Quote:
Gubernur Kaltim Tolak Pembangunan Pipa Gas ke Pulau Jawa
Bontang - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan penolakannya terhadap proyek pembangunan pipa gas dari Kalimantan ke pulau Jawa lewat laut. Kenapa?
Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek menyatakan proyek pipa gas Kalimantan-Jawa (Kalija) tahap II ini dikhawatirkan bisa membuat pasokan gas di Kalimantan langka, karena 'diekspor' ke Jawa.
Penolakan ini disampaikan langsung Awang di hadapan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo saat peresmian jaringan gas di kota Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (30/1/2013).
"Kami tidak setuju Pak pipanisasi ke pulau Jawa," ujar Awang dalam sambutannya di Auditorium Kantor Walikota Bontang.
Bahkan ia menyatakan, jika proyek ini terus dikerjakan, maka nasib Kalimantan Timur akan seperti Lhouksemawe, Aceh yang gasnya habis dikirim. "Kalau ada pipanisasi, kami akan jadi Lhouksamawe," tegasnya.
Jika gas dipipakan ke Jawa, maka Kalimantan Timur akan kekurangan gas. Saat ini wilayah Kalimantan Timur, ujar Awang, masih membutuhkan gas untuk diolah menjadi gas alam cair (LNG) oleh PT Badak NGL guna memenuhi kebutuhan PT Pupuk Kalimantan Timur.
Meski demikian, Awang tidak keberatan jika gas dari Kalimantan Timur dibawa ke Jawa dalam bentuk gas alam cair.
"Tidak masalah kalau mau dikapalkan pakai Aquarius. Jawa Barat butuh kita akan penuhi. Kalau Jawa Timur butuh kita penuhi juga," pungkasnya.
sumber : [url]http://finance.detik..com/read/2013/01/30/135636/2156418/1034/gubernur-kaltim-tolak-pembangunan-pipa-gas-ke-pulau-jawa?[/url]
gas yg dikirim pake kapal aja kalimantan sering kekurangan , apalagi di"hibahkan" secara bebas pake pipa
emang yg mikir pipanisasi cuman mikirin perutnya sendiri
ga mikir berapa banyak keluarga yg bergantung pada perusahaan gas di daerah yg bakalan mati,
berapa banyak supir2 truk yg kehilangan pekerjaan dan masih banyak lagi
harus dipikirkan lang keberadaan NKRI
masih bermanfaat atau ngga sih sebenarnya bagi rakyat LUAR JAWA
kalau luar jawa hanya jadi pelengkap penderita,
gw rasa ga ada salahnya kalimantan, sumatera dan papua meminta referendum