Salam,

Buat temen-temen di Jogja apakah sering melihat apa yang saya lihat?
Selama tinggal di Jogja saya sering melihat orang-orang dari kawasan timur inodesia baik dari Papua, Timor dan NTT ( Bukan rasis ini lho yaaa ). Mereka hilir mudik naik motor di jalan2 protokol di Jogja ga pernah pakai helm, bahkan berboncengan pun dua-dua nya ga pake helm.

Dan aneh nya polisi tampak nya ga punya nyali menangkap mereka, ataupun ,menilang mereka. Takut atau gimana nih?
Bahkan nyata2 didepan pos polisi mereka petentengan lewat dan polisi diam saja.

Coba orang lokal yang ga pake helm dan lewat depan mereka, dengan sigap polisi-polisi ini mengejar dan di tilang. Bahkan pakai helm pun masih aja kadang kesalahan-kesalahan kecil mereka kejar tanpa ampun ditilang dipinggir jalan.

Kenapa orang-orang ini seakaan kebal dari hukum lalu lintas? Polisi jogja ga punya nyali atau gimana?

Terkahir, sebelum saya tulis thread ini, saya lagi nongkrong di Circkle K di depan ada pos polisi. Tiba-tiba datang orang dari indonesia timur dua orang berboncengan dan lagi TANPA HELM! Masuk dan tidak berbelanja apa-apa. Setelah saya tanya ke penjaga toko ternyata mereka cuma mengambil uang 'jatah' alias PUNGLI!

Kembali Polisi yang ada di pos pura-pura ga lihat dan main HP!
Betul-betul hebat orang-orang ini.

Maaf ini bukan thread sara atau memojokkan etnis tertentu. Cuma saya minta hukum jangan pandang bulu Pak Polisi! Anda digaji dari semua uang rakyat indonesia jangan pilih-pilih kalau mau tegakkan hukum.

Monggo yang di Jogja yang pernah melihat hal serupa bisa sharing disini.

Sekian.












































Thread ini bukan bermaksut SARA. Hanya share saja apa yang terjadi di Jogja saat ini. Agar yang berwenang membuka mata bahwa hukum tidak pandang bulu. Dan bagi mereka yang merasa supaya introspeksi diri, patuhi aturan yang berlaku dan hormati kearifan lokal. Dimana kaki dipijak disitu langit dijunjung.



RESPON PIHAK SATLANTAS YOGYAKARTA

Saya telah mentoin di twitter akun Satlantas Yogyakarta ( @korlantas )
Mempertanyakan hal tersebut, Dan mereka mengirim email respon sbb :

Selamat pagi, melanjutkan pertanyaan rekan-rekan di twitter, berikut sedikit kami jelaskan mengapa terkesan ada "perbedaan" penegakkan hukum kepada mahasiswa papua yang berada di wilayah DIY.

Sebenarnya POLRI dalam hal ini jajaran DIT Lantas Polda DIY maupun Sat Lantas jajaran selalu ingin menegakkan hukum tanpa pandang bulu, tapi menilik dari beberapa kejadian sebelumnya yang berkaitan dengan mahasiswa papua, maka pimpinan mengambil kebijakan untuk selektif dalam menindak mereka, selektif dalam artian jika berpotensi menimbulkan kributan, oleh petugas cukup diperingatkan saja, tidak sampai ditilang. Hal ini untuk meminimalisir kejadian yang nanti efeknya akan membuat kondusifitas wilyah DIY pada khususnya dan Indonesia pada umumnya dapat terjaga.

Beberapa contoh penindakan terhadap mahasiswa papua yang menimbulkan keributan adalah kejadian di simpang 4 Kentungan, saat itu petugas menghentikan orang papua yang mabuk dan menerobos lampu merah, setelah ditindak petugas, puluhan mahasiswa papua yang merupakan teman dari tersangka datang ke pos polisi dan melakukan perusakan, yang kedua di jembatan janti pernah juga petugas menilang mahasiswa papua, malamnya kembali puluhan komunitas papua mendatangi Polsek Depok Barat dan melakukan perusakan, kejadian yang paling terakhir, minggu lalu ada seorang mahasiswa papua menabrak becak di Sp. 4 Tugu, kemudian pelaku memukuli tukang becaknya, kemudian petugas polantas dan PM (Polisi Militer) yang sedang berjaga bermaksud melerai, tapi malah mendapat serangan (meski ditangkis petugas) dari pelaku, dan ketika berhasil diamankan dan diserahkan ke petugas reserese, pelaku tidak lama kemudian dilepas kembali, bahkan petugas polantas yang pertama melerai dan mendapat serangan tersebut oleh kesatuan terkesan "disalahkan" atas kejadian tersebut. Mungkin anda bertanya mengapa pelaku perusakan kemudian tidak ditangkap? Kembali lagi belajar dari pengalaman terdahulu, ketika ditangkap mereka akan kembali datang dengan jumlah yang lebih banyak untuk melakukan keributan, dan jika petugas nanti bertindak tegas/represif, hal ini akan menjadi "senjata" bagi mereka untuk mengangkat hal tersebut ke dunia Internasional, khususnya kepada Negara-negara yang menjadi basis komunitas OPM (Organisasi Papua Merdeka). Perlu diketahui, kebanyakan mahasiswa papua yang berada di wilayah DIY, khusunya yang tinggal di asrama adalah simpatisan OPM, bisa anda buktikan jika mereka melakukan demo pasti semua membawa pernik/aksesoris berciri bendera bintang kejora, yang merupakan bendera OPM. Hal inilah yang bahkan oleh Gubernur DIY ditekankan kepada jajaran Polda DIY untuk bijak ketika menghadapi komunitas papua yang berada di wilayah DIY. Kejadian penyerbuan di kampung Pingit serta di Babarsari beberapa waktu lalu juga menjadi atensi Gubernur DIY yang notabene merupakan Raja dari Kraton Yogyakarta Hadiningrat.

Dari penjelasan diatas bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan, bahwa selain kepastian hukum dan keadilan hukum, langkah yang kami ambil ini adalah salah satu contoh dari kemanfaatan hukum. Penegakan hukum akan tidak bermanfaat jika setelahnya malah akan terjadi keributan/kerusuhan dan akan menimbulkan masalah yang lebih besar.

Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesarnya, semoga rekan-rekan bisa mengerti dan memaklumi, Terima kasih.

Capture balasan email berikut nya :





Komen saudara kita dari Papua yang juga prihatin dengan kondisi tersebut :