesia Agung
Suprio menilai pertemuan antara Jokowi dan Prabowo
dimaksudkan untuk meminta dukungan. Menurut dia,
Jokowi membutuhkan dukungan moral dari Prabowo
untuk mencabut pelantikan Budi Gunawan. "Budi Gunawan didukung PDI-P, Nasdem, dan Hendro
Priyono. Jokowi tidak tahan dengan tekanan dari
ketua umum partai politik. Jokowi mencari sumber
dukungan baru di saat dukungan dari partainya sudah
mencapai titik kritis," kata Agung. Agung menuturkan, Jokowi sengaja memancing
Prabowo untuk turun ke gelanggang untuk
menghadapi perseteruan antara dia dengan para
ketua umum parpol pendukung. Agung menduga
Jokowi mau menjadikan Prabowo bumper untuk
melindungi dirinya dari intervensi ketum parpol yang selama ini mendukungnya. "Ini ironi. Tapi menjadi menarik karena Jokowi-
Prabowo membuka banyak kemungkinan politik
dalam jangka pendek," tuturnya. Apa pun makna di balik pertemuan Jokowi-Prabowo,
sepertinya politik indonesia kedepan akan semakin
dinamis.