Original Posted By beritaSeorang siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 di Denpasar, Bali, mengalami tindakan intoleran, ia dilarang untuk mengenakan jilbab saat kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Anita, nama siswi yang saat ini duduk di bangku kelas XI SMA itu, disuruh untuk pindah sekolah jika ingin berkeras mengenakan jilbab.


Temuan Tim Advokasi Pembelaan Hak Pelajar Muslim Bali mengungkap tentang praktik pelarangan berjilbab tersebut. Anita yang sebenarnya sudah berjilbab sejak SMP itu nekad bersekolah dengan berhijab pada Rabu, (21/11/2012).

Hari itu, mata pelajaran jam pertama adalah pelajaran Bahasa Bali. Ternyata, guru Bahasa Bali hari ini tidak hadir sehingga menyebabkan proses belajar mengajar tidak efektif alias jam kosong. Tiba-tiba Kepala Sekolah masuk ke kelas Anita untuk memberi nasihat kepada seluruh murid dan bertanya kepada Anita

“Kok bajunya seperti itu?”, Anita diam saja tidak menjawab, lalu Kepala Sekolah Drs Ketut Sunarta menyuruh Anita datang ke ruangan Kepala Sekolah, seperti tertera pada hasil investigasi tim advokasi yang diterima RoL.

Pada pertemuan kedua ini Kepala Sekolah menegaskan “Kalau pakai jilbab kelihatan atau tidak logo OSIS SMA-nya? Kelihatan atau tidak emblem SMAN 2 nya?”

Kepala sekolah pun menyarankan untuk pindah sekolah saja kalau Anita tetap ingin berjilbab. Anita diminta untuk bertahan saja (tidak memakai jilbab) kalau tetap ingin bersekolah di SMAN 2. Anita menjawab “Kan bisa dinaikin sedikit Pak, kerudungnya jadi masih bisa kelihatan logonya”. Kepala Sekolah tetap tidak mengizinkan.

Lalu tiba-tiba Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan Drs. Ida Bagus Sueta Manuaba, M.Pd., masuk ruangan, beliau menanyakan keperluan Anita di ruang Kepsek. Bincang-bincang kecil terjadi antara Kepsek dan Wakasek.

Berkali-kali Anita disarankan untuk pindah sekolah saja kalau memang tetap ingin memakai jilbab dan diminta untuk segera memutuskan pilihan.

Tepat 08.30 waktu Denpasar, Anita minta undur diri dari perbincangan itu karena ada pelajaran selanjutnya. Ketika Anita masuk kelas lagi, Anita mendapatkan respon yang biasa-biasa saja dari para guru yang mengajar di kelasnya hingga pelajaran usai.

Selain itu, pada tanggal 8 Desember 2012, sekolah menyelenggarakan kegiatan lomba-lomba. Dalam kesempatan itu, Anita mengenakan jilbabnya ke sekolah. Seorang guru yang bernama Ni Putu SukaPutrini, S. Pd., pun menegur Anita. Beliau mengatakan “Pindah sekolah saja kalau mau memakai jilbab! Kasihan peraturan sekolah gak ditaati”.

Selama Anita mengikuti ekstra kurikuler, Anita selalu memakai jilbab. Teman-temannya tidak ada yang mempermasalahkan hal itu. Anita pernah mendapat informasi dari temannya bahwa ada pihak sekolah (guru) yang bertanya ke salah satu temannya terkait siapakah yang memakai jilbab di PMR.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekolah tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Terlebih, melarang pengunaan jilbab bagi siswi dengan alasan melanggar peraturan sekolah.

Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Zainudin mengatakan, masalah seragam sekolah yang diatur pemerintah memang lama ada pro dan kontra.

"Kalau pun sekolah boleh membuat aturan sendiri, aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," tutur Zainudin dalam pesan singkatnya kepada ROL, Selasa (7/1) malam.

Zainudin melanjutkan, mengenakan jilbab adalah hak asasi termasuk siswa sekolah. Hak asasi ini juga dilindungi UUD 1945, sehingga peraturan sekolah tak boleh melanggar konstitusi negara.

Jilbab, kata Zainudin, juga bagian dari menjalankan UU Sisdiknas. Di UU Sisdiknas ditekankan tujuan pendidikan adalah mendidik anak didik untuk beriman dan bertaqwa. "Kalau jilbab dilarang berarti bertentangan dengan UUD 45 dan UU 20 th 2003 tentang sisdiknas."

Sebelumnya, Anita Whardani, siswi SMAN 2 Denpasar, mengaku dipersulit pihak sekolah ketika mengajukan permohonan memakai jilbab untuk seragam sekolah. Ia mengaku sudah dua tahun berkeinginan mengenakan jilbab di sekolahnya.

Pihak sekolah mengaku siswa harus mengikuti tata tertib mengenai seragam yang sudah disepakati. Siswa diberikan kebebasan menggunakan seragam, termasuk jilbab hanya pada hari Sabtu.

PDIP Kecewa ada Siswi Dilarang Pakai Jilbab di Bali

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan menyesalkan adanya insiden 'pelarangan' pemakaian jilbab oleh siswi di SMAN 2 Bali, lembaga yang bertugas membentuk karakter pro kebhinekaan, toleransi dan kebebasan berekspresi terkait agama dan kepercayaan pribadi.

Hal ini terkait fakta bahwa SMAN bukan termasuk lembaga pendidikan yang dibolehkan UU Sisdiknas untuk mengembangkan ciri khusus (keagamaan)

"Bali sepatutnya secara konsisten memperkuat reputasi internasionalnya sebagai wilayah yang masyarakatnya toleran dan menghormati hak kebebasan individu untuk berekspresi termasuk dalam menjalankan keyakinan dan agama.

"Kita berharap hak tersebut tidak saja dijamin bagi turis Bali, tetapi juga bagi setiap penduduk Bali (asing maupun domestik) yang memeluk semua agama masing-masing," ujar politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari dalam rilisnya, Rabu (8/1/2014).

Insiden di atas, menurut Eva, seakan menegaskan kemunduran penegakkan HAM di Indonesia tentang kebebasan beragama akibat otonomi daerah. Pemerintahan daerah sering justru menjadi pelaku yang melanggar amanat ps 29 UUD RI 1945.

Saat ini setidaknya, lanjutnya lagi, ada 79 produk peraturan daerah termasuk SK bupati dan walikota untuk memaksakan pemakaian kostum agama tertentu (jilbab) ke warga.

Ini tentu sama buruknya dengan pelarangan siswa di Bali untuk menggunakan jilbab. Negara RI yang bukan negara agama tidak seharusnya intervensi soal kostum baju warga yang menjadi wilayah privatay sabagaimana agama.

"Pemerintah dan masy Bali harus tetap menjadi tauladan dalam menjalankan amanat konstitusi bahwa kebebasan berkeyakinan dan beragama yang merupakan hak pribadi warga terlindungi yang dijamin negara," ujarnya.

Saya mengimbau agar otoritas Bali mengingatkan kepala sekolah SMA tersebut agar tidak terjebak pada sikap intoleran sebagaimana 79 daerah lain yang mempraktekkan pemaksaan pemakaian kostum jilbab. Serahkan hal tersebu kepada individu warga negara Indonesia," pungkas Eva Kusuma Sundari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Zainuddin mengecam keras tindakan yang dilakukan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Denpasar Bali yang melarang siswinya untuk mengenakan jilbab di sekolah.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan karena sudah melanggar hak asasi manusia, Rabu, (8/1). Zainuddin menyayangkan sikap sekolah yang melarang Anita Wardhani mengenakan jilbab oleh guru-gurunya saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Bahkan siswi yang kini duduk di bangku kelas XI itu disuruh pindah sekolah, jika ia tetap bersikeras untuk mengenakan jilbab.

Lembaga pendidikan negeri manapun di Indonesia, kata Zainuddin, tidak dibenarkan melarang siswinya untuk menutup aurat dengan jilbab. "Penggunaan jilbab bagi kaum muslimah merupakan keyakinan seseorang dalam menjalankan perintah agamanya, ini merupakan bentuk diskriminasi,” katanya.

Zainuddin mendesak Mendikbud agar segera menindak tegas oknum atau institusi sekolah yang melakukan diskriminasi tersebut. “Pemerintah dalam hal ini Kemdikbud harus mampu memberikan kenyamanan dan keamaan warganya untuk belajar di sekolah, tanpa ada diskriminasi,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Edy Mulya SE MSi menegaskan, tidak ada larangan para siswi mengenakan pakaian khas di sekolah-sekolah Kota Denpasar, termasuk mereka yang ingin mengenakan jilbab.

Menurut Edy, hal itu sudah diatur oleh Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud. "Kami juga tidak pernah mengeluarkan surat larangan. Jadi mengenakan jilbab di sekolah tidak ada masalah," kata Edy kepada Republika, Selasa (7/1) sore.

Dihubungi melalui telepon genggamnya, Edy mengatakan agar pihak-pihak terkait tidak cepat-cepat menyebarkan issu ada diskriminasi atau ada sikap tidak toleran di Denpasar. Sebaliknya agar dilakukan pengecekan, terhadap kebenaran pemberitaan itu. Dia mengaku akan segera melakukan pengecekan dan meminta informasi mengenai masalah itu.

Sebagaimana diberitakan Republika edisi Selasa (7/12), Anita Whardani yang bersekolah di SMAN 2 Denpasar, belum diperkenankan mengenakan jilbab saat bersekolah. Karena sesuai dengan kebiasaan di sekolah setempat, seragam yang digunakan adalah baju berlengan pendek dan rok bagi para siswinya.

Keinginan Anita mengenakan jilbab di sekolah sudah termediasi dengan pihak sekolah dua tahun lalu. Siswi Kelas XII IPA 1 itu menyatakan bahwa dia boleh berjilbab saat mengikuti ekstra kurikuler pelajaran Bahasa Inggris. Bagi Anita dan keluarganya, sikap sekolah itu dinilainya sebagai kebijakan yang lebih longgar.

"Tapi saya memang ingin mengenakan jilbab secara sempurna. Yang saya pikirkan adalah juga foto di ijazah agar berjilbab," katanya.

Kepala SMAN 2 Denpasar, Drs Ketut Sunarta MHum mengatakan, pihaknya tidak melarang para siswi yang ingin mengenakan pakaian khas, seperti berjilbab ke sekolah. Hanya saja peraturan sekolah yang disepakati oleh para siswa dan wali murid sebelumnya, memang tidak mengatur soal pakaian khas.

Sementara untuk mengubah peraturan pihaknya perlu waktu dan kesempatan khusus. "Tapi saya akan perhatikan keinginan Anita itu, saya akan bahas dan konsultasikan dulu," katanya.