- Beranda
- Komunitas
- Pilih Capres & Caleg
Laporan gugatan Prabowo dengan bahasa manusia
TS
Irwanryu
Laporan gugatan Prabowo dengan bahasa manusia
Salam Sejahtera bagi teman2 sekalian,
Ane mau ngebahas masalah gugatan PHPU dari tim merah putih terhadap KPU. ok setelah beberapa hari sidang kita sudah bisa mengambil spekulasi dari sidang ini.
Tim merah putih belum sepenuhnya siap dan menemukan bukti yang benar2 konkrit sehingga menjadi BAHAN GUYONAN masyarakat sosial dan media sosial.
- Spekulasi ini ane ambil dari beberapa komenan di beberapa medsos dan tetangga2 ane beserta relawan dari kedua kubu. Kenapa saya bilang seperti ini?
Okay kita bahas bersama sekarang (kalau ada bagian yang salah tolong teman2 bantu memkoreksinya, ane juga manusia biasa bukan titisan allah seperti pak Prabowo
).
Kita flash back lagi tentang gugatan PHPU tim merah putih yang sudah kita semua kuliti. Disana dikatakan bahwa "Terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif.
Sekarang kita bahas satu per satu ketiga kata itu:
TERSTRUKTUR
Sinonim dari kata ini adalah terbentuk atau terencanakan. Okay kita gunakan sinonim terencanakan karena lebih mudah dicerna oleh bahasa manusia. Logika kita berpikir jika memang terencana dan dalam gugatan PHPU itu menjelaskan "telah terjadi penggelembungan suara siluman."
dari kata-kata ini apa yang bisa kita tangkap? Logika jika memang ada suara siluman yang menggelembungkan salah satu calon seharusnya total akhir suara dalam laporan PHPU tim merah putih itu tidak mungkin "sama" dengan KPU. Logika sederhanannya gini
Anggap si A mencoblos di TPS A terus pindah ke TPS B buat mencoblos lagi buat pasangan 1,5. oke kalau dalam hasil KPU berarti itu 2 suara, dan kalau memang terjadi "PENGGELEMBUNGAN" suara harusnya dihitung 1 suara saja. Jadi suara yang di TPS B hilang. kalau menurut ane ini sama aja gugatan ini menerangkan bahwa mau melapor gugatan tidak "terencana" dengan baik atau dalam bahasa manusia titisan allah itu "terstruktur" dengan baik sehingga tidak dipahami oleh awam macam kita.
SISTEMATIS
kurang lebih sama dengan Terencana atau bahasa yang lebih kena-nya TERSUSUN secara rapi. Ok kita gunakan metode bahasa manusia lagi untuk menjelaskan,
Tersusun secara rapi dalam laporan PHPU tapi Kebanyakan yang dilaporkan tuh masalah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Dan yang paling banyak diprotes masalah DPKTb.
Mari kta bedah Rekap DC1 yang bisa dilihat di website KPU.
Setelah direkap jumlah DPKTb sebagai berikut :
Di laporan Tim Pembela Merah Putih Tertulis :
"Bahwa kecurangan yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 2 dilakukan dengan cara melakukan penambahan DPKTb di Basis Pasangan Nomor Urut 1, Sementara di Basis Pasangan Nomor Urut 2 penambahan DPKTb rendah." (Halaman 12)
Dari data di atas, secara persentasi DPKTb terbesar berada di Kepualaun Riau (6,96%), DKI Jakarta (5,94%), Banten (3,64%) dan Jawa Barat sendiri yang menjadi basis capres no. 1 berjumlah 2,61%.
Kalau di lihat dari provinsi terbanyak presentase DPKTb di atas bisa di lihat kalau tingginya DPKTb cenderung berada di provinsi yang memiliki kota-kota industri yang memungkinkan banyaknya pekerja pendatang yang tidak terdaftar dalam DPT TPS setempat.
Kita ambil contoh di Jawa Barat, jumlah terbesar seluruh pengguna hak pilih tuh di Kabupaten Bandung namun jumlah pemilih yang menggunakan DPKTb terbesar di Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bandung :
jumlah seluruh pengguna hak pilih : 1.846.423
jumlah pemilih yang menggunakan DPKTb : 45.634 (2,47%)
Kabupaten Bekasi :
jumlah seluruh pengguna hak pilih : 1.472.317
jumlah pemilih yang menggunakan DPKTb : 95.367 (6,48%)
Terlihat jelas bahwa tingginya penggunaa DPKTb di Kabupaten Bekasi yang merupakan kota industri.
Kita ilustrasikan seperti berikut :
Mahmud adalah warga negara indonesia yang ber-KTP-kan Banyuwangi tetapi dia bekerja sebagai buruh pabrik di Bekasi. Mahmud tidak terdaftar di TPS tempat dia bekerja di Bekasi tetapi terdaftar di alamat KTP nya di Banyuwangi. Apakah untuk mendapatkan hak pilihnya Mahmud harus pulang dulu ke Banyuwangi agar mendapatkan formulir A5 dari TPS asalnya?. Apakah dengan tidak pulang ke Banyuwangi Mahmud harus kehilangan hak nya sebagai warga negara?. Agar tidak kehilangan hak sebagai warga negaranya maka dimasukan lah Mahmud dalam DPKTb.
Apakah hal tersebut bisa merupakan kecurang yang terstruktur dan masif???
Kesimpulan :
1. Tingginya presentase DPKTb bukan berdasar pada basis si A atau Si B, tapi cenderung berdasar provinsi dengan tingginya jumlah pendatang.
2. KPU (mungkin) tidak bisa dikatakan melakukan kecurangan secara terstruktur dan masif dalam memasukan pemilih ke dalam DPKTb. KPU cenderung melindungi hak seorang warga negara dalam menyalurkan suaranya.
3. KPU tidak akan serta merta memasukan pemilih ke dalam DPKTb karena di setiap TPS keputusan KPPS pasti dengan persetujuan saksi-saksi dan dapat dibuktikan dengan penandatangan form C1 oleh saksi.
4. Tidak ada bukti valid kalau pemilih DPKTb tersebut memilih hanya untuk salah satu capres maka dengan demikian tidak bisa juga disimpulkan kalau tingginya DPKTb merupakan kecurangan salah satu capres.
5. Apabila masih berasumsi bahwa tingginya DPKTb merupakan kecurangan salah satu capres maka tidak perlu melakukan Pemungutan Suara Ulang. Anggap saja suara DPKTb tersebut tidak sah dan tinggal kurangi dari hasil perolehan suara capres tersebut.
Jumlah DPTb + DPKTb : 438.972 + 2.848.860 = 3.287.832
Hasil Perolehan Suara
Capres No. 1 = 62.576.444
Capres No. 2 = 70.997.833
Jika DPTb + DPKTb diangap tidak sah dan dikurangkan ke perolehan suara capres no. 2 maka akan menjadi:
Capres No. 1 = 62.576.444 (48,03%)
Capres No. 2 = 67.710.001 (51,97%)
Hasilnya pun CAPRES NO.2 tetap UNGGUL.
Apa ini yang dinamakan "Tersusun secara rapi"? Logika dari mana tuh Sistematisnya?
MASIF
Ini tanya aja sama yang nyanyi "CINTA INI MEMBUNUHKU" (TS gaje kebanyakan baca komik meme nih
)
ok sinonim kata dari masif ini adalah PADAT yang paling mendekati. Ok kita gabungkan ketiga kata ini Terstruktur, Tersusun rapi secara "PADAT".
okay kita flash back lagi yang katanya mau membawa 10 bukti truk, 15 mobil lapis legit eh salah lapis baja, 2000 gulung guling kertas (lebay
). Dan pada kenyataannya cuman 12 kontainer tapi bukan "mobil truk kontainer" melainkan "KOTAK KONTAINER" isinya pun gak nyampe penuh cuman setengah. nah kita anggap ini adalah barang bukti yang katanya paling shahih. okay kita kembali ke PHPU kembali, disitu ditulis tentang tps okay ane comot dari beberapa komen dari kaskuser lain dari thread ane yang ane bikin tentang PHPU wowo,
okay kalau yang ini tentang jumlah penggunaan surat suara silahkan cek linknya agan googler dibawah ini
www.kaskus.co.id/thread/53d41619dc06bd083d8b481d/perbandingan-data-berkas-gugatan-phpu-prabowo-hatta-ke-mk-dengan-data-c1-kpu
Nah sekarang apakah ini yang dinamakan terencana,tersusun dengan rapi dan padat? kalau menurut ane ini namanya tidak konsisten dengan kata2 diatas diartikan dalam bahasa titisan allah "terstruktur, sistematis, dan masif".
Kalau kata hakim2 di MK sih mau menggugat tapi laporan dan buktinya aja gak kongkrit sesuai apa yang diinginkan tim merah putih. Atau mau menunjukkan kecurangan itu dengan "bukti" bukan dengan pidato kenegaraan lagi.
Silahkan kalau ada yang mau menambahkan dan terima kasih. Semoga teman2 sehat selalu.
Kita semua tahu bagaimana cara pemilu di beberapa daerah PAPUA khususnya daerah pedalaman dilakukan. Prabowo mempermasalahkan sistem noken di Papua. Okay atau bahasa manusia titisan allah tuh negara kita lebih parah dari negara otoriter, komunis bla bla bla.... so ane akan membahas Thread tentang "SISTEM NOKEN", berita ini bulan April yang lalu sesudah "PEMILU LEGISLATIF" diadakan,
Jayapura - Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian menyebut, salah satu kerawanan jelang Pemilu yang dihadapi salah satunya adalah pro-kontra sistem noken. Seperti apa sistem yang kerap digunakan di masyarakat pegunungan di Papua ini?
Ada dua sistem noken yang biasa digunakan masyarakat di pegunungan Papua, yaitu pola big men atau suara diserahkan dan diwakilkan kepada ketua adat, dan pola noken gantung dimana masyarakat lain dapat melihat suara yang telah disepakati masuk ke kantung partai yang sebelumnya telah ditetapkan.
Dalam sistem noken ini, maka prinsip rahasia tidak lagi berlaku. "Karena ini untuk menghargai sistem big men tadi, dimana warga harus taat pada kesepakan yang telah dibuat dan dipimpin oleh kepala suku," kata Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian, di Mapolda Papua, Jl Sam Ratulangi, Selasa (1/4/2014).
Menurut Tito, praktik noken masih terdapat di beberapa wilayah pegunungan di Papua. Ini dikarenakan faktor geografis dan ketersebaran masyarakat di wilayah pegunungan itu sendiri atau mereka yang hidup tanpa akses informasi, transportasi, atau pun komunikasi.
Tidak mudah untuk menjangkau distrik-distrik dan sebaran masyarakat pegunungan. Biaya yang tidak sedikit dikeluarkan bagi para caleg untuk mensosialisasikan visi-misinya.
"Dia harus naik pesawat Rp 50-60 juta sekali jalan," kata Tito.
Lalu, adakah caleg yang berkampanye di wilayah pegunungan, dan bagaimana mereka yang menyampaikan siapa serta visi misi yang mereka bawa?
Pola sosialisasi yang diterapkan tentu berbeda dengan kampanye pada umumnya. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan upacara Bakar Batu (upacara dimana terdapat babi yang dimasak di atas bara batu). Cara ini dinilai efektif dalam merangkul masyarakat untuk datang dan memperkenalkan diri.
Dalam upacara ini pula mereka bernegosiasi dengan para kepala suku untuk menentukan pilihan. Bisa jadi siapa yang sering bakar batu dialah yang berkesempatan dipilih meski mayoritas pemilih tidak paham dengan maksud si caleg, karena suara mereka diwakilkan oleh ketua suku.
Terkait dengan pro kontra ini, Polda Papua menyarankan agar para partai politik di daerah agar berembug membuat kesepakatan di wilayah mana yang realistis dapat menggunakan noken dam di mana yang menggunakan pola one man one vote (TPS).
"Setelah ada kesepakatan ini maka kalau ada yang tidak sepakat kita minta tidak boleh ada kekerasan apalagi mengerahkan massa, memprovokasi, massa untuk melakukan aksi anarkis. Kita persilakan mereka menggunakan jalur hukum di MK atau PTUN," terang Tito.
sumber: http://m.detik.com/news/read/2014/04...gunungan-papua
ini untuk video tentang sistem noken itu,
okay sekarang banyak yang ngomong saksi Prabowo dari Papua memperjuangkan demokrasi. So what? Kalau memang udah tau adanya sistem noken ini, harusnya dipermasalahkan dari awal. salahnya Prabowo adalah kenapa tidak berani Kampanye disana. sekarang Logika manusia awam kita mau meminta dukungan tapi gak mau ketempat tersebut ya otomatis gak bakal ada yang tau anda.
Kenapa sistem noken memenangkan Jokowi, alasannya karena ini
pada saat masa kampanye, Jadi kalau mau menggugat itu pinteran dikit napa. mempermasalahkan suara 0 disana tapi punya pihak lawannya tidak dipermasalahkan
Ane mau ngebahas masalah gugatan PHPU dari tim merah putih terhadap KPU. ok setelah beberapa hari sidang kita sudah bisa mengambil spekulasi dari sidang ini.
Tim merah putih belum sepenuhnya siap dan menemukan bukti yang benar2 konkrit sehingga menjadi BAHAN GUYONAN masyarakat sosial dan media sosial.
- Spekulasi ini ane ambil dari beberapa komenan di beberapa medsos dan tetangga2 ane beserta relawan dari kedua kubu. Kenapa saya bilang seperti ini?
Okay kita bahas bersama sekarang (kalau ada bagian yang salah tolong teman2 bantu memkoreksinya, ane juga manusia biasa bukan titisan allah seperti pak Prabowo
).Kita flash back lagi tentang gugatan PHPU tim merah putih yang sudah kita semua kuliti. Disana dikatakan bahwa "Terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif.
Sekarang kita bahas satu per satu ketiga kata itu:
TERSTRUKTUR
Sinonim dari kata ini adalah terbentuk atau terencanakan. Okay kita gunakan sinonim terencanakan karena lebih mudah dicerna oleh bahasa manusia. Logika kita berpikir jika memang terencana dan dalam gugatan PHPU itu menjelaskan "telah terjadi penggelembungan suara siluman."
dari kata-kata ini apa yang bisa kita tangkap? Logika jika memang ada suara siluman yang menggelembungkan salah satu calon seharusnya total akhir suara dalam laporan PHPU tim merah putih itu tidak mungkin "sama" dengan KPU. Logika sederhanannya gini
Anggap si A mencoblos di TPS A terus pindah ke TPS B buat mencoblos lagi buat pasangan 1,5. oke kalau dalam hasil KPU berarti itu 2 suara, dan kalau memang terjadi "PENGGELEMBUNGAN" suara harusnya dihitung 1 suara saja. Jadi suara yang di TPS B hilang. kalau menurut ane ini sama aja gugatan ini menerangkan bahwa mau melapor gugatan tidak "terencana" dengan baik atau dalam bahasa manusia titisan allah itu "terstruktur" dengan baik sehingga tidak dipahami oleh awam macam kita.
SISTEMATIS
kurang lebih sama dengan Terencana atau bahasa yang lebih kena-nya TERSUSUN secara rapi. Ok kita gunakan metode bahasa manusia lagi untuk menjelaskan,
Tersusun secara rapi dalam laporan PHPU tapi Kebanyakan yang dilaporkan tuh masalah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Dan yang paling banyak diprotes masalah DPKTb.
Mari kta bedah Rekap DC1 yang bisa dilihat di website KPU.
Setelah direkap jumlah DPKTb sebagai berikut :
Di laporan Tim Pembela Merah Putih Tertulis :
"Bahwa kecurangan yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 2 dilakukan dengan cara melakukan penambahan DPKTb di Basis Pasangan Nomor Urut 1, Sementara di Basis Pasangan Nomor Urut 2 penambahan DPKTb rendah." (Halaman 12)
Dari data di atas, secara persentasi DPKTb terbesar berada di Kepualaun Riau (6,96%), DKI Jakarta (5,94%), Banten (3,64%) dan Jawa Barat sendiri yang menjadi basis capres no. 1 berjumlah 2,61%.
Kalau di lihat dari provinsi terbanyak presentase DPKTb di atas bisa di lihat kalau tingginya DPKTb cenderung berada di provinsi yang memiliki kota-kota industri yang memungkinkan banyaknya pekerja pendatang yang tidak terdaftar dalam DPT TPS setempat.
Kita ambil contoh di Jawa Barat, jumlah terbesar seluruh pengguna hak pilih tuh di Kabupaten Bandung namun jumlah pemilih yang menggunakan DPKTb terbesar di Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bandung :
jumlah seluruh pengguna hak pilih : 1.846.423
jumlah pemilih yang menggunakan DPKTb : 45.634 (2,47%)
Kabupaten Bekasi :
jumlah seluruh pengguna hak pilih : 1.472.317
jumlah pemilih yang menggunakan DPKTb : 95.367 (6,48%)
Terlihat jelas bahwa tingginya penggunaa DPKTb di Kabupaten Bekasi yang merupakan kota industri.
Kita ilustrasikan seperti berikut :
Mahmud adalah warga negara indonesia yang ber-KTP-kan Banyuwangi tetapi dia bekerja sebagai buruh pabrik di Bekasi. Mahmud tidak terdaftar di TPS tempat dia bekerja di Bekasi tetapi terdaftar di alamat KTP nya di Banyuwangi. Apakah untuk mendapatkan hak pilihnya Mahmud harus pulang dulu ke Banyuwangi agar mendapatkan formulir A5 dari TPS asalnya?. Apakah dengan tidak pulang ke Banyuwangi Mahmud harus kehilangan hak nya sebagai warga negara?. Agar tidak kehilangan hak sebagai warga negaranya maka dimasukan lah Mahmud dalam DPKTb.
Apakah hal tersebut bisa merupakan kecurang yang terstruktur dan masif???
Kesimpulan :
1. Tingginya presentase DPKTb bukan berdasar pada basis si A atau Si B, tapi cenderung berdasar provinsi dengan tingginya jumlah pendatang.
2. KPU (mungkin) tidak bisa dikatakan melakukan kecurangan secara terstruktur dan masif dalam memasukan pemilih ke dalam DPKTb. KPU cenderung melindungi hak seorang warga negara dalam menyalurkan suaranya.
3. KPU tidak akan serta merta memasukan pemilih ke dalam DPKTb karena di setiap TPS keputusan KPPS pasti dengan persetujuan saksi-saksi dan dapat dibuktikan dengan penandatangan form C1 oleh saksi.
4. Tidak ada bukti valid kalau pemilih DPKTb tersebut memilih hanya untuk salah satu capres maka dengan demikian tidak bisa juga disimpulkan kalau tingginya DPKTb merupakan kecurangan salah satu capres.
5. Apabila masih berasumsi bahwa tingginya DPKTb merupakan kecurangan salah satu capres maka tidak perlu melakukan Pemungutan Suara Ulang. Anggap saja suara DPKTb tersebut tidak sah dan tinggal kurangi dari hasil perolehan suara capres tersebut.
Jumlah DPTb + DPKTb : 438.972 + 2.848.860 = 3.287.832
Hasil Perolehan Suara
Capres No. 1 = 62.576.444
Capres No. 2 = 70.997.833
Jika DPTb + DPKTb diangap tidak sah dan dikurangkan ke perolehan suara capres no. 2 maka akan menjadi:
Capres No. 1 = 62.576.444 (48,03%)
Capres No. 2 = 67.710.001 (51,97%)
Hasilnya pun CAPRES NO.2 tetap UNGGUL.
Apa ini yang dinamakan "Tersusun secara rapi"? Logika dari mana tuh Sistematisnya?
MASIF
Ini tanya aja sama yang nyanyi "CINTA INI MEMBUNUHKU" (TS gaje kebanyakan baca komik meme nih
)ok sinonim kata dari masif ini adalah PADAT yang paling mendekati. Ok kita gabungkan ketiga kata ini Terstruktur, Tersusun rapi secara "PADAT".
okay kita flash back lagi yang katanya mau membawa 10 bukti truk, 15 mobil lapis legit eh salah lapis baja, 2000 gulung guling kertas (lebay
). Dan pada kenyataannya cuman 12 kontainer tapi bukan "mobil truk kontainer" melainkan "KOTAK KONTAINER" isinya pun gak nyampe penuh cuman setengah. nah kita anggap ini adalah barang bukti yang katanya paling shahih. okay kita kembali ke PHPU kembali, disitu ditulis tentang tps okay ane comot dari beberapa komen dari kaskuser lain dari thread ane yang ane bikin tentang PHPU wowo,Quote:
Original Posted By shabutaro►nambahin kekonyolan:
berhubung ane orang yg kepo akan hasil pemilu di tempat ane (TPS - Kelurahan - Kecamatan), ane menemukan keanehan disini:
Cek aja disini:
http://pilpres2014.kpu.go.id/c1.php
Provinsi Jawa Timur -> Kota Surabaya -> Kecamatan Gubeng -> Kelurahan Mojo
Kelurahan Mojo cuman sampe 82 TPS
Pejwan gan!
berhubung ane orang yg kepo akan hasil pemilu di tempat ane (TPS - Kelurahan - Kecamatan), ane menemukan keanehan disini:
Cek aja disini:
http://pilpres2014.kpu.go.id/c1.php
Provinsi Jawa Timur -> Kota Surabaya -> Kecamatan Gubeng -> Kelurahan Mojo
Kelurahan Mojo cuman sampe 82 TPS
Pejwan gan!
Quote:
Original Posted By smadleva►Tabel I hal 16-65 ada 77 TPS (moga nggak salah hitung) dengan jumlah Pengguna Hak Pilih = 0 tapi kok yang nyoblos banyak...
Bagaimana bisa ???
Cek sendiri di C1 nya kalau mau ya...
Bagaimana bisa ???
Spoiler for 1:
Spoiler for 2:
Spoiler for 3:
Spoiler for 4:
Spoiler for 5:
Cek sendiri di C1 nya kalau mau ya...
Quote:
Original Posted By davidr23►Hal. 111 kota Semarang, Kec. Bringin, Kel. Bringin tidak ada TPS 17, cuma ada sampai TPS 9. CMIIW.
okay kalau yang ini tentang jumlah penggunaan surat suara silahkan cek linknya agan googler dibawah ini
www.kaskus.co.id/thread/53d41619dc06bd083d8b481d/perbandingan-data-berkas-gugatan-phpu-prabowo-hatta-ke-mk-dengan-data-c1-kpu
Nah sekarang apakah ini yang dinamakan terencana,tersusun dengan rapi dan padat? kalau menurut ane ini namanya tidak konsisten dengan kata2 diatas diartikan dalam bahasa titisan allah "terstruktur, sistematis, dan masif".
Kalau kata hakim2 di MK sih mau menggugat tapi laporan dan buktinya aja gak kongkrit sesuai apa yang diinginkan tim merah putih. Atau mau menunjukkan kecurangan itu dengan "bukti" bukan dengan pidato kenegaraan lagi.
Silahkan kalau ada yang mau menambahkan dan terima kasih. Semoga teman2 sehat selalu.
Spoiler for Update tentang PAPUA:
Kita semua tahu bagaimana cara pemilu di beberapa daerah PAPUA khususnya daerah pedalaman dilakukan. Prabowo mempermasalahkan sistem noken di Papua. Okay atau bahasa manusia titisan allah tuh negara kita lebih parah dari negara otoriter, komunis bla bla bla.... so ane akan membahas Thread tentang "SISTEM NOKEN", berita ini bulan April yang lalu sesudah "PEMILU LEGISLATIF" diadakan,
Jayapura - Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian menyebut, salah satu kerawanan jelang Pemilu yang dihadapi salah satunya adalah pro-kontra sistem noken. Seperti apa sistem yang kerap digunakan di masyarakat pegunungan di Papua ini?
Ada dua sistem noken yang biasa digunakan masyarakat di pegunungan Papua, yaitu pola big men atau suara diserahkan dan diwakilkan kepada ketua adat, dan pola noken gantung dimana masyarakat lain dapat melihat suara yang telah disepakati masuk ke kantung partai yang sebelumnya telah ditetapkan.
Dalam sistem noken ini, maka prinsip rahasia tidak lagi berlaku. "Karena ini untuk menghargai sistem big men tadi, dimana warga harus taat pada kesepakan yang telah dibuat dan dipimpin oleh kepala suku," kata Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian, di Mapolda Papua, Jl Sam Ratulangi, Selasa (1/4/2014).
Menurut Tito, praktik noken masih terdapat di beberapa wilayah pegunungan di Papua. Ini dikarenakan faktor geografis dan ketersebaran masyarakat di wilayah pegunungan itu sendiri atau mereka yang hidup tanpa akses informasi, transportasi, atau pun komunikasi.
Tidak mudah untuk menjangkau distrik-distrik dan sebaran masyarakat pegunungan. Biaya yang tidak sedikit dikeluarkan bagi para caleg untuk mensosialisasikan visi-misinya.
"Dia harus naik pesawat Rp 50-60 juta sekali jalan," kata Tito.
Lalu, adakah caleg yang berkampanye di wilayah pegunungan, dan bagaimana mereka yang menyampaikan siapa serta visi misi yang mereka bawa?
Pola sosialisasi yang diterapkan tentu berbeda dengan kampanye pada umumnya. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan upacara Bakar Batu (upacara dimana terdapat babi yang dimasak di atas bara batu). Cara ini dinilai efektif dalam merangkul masyarakat untuk datang dan memperkenalkan diri.
Dalam upacara ini pula mereka bernegosiasi dengan para kepala suku untuk menentukan pilihan. Bisa jadi siapa yang sering bakar batu dialah yang berkesempatan dipilih meski mayoritas pemilih tidak paham dengan maksud si caleg, karena suara mereka diwakilkan oleh ketua suku.
Terkait dengan pro kontra ini, Polda Papua menyarankan agar para partai politik di daerah agar berembug membuat kesepakatan di wilayah mana yang realistis dapat menggunakan noken dam di mana yang menggunakan pola one man one vote (TPS).
"Setelah ada kesepakatan ini maka kalau ada yang tidak sepakat kita minta tidak boleh ada kekerasan apalagi mengerahkan massa, memprovokasi, massa untuk melakukan aksi anarkis. Kita persilakan mereka menggunakan jalur hukum di MK atau PTUN," terang Tito.
sumber: http://m.detik.com/news/read/2014/04...gunungan-papua
ini untuk video tentang sistem noken itu,
okay sekarang banyak yang ngomong saksi Prabowo dari Papua memperjuangkan demokrasi. So what? Kalau memang udah tau adanya sistem noken ini, harusnya dipermasalahkan dari awal. salahnya Prabowo adalah kenapa tidak berani Kampanye disana. sekarang Logika manusia awam kita mau meminta dukungan tapi gak mau ketempat tersebut ya otomatis gak bakal ada yang tau anda.
Kenapa sistem noken memenangkan Jokowi, alasannya karena ini
pada saat masa kampanye, Jadi kalau mau menggugat itu pinteran dikit napa. mempermasalahkan suara 0 disana tapi punya pihak lawannya tidak dipermasalahkan
Diubah oleh Irwanryu 13-08-2014 00:28
anasabila memberi reputasi
1
5.9K
42
Thread Digembok
Urutan
Terbaru
Terlama
Thread Digembok
Komunitas Pilihan