Jakarta, CNBC Indonesia - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka semakin gencar untuk mengkampanyekan pembentukan Badan Penerimaan Negara.


Badan itu akan memisahkan direktorat yang mengurus penerimaan negara selama ini, seperti Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan.


Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Erwin Aksa Erwin Aksa mengatakan, untuk merealisasikan BPN, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 itu kata dia tak akan segan membuat Perppu.

Perppu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang biasanya dikeluarkan presiden dalam situasi kegentingan yang memaksa. Namun, Erwin tidak menjelaskan kegentingan yang dimaksud.

"Kalau perlu Perppu kita keluarkan kerana kadang kalau RUU ada lobi-lobi antara DPR dan menteri keuangan yang enggak ketemu di situ," kata Erwin dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, Rabu malam (27/12/2023).


Erwin menjelaskan, Perppu itu bisa dikeluarkan untuk pembentukan BPN karena sebetulnya rancangan undang-undangnya telah didesain pada zaman menteri keuangan Bambang Brodjonegoro, namun ditarik kembali oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.


"Kita keluarkan Perppu sehingga teman-teman DPR sudah dapatkan materi yang tinggal mereka sahkan karena sudah dibangun RUU nya zaman menteri keuangan Pak Bambang Brodjonegoro tapi ditarik kembali," tegasnya.


Erwin menekankan, Badan Penerimaan Negara atau BPN ini akan menjadi motor utama penggerak penerimaan negara, sehingga pemerintahan Prabowo-Gibran dapat meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%. "Maka kita ingin BPN segera dibentuk dan ini melalui Perppu supaya cepat dan RUU nya sudah ada tapi ditarik oleh menkeu sekarang," tutur Erwin.


Menurut Erwin, keberadaan BPN selain bisa meningkatkan rasio penerimaan negara dari yang saat ini hanya 10% juga dapat semakin meningkatkan transparansi penganggaran. Sebab antara yang memegang uang masuk dan keluar beda institusi yang sama-sama langsung di bawah presiden.


Dengan adanya badan yang fokus terhadap penerimaan, ia juga menganggap, institusi itu juga akan semakin gencar melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber penerimaan baru, sehingga tak lagi seperti berburu di kebun binatang.


"Karena kita ingin pastikan penerimaan negara dan menteri keuangan yang keluarkan anggaran itu terpisah. Kita ingin transparansi di sana di penerimaan negara kita ingin bawa digitalisasi, artificial intelligence, kita ingin gunakan big data," tuturnya.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...rbitkan-perppu



Giliran buat bagi2 jabatan.. Gercep banget pengen keluarin perppu bahkan saat baru d lantik dan ga ada kegentingan apapun.. Tapi giliran soal perampasan aset koruptor ga mau keluarin perppu dan ngeles sana sini nyalahin PDIP..