Dahlan Iskan Menunggu Serangan Keenam



Entah jurus apa lagi yang akan digunakan para pejabat istana dan politisi untuk memaksa Dahlan Iskan mundur sebagai Menteri BUMN. Sudah berbagai cara dilakukan untuk menjegal langkah Dahlan. Semua gagal total. Yang terbaru, Dahlan dipaksa mundur dari kabinet mengikuti jejak Gita Wiryawan.

Lawan-lawan politik Dahlan benar-benar salah perhitungan. Mereka mengira Dahlan akan bersedia meninggalkan kursi kementerian karena menomorsatukan keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat. Apalagi posisi Dahlan saat ini adalah calon terkuat pemenang konvensi.

Seperti diketahui, Dahlan awalnya tidak berminat ikut konvensi Partai Demokrat. Selain karena bukan kader partai, Dahlan ingin berkonsentrasi menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai menteri BUMN. Dahlan ingin menyelesaikan rekstrurisasi 140 perusahaan pelat merah dengan lebih dari 400 anak perusahaannya itu.

Dahlan ikut konvensi Partai Demokrat karena setelah dua kali diminta Presiden SBY. Hanya dengan bantuan para relawan Demi Indonesia tanpa dukungan mesin partai, Dahlan mengungguli calon-calon lain.

Elektabilitas Dahlan dalam konvensi ternyata mengejutkan. Hasil survey menunjukkan bahwa dari 11 calon presiden peserta konvensi, Dahlan dipilih 47 persen rakyat. Sementara ‘’orang dalam’’ yang dipersiapkan menang, justru hanya menempati ranking dua, dengan skor hanya 3 persen saja!

Kalangan elite Partai Demokrat dan pejabat istana sepertinya tidak gembira terhadap kenyataan itu. Kemenangan Dahlan dalam konvensi sepertinya keluar dari skenario. Seharusnya kader partai yang menang. Dahlan yang bukan kader hanya boleh menjadi ‘’pupuk bawang’’, bukan pemenang.

Serangan Pertama: Kisruh Harga LPG 12 Kg

Sejak kabar kemenangan hasil survey tahap pertama beredar akhir Desember 2013, Dahlan mulai menjadi sasaran tembak banyak lawan. Dahlan dipojokkan karena dianggap menaikkan harga LPG 12 Kg secara diam-diam. Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengaku tidak pernah dimintai pendapat. Menteri ESDM Jero Wacik pun setali tiga uang. Padahal, pemberitahuan rencana kenaikan harga sudah diajukan Pertamina berbulan-bulan sebelumnya.

Gas LPG 12 Kg bukanlah barang yang disubsidi negara karena dikonsumsi kelas menengah atas. Walau menimbulkan kerugian, Pertamina belum pernah menaikkan harga LPG 12 Kg itu selama 4 tahun terakhir. Berdasar hasil audit, BPK memerintahkan Pertamina menaikkan harga gas nonsubsidi itu pada 2014 karena bisnis LPG 12 Kg telah menurunkan laba Pertamina hingga Rp 7,7 triliun per tahun.

Alhasil, setelah sempat naik harga selama sepekan, harga LPG diturunkan pemerintah. Lawan politik pun menggoreng isu pembatalan harga LPG 12 Kg itu sebagai bentuk kebodohan Direktur Utama Pertamina yang tidak peka pada daya beli masyarakat. Targetnya satu: Dahlan Iskan mundur dari jabatan Menteri BUMN sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kesalahan Pertamina.

Pada saat semua menyalahkan Dirut Pertamina, Dahlan menyatakan permohonan maaf secara terbuka, sebagai wakil pemerintah. Pernyataannya disiarkan di semua media cetak, radio dan televisi. Dahlan dengan blak-blakan menjelaskan latar belakang kenaikan harga LPG 12 Kg itu kepada media.

Dahlan menyatakan bahwa Dirut Pertamina bukan pihak yang sepatutnya menanggung kesalahan. Dahlan juga tidak menyalahkan sistem birokrasi di kementerian terkait yang membuat pemberitahuan rencana kenaikan harga tidak sampai ke tangan menteri. ‘’Semua kesalahan saya. Saya siap bertanggung jawab,’’ kata Dahlan.

Ajaib. Permintaan maaf Dahlan ternyata berbuah simpati. Publik pun merespon positif keberanian Dahlan. Publik justru merespon negatif sikap Hatta Radjasa dan Jero Wacik yang dinilai ‘’lari’’ dari tanggung jawab.

Serangan Kedua: Tuduhan Korupsi PLN

Gagal dengan isu LPG 12 Kg, Dahlan dihajar dengan isu kacangan melalui laporan dugaan korupsi pengadaan genset di PLTU Embalut dan inefisiensi PLN Rp 37 triliun pada saat Dahlan menjadi Dirut PLN. Empat pengacara pemilik twitter anonim Triomacan2000 diterima Dipo Alam.

Serangan kedua itu ternyata tidak bergema. Sebab, sudah diketahui secara luas bahwa akun Triomacan2000 merupakan akun abal-abal yang digunakan pemiliknya untuk melakukan pemerasan. Persepsi masyarakat terhadap akun Triomacan2000 adalah akun para penjahat intelek. Sudah banyak pengakuan korban dan ulasan wartawan media terpercaya tentang sepak terjang Triomacan2000. Motif paling gambling diungkap pemilik akun Twitter @bangtaufik1945.

Selain itu, pengaduan Triomacan2000 tentang pengadaan genset PLTU Embalut yang tanpa tender juga tidak berdasar. Sebab, PLTU Embalut adalah pembangkit listrik milik swasta, bukan pembangkit milik negara. Perusahaan swasta tidak wajib mengadakan barang melalui tender, karena banyak mekanisme pembelian lain yang lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat. Misalnya, membeli langsung ke pabrik genset tanpa melalui broker.

PLTU Embalut itu dibangun Dahlan Iskan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat Kalimantan Timur yang menyumbang batu bara terbesar di Indonesia, tetapi tidak bisa menikmati listrik yang cukup karena pasokan daya PLN yang tidak cukup. Dahlan pernah bertahun-tahun tinggal di Samarinda. Bahkan, istri Dahlan, Nafsiah Sabri, adalah wanita asli Samarinda.

Adapun laporan tentang efisiensi PLN sebesar Rp 37 triliun merupakan kasus yang sudah lama. Dahlan bahkan sudah ‘’diadili’’ secara terbuka oleh DPR RI yang dikomandani politisi PDIP Effendy Simbolon. Efisiensi itu bukan baru terjadi ketika Dahlan menjadi Dirut PLN, tetapi sejak Megawati Soekarnoputri menjadi presiden. Presiden yang juga Ketua Umum PDIP itu memutuskan menjual gas ke luar negeri dan ketimbang menyalurkan ke industri pupuk dan PLN.

Akibat kebijakan itu, pabrik pupuk banyak yang tidak beroperasi. Produksi pupuk menurun. Pupuk menjadi langka di pasaran. Petani menjerit karena pupuk sulit dan harganya selangit. Indonesia yang pernah menjadi eksportir beras pada era Orde Baru, berubah menjadi importir beras pada zaman kepemimpinan Megawati.

Bagi PLN, ketiadaan gas membuat kesulitan tersendiri. Pilihannya adalah mematikan pembangkit listrik karena tidak ada gas, atau tetap menghidupkan pembangkit listrik dengan bahan bakar solar yang mahal karena solar industri tidak bersubsidi.

Dahlan memutuskan tetap menghidupkan pembangkit dengan solar walau tahu tindakan itu akan menimbulkan inefisiensi. Bagi Dahlan, menyediakan listrik merupakan kewajiban negara untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Sementara rakyat tidak akan peduli dengan cara apa dan bagaimana negara menyediakan listrik. Rakyat hanya mau listrik cukup, tidak ada ‘’byar pet’’ agar hidup dan usahanya tidak terganggu.

Serangan Ketiga: Mendesak Panitia Konvensi

Melalui pengacara Triomacan2000 yang mengatasnamakan Jaringan Advokat Publik itu, Dahlan kembali mendapat serangan ketiga. Kali ini, para pengacara yang juga redaksi website asatunews.com itu meminta Panitia Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat dan Presiden SBY untuk mencoret Dahlan dari daftar peserta. Alasannya, Dahlan merupakan calon yang tidak ‘’bersih’’ sebagaimana yang mereka laporkan kepada Dipo Alam.

Manuver itu ditanggapi Dahlan dengan mengirimkan selembar surat. Kepada Panitia Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Dahlan menyampaikan agar panitia konvensi tidak ragu-ragu mencoret dirinya dari daftar peserta konvensi, apabila panitia percaya pada tuduhan para pengacara dari Jaringan Advokat Publik. Dahlan menegaskan tidak akan menjawab tuduhan itu, karena tidak ingin menghabiskan waktu dan energi untuk menjawab fitnah.

Menanggapi pengaduan pengacara Triomacan2000, Panitia Konvensi menyatakan bahwa Dahlan tidak akan dicoret dari kepesertaan konvensi. Alhasil, serangan ketiga kembali gagal. Popularitas dan elektabilitas Dahlan semakin melambung. Dengan skor 47 persen, Dahlan rasanya terlalu sulit ditandingi 10 calon presiden konvensi lainnya. Apalagi, posisi kedua hanya meraih skor 3 persen. Ceritanya akan berbeda bila posisi kedua berada pada angka 30 persen.

Serangan Keempat: Tuduhan Kebohongan Publik

Momentum menggebuk Dahlan kembali datang ketika beras impor asal Vietnam tiba-tiba membanjiri pasar induk di Jakarta. Beras sebanyak 19.000 ton diimpor 58 perusahaan swasta menggunakan izin resmi dan lengkap dari Kementerian Perdagangan dengan pos tarif yang semestinya hanya boleh digunakan pemerintah melalui Perum Bulog.

Departemen Perdagangan mengelak telah memberikan izin impor beras umum kepada perusahaan swasta menggunakan izin impor Perum Bulog. Kementerian pimpinan Gita Wiryawan itu menuding izin importir itu palsu sehingga beras impor tersebut sama dengan beras illegal. Namun Dirjen Bea Cukai bersikukuh tidak bersalah, karena semua izin dari Kemendag lengkap dan asli.

Begitu berita beras impor meledak, lawan-lawan politik Dahlan segera menggoreng isu ‘’Dahlan bohong’’ soal impor beras. Isu ini ditembakkan kepada Dahlan, karena pada pekan pertama Januari 2014, Dahlan menyatakan kebanggaannya pada para petani dan semua jajaran Perum Bulog yang tidak mengimpor beras sama sekali selama 2013 dalam rubrik ‘’Manufacturing Hope’’ yang diterbitkan di lebih dari 200 media massa di Indonesia setiap Senin. Bahkan, artikel senada diterbitkan lagi pada Senin ketiga Januari 2014, beberapa hari setelah berita impor beras Vietnam itu bocor ke sejumlah media.

Dituduh berbohong kepada publik, Dirut Bulog Sutarto Alimoeso menanggapi dengan sangat serius. Sutarto malah meniru gaya Anas Urbaningrum ketika menjawab tudingan ikut menikmati uang haram dari proyek Hambalang dengan siap digantung di Monas.

Sedangkan Dahlan tidak mau menanggapi secara langsung. Dahlan malah menulis dua status yang lucu melalui akun Twitternya @Iskan_Dahlan pada 30 Januari 2014 lalu, sebagai berikut:

1. Krn Bulog tdk impor, beras Viet itu mungkin manfaatkan celah aturan “boleh impor beras khusus”. Misal khusus utk penderita diabetes. Hehe

2. Baiknya memang dikejar, siapa tahu importir beras Vietnam itu memang menderita diabetes yg perlu makan puluhan ribu ton beras khusus.

Serangan Kelima: Iming-Iming Menang Konvensi

Tak puas sampai di situ, lawan-lawan politik Dahlan kembali memainkan bola liar ketika Menteri Perdagangan Gita Wiryawan mengumumkan pengunduran dirinya di hadapan puluhan wartawan di Senayan, Jumat pagi (31/1/2014). Gita mengumumkan berhenti secara resmi dari kabinet SBY mulai 1 Februari 2014 dengan alasan ingin berkonsentrasi mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat yang saat ini telah memasuki masa debat kandidat.

Tokoh elite Partai Demokrat dan pejabat istana segera merespon pengunduran diri Gita Wiryawan itu dengan imbauan kepada Dahlan Iskan untuk melakukan hal yang sama: mundur sebagai Menteri BUMN agar bisa berkonsentrasi dalam Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.

Dengan tidak menjadi menteri, Gita memang akan bisa memanfaatkan seluruh waktunya untuk berkampanye menggalang dukungan rakyat. Apalagi, pada saat debat seri kedua di Palembang 24 Januari lalu, Gita berhalangan hadir karena mengemban tugas negara menjadi delegasi dalam pertemuan tingkat tinggi di Davos, Swiss. Ketidakhadiran Gita tentu akan mempengaruhi rating dalam survey akhir yang menentukan kemenangan peserta konvensi pada bulan Mei mendatang.

Setelah berulang kali menyerang dan gagal, kali ini lawan-lawan politik Dahlan yakin berhasil. Mereka yakin Dahlan akan memilih mundur dari Menteri BUMN karena peluangnya untuk menjadi calon presiden Partai Demokrat sudah sangat terbuka dengan skornya yang 47 persen itu.

Namun, lawan-lawan politik Dahlan kali ini harus kembali gigit jari. Dahlan dengan santai menjawab desakan mundur itu dengan menyatakan, ‘’Bila boleh memilih, saya lebih senang menjadi menteri ketimbang mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.’’

Jawaban ini tentu saja mengejutkan. Benar-benar di luar dugaan! Dahlan ternyata tetap konsisten pada pendapatnya bahwa menjadi presiden atau tidak, ditentukan oleh 99,99999% campur tangan Tuhan.

Dengan keyakinan pada takdir Tuhan, Dahlan telah menunjukkan jati dirinya sebagai seorang tokoh yang tidak mau menghalalkan segala cara untuk mengejar jabatan presiden. Menjadi presiden bukanlah tujuan hidupnya. Dahlan hanya mempersiapkan diri menjemput takdir Tuhan untuk menjadi presiden bila rakyat yang menginginkan.

Konvensi sebagai jalan Partai Demokrat mecari calon presiden tidak lebih penting dibanding tanggung jawabnya sebagai seorang Menteri BUMN yang harus mengelola 140 BUMN berikut lebih dari 400 anak perusahaannya itu. Keberanian Dahlan untuk lebih memilih mundur dari konvensi diapresiasi banyak pihak.

Banyak pihak yang mencemaskan masa depan BUMN bila Dahlan memilih tetap ikut konvensi demi mengejar ambisi menjadi presiden. Sebab, sudah bukan rahasia lagi, di masa lalu BUMN adalah lahan bancakan para petualang politik.

Pemilu tinggal dua bulan lagi. Partai politik dan politisi tentu butuh amunisi. Sementara mereka tahu, Laba BUMN tahun 2013 yang mendekati Rp 150 triliun akan segera diputuskan devidennya dalam RUPS Maret dan April mendatang. Belum lagi anggaran belanja semua perusahaan BUMN tahun 2014 mencapai Rp 1.600 triliun – setara dengan APBN.

Melihat laba dan anggaran belanja BUMN yang begitu besar, semua politisi rakus dan pejabat busuk pasti ingin kebagian ‘’rezeki’’. Syaratnya Dahlan harus berhenti sebagai menteri. Karena berbagai cara mendongkel Dahlan gagal total, sekarang mereka mendorong Dahlan segera fokus sebagai calon presiden konvensi Partai Demokrat.

Tapi Dahlan terlalu pintar membaca situasi. Dahlan terlalu sulit untuk dikibuli!

By: Joko Intarto

TS: MANTAP PAK, TERUS BERJUANG